DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Umum Utang/Pinjaman, Pelaksanaan, Pembayaran dan Penatausahaan Utang/Pinjaman, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Pinjaman dan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Rembang.
2.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Rembang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3.Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
4.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
5.Utang/pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Utang/pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6.Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
7.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi RSUD untuk melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.prinsip umum utang/pinjaman;
b.persyaratan utang/pinjaman;
c.pelaksanaan, pembayaran dan penatausahaan utang/pinjaman;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pelaporan pinjaman.

BAB IV

PRINSIP UMUM UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

(1)RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau utang/pinjaman dengan pihak lain.
(2)Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman dapat berupa Pinjaman Jangka Pendek dan Pinjaman Jangka Panjang.
(3)Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
(4)Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk biaya operasional yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(5)Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengeluaran belanja modal.

Pasal 5

(1)Utang/pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Utang/pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran (mismatch).
(3)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 6

(1)Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 7

BLUD bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman utang.

Pasal 8

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.lembaga keuangan bank; dan/atau
b.lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 9

(1)Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan utang/pinjaman.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB V

PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 10

Utang/pinjaman jangka pendek dilakukan dengan persyaratan:

a.kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berkenaan; dan
b.saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 11

Utang/pinjaman jangka panjang dilakukan dengan persyaratan:

a.persetujuan tertulis dari Bupati;
b.kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA Induk dan\atau RBA perubahan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
c.jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 20% (duapuluh perseratus) dari anggaran pendapatan RSUD tahun sebelumnya; dan
d.tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…