DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembentukan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9.Pendiri adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi sebagai pemrakarsa.
10.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
12.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
13.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pembentukan Koperasi;
c.pembentukan satuan tugas;
d.Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan dan evaluasi;
f.pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialiasi program pembentukan Koperasi;
2. b.pendampingan pembentukan Koperasi; dan
3. c.pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi.
(3)Sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
(4)Pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian fasilitasi pembentukan Koperasi.
(5)Pendataan dan penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk dan melakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi.

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan:
1. a.karakteristik Desa/Kelurahan;
2. b.potensi Desa/Kelurahan; dan
3. c.lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). model pendekatan, meliputi:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penentuan model pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan memperhatikan hasil penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 7

(1)Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, minimal meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis bidang dan kegiatan usaha;
  3. 3.modal dasar; dan
  4. 4.keanggotaan awal.
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
(4)Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 8

(1)Penamaan Koperasi harus memuat nama Desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata “Koperasi”;
2. b.dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
3. c.diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten.

Pasal 9

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagaiex- officio.
(4)Pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor Koperasi;
4. d.unit simpan pinjam Koperasi;
5. e.gerai klinik Desa;
6. f.penyediaancold storage/cold chain atau gudang;
7. g.logistik/distribusi; dan/atau
8. h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…