DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kajian Risiko Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. bab I pendahuluan; b. bab II kondisi kebencanaan; c. bab III pengkajian Risiko Bencana; d. bab IV rekomendasi; e. bab V penutup; dan f. peta dan suplemen peta Risiko Bencana. Kajian Risiko Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
6.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). suatu Daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, kerugian dan kapasitas.
7.Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan risiko bencana yang dihadapi masyarakat dalam suatu wilayah.

BAB II

KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 2

(1)Kajian Risiko Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II kondisi kebencanaan;
3. c.bab III pengkajian Risiko Bencana;
4. d.bab IV rekomendasi;
5. e.bab V penutup; dan
6. f.peta dan suplemen peta Risiko Bencana.
(2)Kajian Risiko Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kajian Risiko Bencana berfungsi:

a.pada tatanan pemerintahan Daerah digunakan sebagai dasar untuk penyusunan:
1. 1.rencana Penanggulangan Bencana;
2. 2.rencana pembangunan; dan
3. 3.rencana tata ruang, di Daerah;
b.sebagai dasar bagi mitra pemerintah untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis ke komunitas terpapar; dan
c.sebagai dasar masyarakat untuk menyusun aksi praktis dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 4 September 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 4 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 21 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…