DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Perubahan Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5.Perubahan Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Perubahan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.025.032.152.882,07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp457.027.262.173,07 yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Semula Rp 177.386.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) (Rp 4.318.000.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp 173.068.000.000,00
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula Rp 25.054.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 236.796.404.400,00 Jumlah setelah perubahan Rp 261.850.404.400,00
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Semula Rp 13.317.551.792,00 Bertambah/(Berkurang) (Rp 1.475.311.418,93) Jumlah setelah perubahan Rp 11.842.240.373,07
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Semula Rp 226.729.195.000,00 Bertambah/(Berkurang) (Rp 216.462.577.600,00) Jumlah setelah perubahan Rp 10.266.617.400,00

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, setelah perubahan sebesar Rp173.068.000.000,00 yang terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame;
2. b.Pajak Air Tanah;
3. c.Pajak Sarang Burung Walet
4. d.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
5. e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
6. f.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. g.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
8. h.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. i.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Semula Rp 1.105.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 1.105.000.000,00
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula Rp 800.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 800.000.000,00
(4)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Semula Rp 5.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah pendapatan daerah Rp 5.000.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). setelah perubahan
(5)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Semula Rp 28.386.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 11.000.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp 39.386.000.000,00
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Semula Rp 35.000.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 35.000.000.000,00
(7)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Semula Rp 14.700.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 14.700.000.000,00
(8)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Semula Rp 43.300.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp (4.500.000.000,00) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 38.800.000.000,00
(9)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Semula Rp 33.290.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp (6.658.000.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp 26.632.000.000,00
(10)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Semula Rp 20.800.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp (4.160.000.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp 16.640.000.000,00

Pasal 6

(1)Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, setelah perubahan sebesar Rp1.105.000.000,00 yang terdiri dari:
1. a.Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
2. b.Pajak Reklame Kain; dan
3. c.Pajak Reklame Melekat/Stiker.
(2)Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Semula Rp 800.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 800.000.000,00
(3)Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula Rp 290.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 290.000.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Semula Rp 15.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 15.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas pajak air tanah. Semula Rp 800.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 800.000.000,00

Pasal 8

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet. Semula Rp 5.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 5.000.000,00

Pasal 9

(1)Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d setelah perubahan menjadi Rp 39.386.000.000,00 yang terdiri atas:
1. a.Pajak batu kapur;
2. b.Pajak granit/andesit;
3. c.Pajak pasir dan kerikil;
4. d.Pajak pasir kuarsa;
5. e.Pajak tanah liat;
6. f.Pajak tras; dan
7. g.Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
(2)Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Semula Rp 21.500.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 10.000.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp 31.500.000.000,00
(3)Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Semula Rp 2.500.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 1.000.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp 3.500.000.000,00
(4)Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Semula Rp 56.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 56.000.000,00
(5)Pajak pasir dan kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Semula Rp 1.000.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
(6)Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Semula Rp 800.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 800.000.000,00
(7)Pajak Tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Semula Rp 2.000.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00
(8)Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Semula Rp 530.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah rah setelah perubahan Rp 530.000.000,00

Pasal 10

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang terdiri atas PBBP2, Semula Rp 35.000.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 35.000.000.000,00

Pasal 11

(1)Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Rp14.700.000.000,00 (Empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak; dan
2. b.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru.
(2)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Semula Rp 14.000.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 14.000.000.000,00
(3)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Semula Rp 700.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp 700.000.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…