DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2026. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD berpedoman pada: a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045; b. RPJMD Tahun 2025-2029; dan c. RKPD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan daerah provinsi. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan: a. renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan b. rancangan KUA serta PPAS, dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6.Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2025-2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
1. a.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045;
2. b.RPJMD Tahun 2025-2029; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. c.RKPD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan daerah provinsi.
(4)Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
(5)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
1. a.renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
2. b.rancangan KUA serta PPAS, dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB III

SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN RKPD

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.
b.bab II gambaran umum kondisi Daerah memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
c.bab III kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
d.bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.
e.bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
f.bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah memuat indikator kinerja tahun 2026.
g.bab VII penutup.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

a.dokumen RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
b.rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran(output) sub kegiatan dan kegiatan serta indikator hasil (outcome) program.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

BAB V

PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1)Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. c.keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. d.pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 30 September 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 30 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 24 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…