DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 9, penghapusan ayat (12) Pasal 13, penyisipan Pasal 14A, perubahan Pasal 14 ayat (1) huruf d, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 26.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Rembang:

a.Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);
b.Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);
c.Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);
d.Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1);
e.Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97);
f.Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 3); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
1. a.ASN yang ditempatkan di RSUD dan Puskesmas yang nilai jasa pelayanan dan jasa pelayanan kapitasinya lebih besar atau sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
2. b.ASN yang dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
3. c.ASN yang menjadi Pejabat Negara/Anggota KPU/Anggota Bawaslu;
4. d.Pengawas Sekolah/Penilik/Guru yang memperoleh tunjangan profesi guru (sertifikasi) yang nilainya lebih besar atau sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
5. e.ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
6. f.ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
7. g.ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
8. h.ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
9. i.PPPK.
(2)ASN mutasi diberikan TPP sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jika melaksanakan tugas sebelum tanggal 11 (sebelas) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan; dan
2. b.jika melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan berikutnya.
  1. 2.Ketentuan ayat (12) Pasal 13 dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diinput melalui sistem kinerja elektronik.
(2)Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja mulai 60 menit sebelum jam kerja berakhir sampai dengan pukul 07.30 WIB hari berikutnya.
(3)Batas waktu input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah aktivitas dilakukan.
(4)Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan diluar hari kerja yaitu hari libur nasional, cuti bersama, hari Sabtu bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan hari Minggu.
(5)Persetujuan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender berikutnya terhitung sejak aktivitas dilakukan.
(6)Ketentuan input aktivitas kerja dan persetujuan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikecualikan bagi capaian aktivitas kerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
(7)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.pekerjaan yang dilakukan senyatanya;
2. b.pekerjaan yang dilakukan sesuai perjanjian kinerja; dan
3. c.pekerjaan tambahan yang diberikan atasan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(8)Setiap Staf Ahli Bupati wajib menginput aktivitas kerja ke dalam sistem kinerja elektronik.
(9)Aktivitas kerja harian Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) divalidasi oleh Sekretaris Daerah.
(10)dihapus.
(11)dihapus.
(12)dihapus.
(13)Dalam hal sistem kinerja elektronik belum tersedia untuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Jabatan Fungsional Guru, PPPK dan CPNS Guru, laporan capaian aktivitas kerjanya menjadi tanggung jawab atasan langsung masing-masing.

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pola Penilaian Produktivitas kerja sebagai berikut:
1. a.Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, penilaian produktivitas kerja sesuai dengan rumus dalam Pasal 13 ayat (2);
2. b.Jabatan Pengawas atau Sub Koordinator, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = 60% jumlah Pk Individu + 40% jumlah rata-rata Pk PNS dan/atau CPNS di bawahnya/yang dikoordinir;
3. c.Administrator selain Camat, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = 40% jumlah Pk Individu + 60% jumlah rata-rata Pk Jabatan Pengawas/Sub Koordinator;
4. d.Administrator dalam hal ini Camat, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = jumlah rata-rata Pk jabatan administrator dan jabatan pengawas bawahan langsung;
5. e.Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = jumlah rata-rata Pk Administrator;
6. f.Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Staf Ahli Bupati, penilaian produktivitas kerja sesuai dengan rumus dalam Pasal 12 ayat
(2);
1. g.Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Sekretaris Daerah, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = jumlah rata-rata Pk Asisten Sekretaris Daerah.
(2)Bagi Jabatan Pengawas atau Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak ada pengampu jabatan pelaksana atau jabatan fungsional di bawahnya, maka 40% (empat puluh persen) jumlah rata-rata Pk Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). bawahan dihitung sebagai 100% (seratus persen).

4.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)ASN yang sedang menjalani cuti dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja per hari.
(2)Penilaian produktivitas kerja bagi ASN yang cuti paling sedikit selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu bulan dihitung sebesar 0 (nol).

5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penilaian Pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a.ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) dari penilaian disiplin kerja;
b.pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan;
c.ASN yang terlambat datang dan/atau mendahului pulang lebih dari 60 (enam puluh) menit dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
d.pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku kelipatannya;
e.ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
f.pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikalikan jumlah tidak mengikuti Apel pada Senin pagi;
g.ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan TPP; dan/atau
h.ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan kalender tidak mendapatkan TPP. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
1. 6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada Januari Tahun 2021.
(2)Pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i mulai pada tanggal 1 April 2025. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 30 September 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 30 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 25 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…