DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 Yang Meliputi Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan dalam Lampiran I diubah, Ketentuan dalam Lampiran II diubah, Ketentuan dalam Lampiran III diubah, Ketentuan dalam Lampiran IV diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Standar harga satuan Daerah tahun 2026 digunakan dalam:
1. a.perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, standar harga satuan Daerah tahun 2026 bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar harga satuan Daerah tahun 2026 bersifat:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). anggaran pendapatan dan belanja Daerah, terdiri atas:
  1. 1.satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas: a) biaya uang harian; b) biaya uang representasi; dan c) biaya penginapan.
  2. 2.Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor; dan
  3. 3.satuan biaya honorarium.
2. b.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, terdiri atas:
  1. 1.bahan bakar minyak;
  2. 2.bahan bangunan dan konstruksi;
  3. 3.benda pos;
  4. 4.satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
  5. 5.satuan biaya tiket pesawat;
  6. 6.satuan biaya taksi;
  7. 7.satuan biaya konsumsi rapat; dan
  8. 8.satuan biaya pemeliharaan.
  9. 2.Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 12) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  10. 3.Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 12) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  11. 4.Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 12) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  12. 5.Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 12) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 6 Oktober 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 6 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 27 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…