DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rembang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (6) Pasal 20, penyisipan Pasal 24B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi ASN dilaksanakan dengan berpedoman dan kriteria serta indikator penilaian yang terukur dan dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Rembang;
c.bahwa sehubungan dengan belum adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri atas kenaikan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, perlu melakukan penundaan pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Rembang:

a.Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);
b.Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);
c.Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);
d.Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1);
e.Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (6) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran dijadikan dasar pembayaran TPP.
(2)Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
(3)Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
(4)TPP dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(5)TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
(6)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 23 Desember.

2.Di antara Pasal 24A dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 24B

(1)Pemberian TPP berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dilaksanakan atas persetujuan Menteri Dalam Negeri.
(2)Dalam hal persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, TPP diberikan dengan besaran sesuai Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
(3)Kekurangan bayar pemberian TPP berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dibayarkan secara susulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.
(4)Pembayaran susulan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah penerbitan Persetujuan Menteri Dalam Negeri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 28 Februari 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 28 Febuari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 3 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd_pengirim} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina NIP. 19791206 200604 1 006 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…