DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rembang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Bupati adalah Bupati Rembang.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:

a.Renstra Perangkat Daerah;
b.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
c.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
3. c.bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
4. d.bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
5. e.bab V : penutup.
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. g.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
8. h.Dinas Pertanian dan Pangan;
9. i.Dinas Lingkungan Hidup;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. l.Dinas Perhubungan;
13. m.Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. n.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. o.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
16. p.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
17. q.Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. r.Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. s.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
20. t.Sekretariat Daerah;
21. u.Sekretariat DPRD;
22. v.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. w.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
24. x.Badan Kepegawaian Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
25. y.Inspektorat;
26. z.Kecamatan Rembang; aa. Kecamatan Kaliori; bb. Kecamatan Sulang; cc. Kecamatan Sumber; dd. Kecamatan Bulu; ee. Kecamatan Lasem; ff. Kecamatan Pancur; gg. Kecamatan Sluke; hh. Kecamatan Pamotan; ii. Kecamatan Gunem; jj. Kecamatan Sale; kk. Kecamatan Kragan; ll. Kecamatan Sedan; mm. Kecamatan Sarang; dan nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 30 Oktober 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 30 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 32 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…