DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Meliputi Penerima Dan Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan, Pembayaran Dan Pertanggung Jawaban Insentif.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Bupati adalah Bupati Rembang.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5.Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
9.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10.Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
11.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan Listrik.
12.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
13.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
15.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
18.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
19.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu.
24.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya pembangunan.

Pasal 2

Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

BAB II

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
4. d.Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat; dan
5. e.pihak lain yang membantu perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
(3)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak/Retribusi.
(4)Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 4

(1)Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai target penerimaan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(3)Target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I mencapai sebesar 15% (lima belas persen)
2. b.sampai dengan triwulan II mencapai sebesar 40% (empat puluh persen);
3. c.sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. d.sampai dengan triwulan IV mencapai sebesar 100% (seratus persen).
(4)Target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Besarnya Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) untuk Pajak meliputi:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT atas:
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. d.Pajak Reklame;
5. e.Pajak Air Tanah;
6. f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. g.Pajak Sarang Burung Walet;
8. h.Opsen PKB; dan
9. i.Opsen BBNKB. dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran untuk tiap jenis pajak.
(2)Besarnya Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) untuk Retribusi meliputi:
1. a.Retribusi Jasa Umum terdiri atas: 1) Retribusi pelayanan kebersihan; 2) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan 3) Retribusi pelayanan pasar;
2. b.Retribusi Jasa Usaha terdiri atas: 1) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 2) Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; 3) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 5) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 6) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 7) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas: 1) Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan 2) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing. dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran untuk tiap jenis Retribusi.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga diberikan Insentif paling tinggi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran untuk tiap jenis Retribusi.

Pasal 6

Ketentuan mengenai persentase Insentif bagi setiap penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inI.

Pasal 7

Besaran dan penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN INSENTIF

Pasal 8

(1)Pengalokasian dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak dan/atau Retribusi
(2)Pengalokasian anggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi
(3)Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemberian insentif kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(2)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(3)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(4)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…