DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rembang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Bupati adalah Bupati Rembang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan RAD PPM.
6.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
7.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berkaitan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8.Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
9.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
10.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

(1)RAD-PPM dimaksudkan agar pedoman bagi Kepala Dinas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri.
(2)RAD-PPM bertujuan untuk menghapus dan mengurangi Merkuri agar dapat dilakukan lebih terarah, terencana dan berkelanjutan.

Pasal 3

(1)RAD-PPM memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan penghapusan Merkuri.
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang Kesehatan.
(3)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2025–2030.
(4)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

a.melaksanakan RAD-PPM;
b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;
c.menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM kepada Bupati melalui koordinasi dengan Kepala Dinas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Kepala Dinas bertugas untuk:

a.melaksanakan RAD-PPM;
b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;
c.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM oleh Kepala Dinas;
d.mengelola data dan informasi mengenai tingkat, status, dan proyeksi Merkuri; dan
e.menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

(1)Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Bupati ke Kementerian yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD PPM bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 9 Desember 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 9 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 36 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…