DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Alokasi Anggaran, Penggunaan, Penyaluran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
5.Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Daerah.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
11.Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp19.658.094.408,00 (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah).

Pasal 3

Besaran pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 4

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk:

a.operasional pemerintah Desa;
b.operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
c.tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
d.belanja kendaraan dinas operasional;
e.tambahan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD, pengisian dan pelantikan perangkat Desa dan serah terima jabatan;
g.pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
h.insentif lembaga kemasyarakatan Desa; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
i.jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 5

Besaran alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam APB Desa.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades.

Pasal 7

(1)Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke RKD setelah APB Desa ditetapkan.
(2)Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dalam 1 (satu) tahap paling awal pada bulan Juli dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 24 Desember 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 24 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd Ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 39 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…