DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Standar Bantuan Hukum, Penganggaran Dana Bantuan Hukum, Pelaporan Bantuan Hukum, Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
11.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
18.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
19.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, pemberdayaan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum terhadap Hak Asasi Manusia;
b.mewujudkan pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
c.memberikan hak kompensasi kepada pemberi Bantuan Hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.pelaksanaan Bantuan Hukum;
b.Pemberi Bantuan Hukum;
c.Penerima Bantuan Hukum; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
d.syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
e.standar Bantuan Hukum;
f.pelaporan Bantuan Hukum;
g.penganggaran dana Bantuan Hukum;
h.larangan;
i.pengawasan; dan
j.pendanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan melalui Pemerintah Daerah dan dilaksanakan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(3)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah:
1. a.Litigasi; dan/atau
2. b.Nonlitigasi.
(5)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
1. a.Litigasi, meliputi: 1) Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 2) Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 3) Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
2. b.Nonlitigasi, meliputi: 1) Penyuluhan Hukum; 2) Konsultasi Hukum; 3) Investigasi Perkara; 4) Penelitian Hukum; 5) Mediasi; 6) Negosiasi; 7) Pendampingan di luar Pengadilan; dan 8) Drafting Dokumen Hukum.
(6)Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat,paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat,paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
6. f.tidak menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
7. g.tidak menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.daftar hitam(blacklist);
4. d.tidak dapat mengajukan permohonan pendanaan dalam waktu tertentu; dan
5. e.pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VI

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum merupakan orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang terdaftar dalam DTKS.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…