DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Dasar Pengenaan, Saat Terutang dan Pemungutan, Penghitungan, Pembayaran, Penagihan dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
11.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
13.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

a.dasar pengenaan, saat terutang, dan pemungutan;
b.penghitungan, pembayaran, penagihan dan pelaporan;
c.pengembalian kelebihan pembayaran;
d.sinergi pemungutan; dan
e.rekonsiliasi Pajak. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, DAN PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB IV

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Opsen Pajak MBLB dibayarkan ke rekening Pemerintah Daerah Provinsi bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke rekening Pemerintah Daerah dengan menggunakan SSPD Pajak MBLB.

Pasal 6

(1)Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BPPKAD melakukan Penagihan.
(2)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(3)Dalam hal Kepala BPPKAD telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke rekening Pemerintah Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan Pajak.

Pasal 7

Wajib Pajak melaporkan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dalam SPTPD Pajak MBLB bersamaan dengan pelaporan Pajak MBLB.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 8

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Kepala BPPKAD.
(2)Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(3)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala BPPKAD menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(4)Berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPKAD mengembalikan kelebihan bayar kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 9

(1)Kepala BPPKAD menyampaikan salinan SKPDLB Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Kepala BAPENDA Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
(2)Berdasarkan salinan SKPDLB Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA Provinsi menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 11

(1)Kepala BPPKAD bersama Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi dan bank yang bekerja sama dalam pengelolaan pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan:
1. a.SPTPD atau surat ketetapan Pajak Daerah;
2. b.SSPD;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak MBLB dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…