DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Indonesia, Kabupaten Rembang

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Remmbang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 19, angka 20, angka 21, angka 23, angka 26, angka 33, angka 42 dan angka 43 diubah, angka 5 dihapus, ditambahkan 1 angka yakni angka 54, Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f , Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 43 diubah , Ketentuan Pasal 49 diubah, Ketentuan Pasal 50 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, Ketentuan Pasal 80 ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 82 diubah, Ketentuan Pasal 83 diubah, Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83A, Ketentuan ayat (1) Pasal 84 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Ketentuan ayat (1) Pasal 87 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), Ketentuan ayat (1) Pasal 98 diubah dan ayat (2) dihapus , Ketentuan Pasal 113 diubah, Ketentuan Pasal 114 diubah,Pasal 115 dihapus, Ketentuan Paragraf Ketiga Bagian Kelima BAB VII diubah , Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 116 diubah , Ketentuan Pasal 117 diubah, Ketentuan Pasal 118 diubah, Pasal 119 dihapus, Pasal 120 dihapus, Pasal 121 dihapus, Pasal 122 dihapus, Pasal 123 dihapus, Pasal 124 dihapus, Pasal 125 dihapus, Ketentuan Pasal 126 ayat (3) dihapus, Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 6 (enam) pasal yakni pasal 128A, 128B, 128C, 128D, 128E, dan Pasal 128F, Ketentuan ayat (1) Pasal 129 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 130 diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) , Ketentuan Pasal 131 diubah, Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 132 diubah, Ketentuan ayat (5), ayat (6) pasal 137 diubah serta ayat (4) Pasal 137 dihapus, Ketentuan huruf c ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 138 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 140 diubah, Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 143 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 144 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 145 diubah, serta ayat (7) Pasal 145 dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 155 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 157 diubah dan ayat (3) Pasal 157 dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 161 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 167 diubah, Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (4) Pasal 170 diubah, Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (3) Pasal 172 diubah, Setelah ayat (4) Pasal 174 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), Setelah ayat (2) Pasal 177 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) , Di antara Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 180A, Ketentuan Pasal 182 diubah, Ketentuan Pasal 183 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 184 diubah, dan ketentuan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 187 diubah , Ketentuan Pasal 190 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 208 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 209 diubah , Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 214 diubah, Ketentuan huruf c ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 215 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 216 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 218 diubah, Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 219 diubah, Ketentuan angka 2 huruf c ayat (1) Pasal 221 diubah, Setelah ayat (3) Pasal 224 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan Pasal 232 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 233 diubah, Di antara Pasal 233 dan Pasal 234 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 233A; Ketentuan Pasal 236 diubah, Di antara Pasal 297 dan Pasal 298 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 297A, Pasal 297B, Pasal 297C, Pasal 297D, Pasal 297E, Pasal 297F, 297G dan Pasal 297H, Ketentuan huruf d ayat (1), huruf a ayat (4) dan huruf a ayat (5) Pasal 303, Setelah angka 2 (dua) huruf a ayat (1) Pasal 304 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 (tiga) dan huruf b ayat (1) Pasal 304 diubah, Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 326 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 326 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 327 diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 327 dihapus, Ketentuan Pasal 328 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 330 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 335 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 337 diubah, Ketentuan Pasal 339 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 340 diubah, Ketentuan Pasal 345 diubah, Ketentuan Pasal 346 diubah, Ketentuan Pasal 354 diubah, Ketentuan Paragraf Kelima Bagian Ketiga Bab X diubah, setelah ayat (2) Pasal 358 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), Ketentuan ayat (1) Pasal 359 diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), Di antara Pasal 364 dan Pasal 365 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 364A dan Pasal 364B, Ketentuan Pasal 365 diubah, Ketentuan huruf a Pasal 366 diubah, Ketentuan huruf c Pasal 368 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 369 diubah , Ketentuan ayat (1) Pasal 370 diubah, Ketentuan Pasal 371 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 372 diubah , Ketentuan ayat (2) Pasal 373 diubah, Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 375 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Pasal 376 diubah, Ketentuan Pasal 382 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 388 diubah , Ketentuan Pasal 396 diubah, Ketentuan Pasal 397 diubah, Ketentuan Pasal 411 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 415 diubah, Ketentuan Pasal 433 diubah, Setelah huruf b ayat (2) Pasal 446 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c; Setelah huruf c ayat (3) Pasal 452 ditambahkan 1 (satu) huruf dan 1 (satu) ayat yakni huruf d dan ayat (4), Ketentuan Pasal 453 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 459 diubah , Setelah huruf b ayat (2) Pasal 465 ditambahkan 1 (satu) huruf, Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 469 diubah , Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 471 diubah , Di antara Pasal 471 dan Pasal 472 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 471A, Ketentuan pasal 483 diubah, Di antara Pasal 483 dan Pasal 484 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 483A, Pasal 483B, Pasal 483C, Pasal 483D, dan Pasal 483E, Ketentuan Pasal 484 diubah, Diantara Pasal 484 dan Pasal 485 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 484A, Pasal 484B, Pasal 484C, dan Pasal 484D, Ketentuan ayat (5) Pasal 501 diubah,Di antara Pasal 514 dan Pasal 515 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 514A.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMMBANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Remmbang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 19, angka 20, angka 21, angka 23, angka 26, angka 33, angka 42 dan angka 43 diubah, angka 5 dihapus, ditambahkan 1 angka yakni angka 54 sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
4.Bupati adalah Bupati Rembang.
5.Dihapus
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rembang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
8.Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
9.Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13.Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
18.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
19.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Milik Daerah pada Pengelola Barang.
20.Pengurus Barang Pengguna adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
21.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Aparatur Sipil Negara yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
22.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
23.Pengurus Barang Pembantu adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
24.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
25.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
26.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
27.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
28.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
29.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
31.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
32.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
33.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang/pengguna barang.
34.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
35.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
36.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
37.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Kepala Daerah dan/atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
39.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
40.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
42.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
43.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset netto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
44.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
45.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
48.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
49.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
50.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
51.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Pengguna Barang.
52.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah.
53.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
54.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
f.barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:

a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
1. 4.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
2. b.perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
3. c.perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
4. d.perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
5. e.perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(2)Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan.
(3)Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.
(4)Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan.
(5)Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
(6)Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
(7)Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
(8)Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.
(9)Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
(10)Dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
(11)Format dokumen RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat
(8)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
(4)Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.

6.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disertai dokumen.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa tanah yaitu salinan sah sertifikat.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
1. a.salinan sah Persetujuan Bangunan Gedung atau dengan nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.salinan sah dokumen perolehan.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah paling sedikit berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
1. a.salinan sah sertifikat;
2. b.salinan sah Persetujuan Bangunan Gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.salinan sah dokumen perolehan.
(6)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah paling sedikit berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
(7)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:
1. a.salinan sah dokumen kepemilikan; dan/atau
2. b.salinan sah dokumen perolehan.
(8)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu:
1. a.salinan sah dokumen pelaksanaan anggaran;
2. b.salinan sah dokumen kepemilikan, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
3. c.salinan sah Persetujuan Bangunan Gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan/atau
4. d.salinan sah dokumen perolehan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
  1. 7.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila Barang Milik Daerah berupa tanah belum memiliki sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
1. a.akta jual beli;
2. b.girik;
3. c.letter C;
4. d.surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
5. e.surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
6. f.berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
7. g.dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) apabila Barang Milik Daerah berupa bangunan belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) apabila Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) huruf b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah.
(6)Barang Milik Daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
(2)Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:
1. a.Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.
2. b.Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah diterimanya Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
3. c.Permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
(3)Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
(4)Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian sebagaimana ketentuan Pasal 51.
(5)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.
(6)Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

9.Ketentuan Pasal 80 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1)Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
(2)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1)Mitra Pemanfaatan Pihak Lain meliputi:
1. a.penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
2. b.mitra KSP, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP;
3. c.mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
4. d.mitra KSPI, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.
(2)Peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.

11.Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1)Mitra Pemanfaatan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 82 ayat (1) memiliki tanggung jawab:
1. a.melakukan pembayaran atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai bentuk Pemanfaatan;
2. b.menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk Pemanfaatan;
3. c.melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
4. d.mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
5. e.memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2)Peminjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) memiliki tanggung jawab:
1. a.melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan;
2. b.mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
3. c.memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
  1. 12.Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…