DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Penggunaan Indikator Kinerja Utama, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Pemerintah Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9.IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
10.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
11.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

a.untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian Tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Daerah; dan
b.untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Pemilihan dan penetapan IKU mempedomani dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Ketentuan mengenai IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU Pemerintah Daerah digunakan untuk:

a.dasar penyusunan perjanjian kinerja Bupati;
b.pemantauan dan pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah;
c.evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; dan
d.dasar penyusunan IKU Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Analisis capaian IKU dilaksanakan oleh Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
(2)Pelaporan capaian IKU dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.
(3)Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 21 April 2026 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 21 April 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 6 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…