DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 82 Tahun 2025

Nomor: 82
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Yang Meliputi Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Purworejo Kecamatan Kaliori dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purworejo Kecamatan Kaliori; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN KALIORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Rembang.
2.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6.Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8.Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Purworejo Kecamatan Kaliori.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Purworejo Kecamatan Kaliori.

BAB II

BATAS DESA PURWOREJO

Pasal 4

Batas Desa Purworejo Kecamatan Kaliori sebagai berikut:

a.sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa;
b.sebelah timur, berbatasan dengan Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori;
c.sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Karangsekar dan Desa Dresi Wetan Kecamatan Kaliori; dan
d.sebelah barat, berbatasan dengan Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori.

Pasal 5

Batas Desa Purworejo Kecamatan Kaliori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

a.Batas Desa Purworejo dengan Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
1. 1.dimulai dari TK 33.17.09.2020-09.2021-001 dengan koordinat 6° 41' 46.840" LS dan 111° 18' 19.976" BT yang merupakan Laut, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati bidang tambak sampai pada TK 33.17.09.2020-09.2021-002 dengan koordinat 6° 41' 50.993" LS dan 111° 18' 18.454" BT yang terletak pada tambak;
2. 2.dari TK 33.17.09.2020-09.2021-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati bidang tambak sampai pada TK 33.17.09.2020-09.2021-003 dengan koordinat 6° 41' 48.986" LS dan 111° 18' 0.249" BT yang terletak pada jalan pantura;
3. 3.dari TK 33.17.09.2020-09.2021-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan pantura dan melewati permukiman sampai pada TK Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 33.17.09.2020-09.2021-004 dengan koordinat 6° 41' 50.309" LS dan 111° 18' 4.991" BT yang terletak pada selatan jalan pantura; dan
4. 4.dari TK 33.17.09.2020-09.2021-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan pantai sampai pada TK 33.17.09.2009-09.2020-09.2021-000 dengan koordinat 6° 41' 54.546" LS dan 111° 18' 1.758" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangsekar dengan Desa Purworejo dan Desa Bogoharjo.
b.Batas Desa Purworejo dengan Desa Karangsekar Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
1. 1.dimulai dari TK 33.17.09.2009-09.2018-09.2020-000 dengan koordinat 6° 41' 55.765" LS dan 111° 17' 13.476" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangsekar dengan Desa Dresi Wetan dan Desa Purworejo, dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan tambak sampai pada TK 33.17.09.2009-09.2020-001 dengan koordinat 6° 42' 1.955" LS dan 111° 17' 20.256" BT yang terletak pada bidang pertanian;
2. 2.dari TK 33.17.09.2009-09.2020-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2009-09.2020-002 dengan koordinat 6° 41' 58.757" LS dan 111° 17' 41.857" BT yang terletak pada jalan desa, dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan sampai pada TK 33.17.09.2009-09.2020-003 dengan koordinat 6° 41' 59.708" LS dan 111° 17' 47.520" BT yang terletak pada Jalan tambak; dan
3. 3.dari TK 33.17.09.2009-09.2020-003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati batas bidang tambak sampai pada TK 33.17.09.2009-09.2020-09.2021-000 dengan koordinat 6° 41' 54.546" LS dan 111° 18' 1.758" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangsekar dengan Desa Purworejo dan Desa Bogoharjo.
c.Batas Desa Purworejo dengan Desa Dresi Wetan Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
1. 1.dimulai dari TK 33.17.09.2017-09.2018-09.2019- 09.2020-000 dengan koordinat 6° 41' 47.741" LS dan 111° 16' 26.876" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dresi Kulon dengan Desa Dresi Wetan dan Desa Tasikharjo serta Desa Purworejo, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati jalan tambak sampai pada TK 33.17.09.2018-09.2020-001 dengan koordinat 6° 41' 54.360" LS dan 111° 16' 46.670" BT yang terletak pada batas bidang tambak; dan
2. 2.dari TK 33.17.09.2018-09.2020-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati tambak sampai pada TK 33.17.09.2009-09.2018-09.2020-000 dengan koordinat 6° 42' 56.542" LS dan 111° 17' 20.162" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangsekar dengan Desa Babadan dan Desa Dresi Wetan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
d.Batas Desa Purworejo dengan Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
1. 1.dimulai dari TK 33.17.09.2017-09.2019-001 dengan koordinat 6° 41' 17.335" LS dan 111° 17' 8.650" BT yang merupakan laut, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati bidang tambak sampai pada TK 33.17.09.2019-09.2020-002 dengan koordinat 6° 41' 35.482" LS dan 111° 17' 9.118" BT yang terletak pada bidang tambak;
2. 2.dari TK 33.17.09.2019-09.2020-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati bidang tambak sampai pada TK 33.17.09.2019-09.2020-003 dengan koordinat 6° 41' 42.276" LS dan 111° 16' 53.842" BT yang terletak pada jalan pantura;
3. 3.dari TK 33.17.09.2019-09.2020-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan pantura dan melewati permukiman sampai pada TK 33.17.09.2019-09.2020-004 dengan koordinat 6° 41' 43.872" LS dan 111° 16' 43.889" BT yang terletak pada jalan pantura; dan
4. 4.dari TK 33.17.09.2019-09.2020-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan pantai sampai pada TK 33.17.09.2017-09.2018-09.2019- 09.2020-000 dengan koordinat 6° 41' 47.741" LS dan 111° 16' 26.876" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dresi Kulon dengan Desa Dresi Wetan dan Desa Tasikharjo serta Desa Purworejo.

Pasal 6

Peta Batas Desa Purworejo Kecamatan Kaliori merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Purworejo dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa Purworejo Kecamatan Kaliori dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 29 Desember 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 29 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 82 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd_pengirim} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN KALIORI PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN KALIORI BUPATI REMBANG, ttd HARNO Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 82 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BATAS DESA PURWOREJO

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BATAS DESA PURWOREJO

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016