DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Materi Kurikulum Muatan Lokal; Bab 3. Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal; Bab 4. Kerangka Kurikulum; Bab 5. Perencanaan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal; Bab 6. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal; Bab 7. Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana; Bab 8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Bab 9. Monitoring dan Evaluasi; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran muatan wajib muatan lokal dan muatan wajib bahasa daerah dan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial dan budaya serta melestarikan, mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal sesuai potensi daerah untuk pembangunan Nasional;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, mengamanatkan bahwa muatan wajib berupa muatan lokal dirumuskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rote Ndao;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia \ Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184); I 3.Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
3.Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4.Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Muatan Lokal adalah merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

2.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang .ii diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 7
3.Kurikulum ...
3.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
6.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas.
8.Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan untuk mencapai Kornpetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
9.Kornpetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi Iandasan Pengembangan Kompetensi Dasar.
10.Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 1 1 . Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai basil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
12.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
15.Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Rote Ndao, penduduk luar Kabupaten Rote Ndao, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Rote Ndao.
16.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
17.Pemerintah ...
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
19.Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
20.Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rote Ndao. 2 1 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah:

a.memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan padajenjang pendidikan anak usia dini, taman kanak -kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam pembelajaran muatan lokal;
b.memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
c.mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah; dan
d.menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai nilai khas daerah.

Pasal 3

Kurikulum muatan lokal bertujuan untuk:

a.melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
b.mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial budaya dan spiritual didaerah;
c.meningkatkan wawasan dan/ atau kemampuan wirausaha/ entrepreneurship;
d.meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
e.penguatan Pendidikan Karakter anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk bisa mengembangkan di masa depannya.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

a.kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
b.keutuhan kompetensi;
c.fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
d.kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dalam menghadapi tantangan global. BABII MATER! KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

Kurikulum Muatan Lokal,meliputi:

a.pendidikan lingkungan hidup;
b.pendidikan ...
b.pendidikan lingkungan sosial dan budaya;
c.pendidikan bahasa Daerah;
d.pendidikan keterampilan kerajinan Daerah;
e.pendidikan keterampilan pertanian/perkebunan/petemakan/perikanan dan usaha produktif;
f.pendidikan kepariwisataan;
g.pendidikan sejarah Iokal Rote Ndao;
h.penguatan pendidikan karakter; dan
1. 1.materi pendidikan lainnya sebagai kebutuhan dan karakteristik Daerah dan/atau potensi sekolah.

Pasal 6

(1)Pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat tentang sentra alam.
(2)Pendidikan lingkungan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
1. a.permainan lokal yang edukatif;
2. b.kebinaragaan; C. parenting;
3. d.kesenian Daerah;
4. e.pesta adat; dan
5. f.ritual adat.
(3)Pendidikan bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
1. a.ceritera rakyat; dan
2. b.hikayat.
(4)Pendidikan keterampilan kerajinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
1. a.Keterampilan membuat perhiasan dan asesoris pakaian adat Rote;
2. b.Keterampilan membuat tenunan kain adat Rote; dan
3. c.Keterampilan membuat alat musik tradisional Rote.
(5)Pendidikan Keterampilan pertanian/pekebunan/petemakan/perikanan dan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
1. a.Keterampilan mengolah hasil perkebunan (kelapa, lontar, jambu mente, dll);dan
2. b.Keterampilan mengolah hasil pertanian (jagung, ubi, sorgum, dll).
(6)Pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, memuat tentang potensi wisata daerah.
(7)Pendidikan sejarah lokal Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, memuat sejarah asal usul penduduk Rote Ndao. r
(8)Penguatan pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, memuat tentang nilai-nilai budaya kearifan lokal daerah.

Pasal 7

(1)Satuan Pendidikan melakukan kajian Materi Kurikulum Muatan Lokal f sebagai skala prioritas dan ciri khas satuan pendidikan.
(2)Skala ...
(2)Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 8

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal dibentuk pada:

a.satuan pendidikan; dan
b.tingkat Kabupaten.

Pasal 9

(1)Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:
1. a.Pendidik pada Satuan Pendidikan;
2. b.komite sekolah; dan
3. c.tenaga profesional.
(2)Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 10

(1)Tim Pengambang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:
1. a.unsur Dinas;
2. b.unsur dewan Pendidikan;
3. c.tenaga profesional; dan
4. d.lembaga adat.
(2)Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasal 1 1 Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan bertugas:
1. a.mengidentifikasi potensi muatan lokal; dan
2. b.mengusulkan rencana muatan lokal satuan pendidikan kepada Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…