DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Bab 4. Jabatan Fungsional; Bab 5. UPTD; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Jabatan dan Kepegawaian; Bab 8. Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon.::sia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 :6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor l 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ) Nomor 6856);
3.Peraturan ...
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1837, Tambahan iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Pcnyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomo:.- 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten f Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah A Kabupaten Rote Ndao Nomor 003); ?

Menetapkan

MEMUTUSKAN:... MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
2.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbag dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
7.Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ in passing pada Jabatan Fungsional yang setara.
8.Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
10.Bupati adalah Bupati Rote Ndao. 1 1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah.

Pasal 3

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a.Badan Perercanaan Pembangunan, Riset dan novasi Daerah;
b.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c.Badan Pendapatan Daerah; dan
d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. t BAB III...

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), clipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf2 Tugas dan Fungsi

Pasal 5

perencanaanbidangteknisdukungan

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
2. b.pelaksanaan tugas pembangunan, riset dan inovasi daerah;
3. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pemnbangunan, riset dan inovasi daerah; cl, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang t perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; dan
4. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas � dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang, sebanyak 5 (]ima) Bidang, terdiri dari:
  1. 1.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  2. 2.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  3. 3.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  4. 4.Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; dan
  5. 5.Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
5. e.UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan % pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah. ]
(2)Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), l dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan t' bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf2 Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1)Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksar.akan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
2. b.pelaksanaen tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
3. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bag.an Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang, sebanyak 4 {empat) Bidang, terdiri dari:
  1. 1.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  2. 2.Bidang Akuntansi;
  3. 3.Bidang Anggaran; dan
  4. 4.Bidang Aset Daerah.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
5. e.UPTD
(2)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
1. a.Sub Bidang Perbendaharaan; dan
2. b.Sub Bidang Kas Daerah. terdiri dari:
(3)Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c a 4
1. a.Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi; dan
2. b.Sub Bidang Akuntansi Bendahara Umum Daerah. l
(4)Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari:
1. a.Sub Bidang...
2. a.Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
3. b.Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
(5)Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
1. a.Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan Aset; dan
2. b.Sub Bidang Penatausahaan Aset.
(6)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(7)Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggumng jawab kepada Kepala Badan.
(8)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(9)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat
(3)huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(10)Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945