DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kemampuan Keuangan Daerah; Bab 3. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses; Bab 4. Dana Operasional; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Ma. Peraturan..1f,
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.

2.Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
3.Dana Operasional DPRD selanjutnya disingkat DO adalah dan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan.
4.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD.
5.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
8.An gga r an . . . H(
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sabu Raijua.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
10.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua. 1 1 . Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat dan Dana Alokasi Umum.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan, Iuran BPJS Kesehatan, Juran Jaminan Kecelakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, Tambahan Penghasilan ASN.

Pasal 3

24.576.074.744,40 5.211.814.843,00 353.576.035.296,00 383.363.924.883,40 Rp Rp Rp Rp

(1)Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(2)Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Umum Daerah (PUD) Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Jumlah (a)
2. b.Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Belanja PNSD): Gaji Pokok PNSD Rp 83.338.727.384,00 Tunjangan Keluarga Rp 7 .023.005.535,00 Tunjangan Jabatan Rp 3.311.838.00,00 Tunjangan Fungsional Rp 4.288.457.000,00 Tunjangan Fungsional Umum Rp 1.732.750.000,00 Tunjangan Beras Rp 4.833.021.120,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Rp 174.635.953,00 Khusus Pembulatan Gaji Rp 1.406.928,00 Juran Jaminan Kesehatan Rp 4.388.469.079,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Rp 171.295.088,00 Iuran Jaminan Kematian Rp 513.885.024,00 Tunjangan Penghasilan ASN Rp 55.640.194.954,00 Jumlah (b) Rp 162.105.848.065,00
(3)Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah: = Jumlah (a) - Jumlah (b) = Rp383.363.924.883,00 - Rp162.105.848.065,00 = Rp221.258.076.818,00 t@) Berdasarkan...Hf
(4)Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua dikategorikan dalam Kelompok Keuangan Daerah RENDAH.

BAB III

TVNJANGAN KOMVNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 4

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Tunjangan Reses diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan reses.
(2)Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
(3)Vang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

BAB IV

DANA OPERASIONAL

Pasal 6

(1)Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
(2)Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi ketua DPRD sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; dan
2. b.bagi wakil ketua DPRD sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
(3)Vang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
1. a.80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. ts) D al am . . Hf'
(5)Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
(6)Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Seba =pietanggal 6 Janu, 1025 30f Diundangkan di Seba pada tanggal 6 Januari 2025 SEKR. 'ARISBAER. KABUPATEN SASU RAIJUA, Ir LE LOGO BERITA iii 3UPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 1.1

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…