DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Prinsip Pemberian TPP; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Kriteria Pemberian TPP; Bab 5. Besaran Basic TPP dan Besaran TPP; Bab 6. Komponen dan Penilaian TPP; Bab 7. Tata Cara Pembayaran TPP; Bab 8. Tim Pelaksanaan TPP; Bab 9. TPP Tambahan; Bab 10. Penganggaran TPP; Bab 11. Ketentuan Lain-Lain; Bab 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); f1,,16. Undang-Undang . . -�
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
5.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan, tanggung jawab, tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
6.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai ASN dalam satu bulan dan kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pengadministrasi TPP adalah pegawai ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pengadministrasian TPP mulai dari persiapan sampai dengan kelengkapan dokumen TPP setiap bulan. llft9. Petugas . . . t
9.Petugas validasi adalah pegawai ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan validasi terhadap hasil rekapitulasi persentase TPP ASN.
10.Pelaksana Togas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 1 1 . Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IFKD adalah Indikator yang menunjukkan kemampuan keuangan yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
12.Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator yang menunjukkan perbandingan tingkat harga konstruksi setiap kabupaten/ kota terhadap kota acuan.
13.Indeks Penyelengaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan hobot masing-masing sehesar 90% (semhilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
14.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
15.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
16.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
17.Bupati adalah Bupati Sahu Raijua.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRlNSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.terwujudnya peningkatan motivasi, kinerja dan disiplin Pegawai ASN; dan
b.terwujudnya kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum adalah hahwa pemherian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
b.akuntabel adalah hahwa pemherian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan;
c.proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d.efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemherian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai;
f.kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesehahteraan pegawai; dan
g.optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. M a s i . . (

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kriteria pemberian TPP
b.besaran basic TPP dan besaran TPP;
c.komponen dan penilaian TPP;
d.tata cara pembayaran TPP;
e.tim pelaksanaan TPP; dan
f.TPP tambahan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 6

(1)TPP diberikan kepada Pegawai ASN Pemerintah Daerah sesuai Jabatan berdasarkan ketas jabatan.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria beban kerja.
(3)TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam metaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, paling sedikit 1 1 2 , 5 (seratus dua betas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh put uh jam perbulan).
(4)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua betas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(5)Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN diberikan TPP ketiga betas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemberian TPP ketiga betas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:

a.diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara/lembaga tainnya di luar Pemerintah Daerah seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Palang Merah Indonesia, Unit Transfusi Darah, Komisi Penanggulangan AIDS;
b.ditugaskan sebagai Penjabat Kepala desa;
c.terpilih sebagai Kepala Desa;
d.menerima insentif daerah;
e.memiliki sertifikat profesi guru;
f.menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru;
g.sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan darijabatan ASN;
h.sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
i.tugas belajar;
j.belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan taporan unit pengelola LHKPN lingkup Pemerintah Daerah;
k.belum menyelesaikan hasil Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi maupun rekomendasi temuan keuangan berdasarkan iktisar temuan pada Inspektorat Daerah; � I. sedang . . . �
1. 1.sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
m.sedang menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 8

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat diberikan TPP apabila yang bersangkutan telah berhenti dari jabatan tersebut dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Pegawai ASN yang telah menindaklanjuti hasil Tuntutan Perhendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi maupun rekomendasi temuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, dapat diberikan TPP pada bulan berikutnya sejak tanggal penyelesaian kewajiban yang dihuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, adalah bagi Pegawai ASN yang sementara memenuhi/menindaklanjuti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi maupun rekomendasi temuan keuangan berdasarkan iktisar temuan pada Inspektorat Daerah.

(1)Besaran basic TPP ditetapkan herdasarkan parameter sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
4. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menggunakan rumus: Besaran Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Sadan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
(3)Besaran TPP untuk ASN pada Pemerintah Daerah ditentukan berdasarkan perkalian antara Besaran Basic TPP dengan persentase TPP berdasarkan Kriteria Behan Kerja.
(4)Besaran TPP untuk ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus: ];;" PK - Borre % Keterangan: TPPBK TPP ASN berdasarkan Beban Keria BBTPP Besaran Basic TPP %BK Persentase TPP berdasarkan Kriteria Beban Keria ts) Persentase..•
(5)Persentase TPP berdasarkan Kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

BESARAN BASIC TPP DAN BESARAN TPP Pasal 1 1

Pasal 12

Besaran Basic TPP dan Besaran TPP untuk ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…