DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Deskripsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan angka 3.3.2.1.3.2 huruf d dan huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal pengganggaran DAK Non Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Non Fisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun·Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rincian pendanaan pada menu kegiatan dalam Rencana Penggunaan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas pada tahun anggaran berjalan kepada Kementerian Kesehatan;
e.bah»ea.1
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan alokasi rincian kegiatan dalam menu kegiatan yang sama pada rencana penggunaan Dana Pelayanan PPA kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan daerah dan untuk optimalisasi penggunaan Dana Pelayanan PPA sebagaimana disetujui oleh Menteri melalui Sekretaris Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); [Ms. Peraturan .1f-
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 277);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAlJUA NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp684.242.285.000,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp45.180.697.807,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp639.061.587.193,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer. M 2 . Ketentast
  1. 2.Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a direncanakan sebesar Rp483.181.146.390,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.073.941.507,00 (delapan miliar tujuh puluh tigajuta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp475.107.204.883,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah;
4. d.belanja bantuan sosial; dan
5. e.belanja subsidi.
  1. 3.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp287.478.287.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp179.277.459.295,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp7.243.941.507,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp172.033.517.788,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.899.032.520,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp12.898.032.520,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.526.367.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Mi6) Be1anja :t-
(6)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

4.Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5.Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
6.Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Seba Bs9Ng(anggal 17 Mei 2025 w' ! ABU RAIJUA,ft Diundangkan di Seba pada tanggal 17 Mei 2025 SEKR�T��£RAH KASUPATEN SASU RAIJUA, j A" «j / = " k: . k ki) s M. BULE L0Go • JABERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 151

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…