DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Susunan Organisasi; Bab 4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Bab 5. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Bab 6. Jabatan Fungsional; Bab 7. Kepegawaian; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Tata Kerja; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kepelabuhanan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan . . •
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 451);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNJS DAERAH KEPELABUHANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

UNIT PADA I', Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2.Unit Pelaksana Teknis Daerah Kepelabuhanan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua.
3.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
4.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5.Dinas Perhubungan adalah unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala adalah Kepala UPTD Kepebuhanan pada Dinas Perhubungan.
8.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
9.Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur. 1o. Kelompok •
10.Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri. 1 1 . Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
12.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
15.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
16.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan.
(2)Klasifikasi UPTD Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Kepelabuhanan Kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPTD Kepelabuhanan, terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sub bagian tata usaha; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPTD Kepelabuhanan merupakan unit pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagai tugas dan fungsi Dinas Pehubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 02) UPTD 2..
(2)UPTD Kepelabuhanan dipimpinan oleh seorang Kepala yang berkeudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)UPTD Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perhubungan dalam bidang Kepelabuhanan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka memberikan pelayanan publik.
(2)UPTD Kepelabuhanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Kepelabuhanan;
2. b.pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan;
3. c.pelaksanaan operasional angkutan kapal penumpang dengan menggunakan bus air milik Pemerintah Daerah KMP. Hati Rai Hawu 641;
4. d.pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan penyeberangan serta pelayanan jasa kepelabuhnan di pelabuhan penyeberangan;
5. e.pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa pelabuhan penyeberangan dan pengaturan lapangan parkir kendaraan darat;
6. f.pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam lingkungan kerja pelabuhan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua;
7. g.pengoordinasian dengan instasi terkait dan unit kerja lainnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. B AB V PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

r\ ( 1 ) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Kepelabuhanan serta kegiatan ketatausahaan UPTD.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan program kegiatan dan anggaran UPTD;
2. b.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan layanan administrasi kegiatan Kepelabuhanan;
3. c.pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur kegiatan Kepelabuhanan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; tb. melaksanakan•.
2. b.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.melaksanakan administrasi pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
4. d.melaksanakan pengaturan kegiatan kepelabuhanan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran;
5. e.melaksanakan administrasi retribusi terkait pelaksanaan kepelabuhanan guna optimalisasi pendapatan asli daerah;
6. f.mengontrol dan mengevaluasi kegiatan kepelabuhanan dan jasa kepelabuhanan agar terlaksana sesuai dengan peraturan perundang undangan;
7. g.membagi tugas dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian sesuai peraturan perundang-undangan;
8. h.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keuangan secara berkala yang meliputi laporan bulanan, triwulan maupun semester serta akhir tahun; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan ketatausahaan di lingkungan UPTD.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran UPTD sesuai dengan rencana strategis;
2. b.melaksanakan ketatausahaan UPTD Kepalabuhanan dan angkutan penyeberangan yang terdiri dari administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
3. c.mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD;
4. d.menyusun kebijakan teknis di bidang ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan UPTD;
6. f.pelaksanaan tertib administrasi dan penyusunan laporan pelaksanaan/ kegiatan ketatausahaan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c, ditetapkan berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aw(2) Kelompok•.
(2)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
(3)Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala melalui Kepala Dinas.
(4)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(5)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan struktural pengawas.
(2)Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan struktural pengawas.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan UPTD sendiri serta penerimaan Jainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Dalam melaksanakan tugas Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kepala Dinas.
(2)Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
(3)Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Dalam melaksanakan tugas Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
(5)Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(6)Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dan sistem kerja pada satuan organisasinya.
(7)Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur, melaksanakan standar pelayanan publik, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik. M(8) Kepala • .
(8)Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, pendapatan asli daerah dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya. B AB X

BAB IX

TATA KERJA Pasal 1 1

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Seba pada tanggal 4 Juni 2025 ::.-� t1')- TI SABU RAIJUAf " MN B. RIWU KORE Diundangkan di Seba pada tanggal 4 Juni 2025 SEKR} , IERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,[ £ ' , An, (/"' . BULE LOGO KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 16 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEPELABUHANAN PADA DIN AS PERHUBUNGAN KABUPATEN SABU RAIJUA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEPELABUHANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SABU RAIJUA KEPALA UPTD I SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ( ABU RAIJUA,f

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…