(1)Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor Koperasi;
d.unit simpan pinjam Koperasi;
e.gerai klinik desa;
f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
�g. logistik)
g.logistik/ distribusi; dan/ atau
h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 1 Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat. Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha