DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 18.A Tahun 2025

Nomor: 18.A
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Bantuan Bedah Rumah Sederhana; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak huni di dalam lingkungan yang sehat, aman harmonis dan berkelanjutan perlu adanya Pembangunan Rumah Tempat Tinggal;
b.bahwa dalam rangka mendukung tersedianya Rumah Tempat Tinggal, Pemerintah Daerah berkomitmen melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal dalam bentuk Bantuan Bedah Rumah Sederhana (BBRS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Rumah Tempat Tinggal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); M4. Undang-Undang . . . f- ¢ Menetapkan
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
8.Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nonor 273); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Pembangunan Rumah Tempat Tinggal adalah proses merancang, membangun dan menyelesaikan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal.

2.Bantuan Bedah Rumah Sederhana yang selanjutnya disingkat BBRS adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah melalui kegiatan Bedah Rumah Total. /, JIM3. R u m a h . . . {
3.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi empat indikator meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.
4.Data base RTLH adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data terkait RTLH.
5.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.
8.Pemohon adalah perseorangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Desa/ Kelurahan yang mengajukan permohonan untuk bantuan terkait perumahan.
9.Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal dalam bentuk Bantuan Bedah Rumah Sederhana (BBRS) oleh Kepala Daerah.
10.Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal dalam bentuk Bedah Rumah Sederhana yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 1 1 . Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus untuk mendampingi, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan BBRS.
12.Pelaksana Kegiatan adalah pihak lain perseorangan atau perusahaan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan, terutama dalam bidang konstruksi berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan pemilik kegiatan.
13.Perjanjian atau kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum, dimana masing-masing pihak setuju untuk melakukan sesuatu atau atau tidak melakukan sesuatu.
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan atas pengelolaan anggaran Dinas.
15.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
16.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
17.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
19.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal / dalam bentuk BBRS. I(2) Tujuan . . .
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan BBRS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III

BANTUAN BEDAH RUMAH SEDERHANA

Pasal 3

Kegiatan BBRS diselenggarakan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni.

Pasal 4

Besaran BBRS disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ketersediaan anggaran.

Pasal 5

(1)Penerima BBRS merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kondisi rumah dan status penguasaan lahan.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan BBRS meliputi:

a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.pelaporan.

Pasal 7

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Dinas yang terdiri atas tahapan verifikasi CPB hingga diusulkan menjadi PB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Dinas yang terdiri atas tahapan pelelangan, penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh pelaksana kegiatan dan TFL sesuai ketentuan dalam kontrak.
(1)Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas. M(2) Pemantauan . . . f-
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja kegiatan BBRS.
(3)Kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan indikator capaian output kegiatan, ketepatan sasaran, serta kualitas rumah dan lingkungan.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan kegiatan BBRS.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Pedoman pelaksanaan kegiatan BBRS tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Seba a tanggal 13 Juni 2025 - SABU RAJUAf N B. RIWU KORE Diundangkan di Seba pada tanggal 13 Juni 2025 SEKRETARTSBAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,A @@"ks • S M. BULE LOGO MBERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 18.Af- LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 18.A TAHUN 2025 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL I. UMUM Pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah yang terbatas seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan perumahan yang memadai. Fenomena ini terlihat pada masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang tidak mampu untuk merehab rumah mereka akibat perekonomian yang terbatas, sehingga rumah tersebut dibiarkan menjadi lapuk dan tidak terurus. Rumah yang dihuni jauh dari syarat keselamatan bangunan, dinding dari bambu-bambu dan kayu dengan kualitas rendah, mempunyai MCK yang masih sangat sederhana, lantai rumah yang masih dari tanah dan berbagai halnya yang masih jauh dari syarat sebagai rumah layak huni. Oleh sebab itu, perbaikan perumahan bagi masyarakat miskin sangat diperlukan. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Pentingnya perbaikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berkomitmen melaksanakan Program Pembangunan Rumah Tempat Tinggal dalam bentuk BBRS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sabu Raijua. Guna mewujudkan penyelenggaraan BBRS bagi MBR yang tepat sasaran dan tepat tahapan penyelenggaraan, maka perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal sebagai lampiran dari Peraturan Bupati ini. II. MAKSUD DAN TUJUAN

a.Maksud Adapun maksud kegiatan Bantuan Bedah Rumah Sederhana (BBRS) adalah sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi MBR untuk memperoleh dan menempati rumah yang layak huni.
b.Tujuan Tujuan kegiatan BBRS adalah mengurangi jumlah RTLH di Kabupaten Sabu Raijua dan mendukung program Pemerintah. Ill. SUMBER DANA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN
a.sumber dana BBRS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sabu Raijua.
b.penyelenggara kegiatan BBRS adalah Dinas yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman. IV. BESARAN DANA BANTU AN Besaran bantuan kegiaf. BBRS disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ketersediaan ggaran serta mempertimbangkan tingkat lkemahalan di lokasi tertentu. ' V. KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
a.Ketentuan umum Bantuan Bedah Rumah Sederhana meliputi: 1) PB memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni yang mengalami kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan baik struktural maupun non struktural; 2) elemen atau item pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu mulai dari pekerjaan pondasi hingga penutup atap; 3) PB yang rumahnya hendak dibedah total harus bersedia untuk sementara tinggal di tempat lain tanpa menuntut biaya apapun dari pemerintah; 4) bedah rumah total dapat dilakukan di atas lokasi rumah lama ataupun bergeser pada posisi tertentu dengan catatan tanah/lokasi baru itu masih milik keluarga tersebut tanpa ada menimbulkan masalah dengan tetangga atau orang lain; 5) PB bersedia untuk dibongkar rumahnya dengan dibuktikan dokumentasi (video/foto) dikecualikan bagi rumah tinggal dengan pemilik yang memiliki aliran kepercayaan tertentu atau diakui secara adat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala suku dan diketahui Kepala Desa; 6) pada saat pelaksanaan jika terjadi permasalahan lahan menjadi tanggung jawab PB. Pemerintah dapat membatalkan serta mengganti dengan CPB lain. 7) kegiatan BBRS melibatkan TFL sebagai tenaga teknis dalam pendampingan, pengawasan dan pelaporan kegiatan. TFL yang telah bekerja dalam pendampingan kegiatan konstruksi bangunan gedung sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi terbuka apabila berintegritas dan hasil penilaian kinerja baik. Perekrutan TFL bagi pelamar baru yang belum berpengelaman wajib mengikuti tahapan seleksi oleh Dinas. Perekrutan dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai ketentuan perundang undangan. Pembayaran honor TFL dilakukan oleh PPK dengan anggaran dari DPA meliputi gaji dan biaya operasional. Besaran gaji mengikuti standar biaya yang berlaku. Biaya operasional dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan lokasi pendampingan. Kriteria TFL adalah:
a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani-rohani;
c.memiliki dedikasi tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
d.bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintah/ anggota legislatif;
e.bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;
f.mampu mengoperasikan computer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (word, exel dan power point);
g.memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam, kamera, dan komputer untuk dokumentasi dan pelaporan;
h.memiliki rekam jejak moral yang baik;
i.berpendidikan sekurang-kurangnya SMA/STM/SMK Teknik;
j.menguasai teknik bangunan gedung dan teknik bangunan infrastruktur;
k.berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedunr rumah/perumahan, atau pemah sebagai fasilitator teknis dal program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat; dan
1. 1.diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifkat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan. Tahapan Seleksi Fasilitator
a.penunjukan tim seleksi. Tim seleksi ditunjuk oleh Kepala Dinas. Tim seleksi dapat berasal dari internal Dinas.
b.perhitungan kebutuhan fasilitator Perhitungan kebutuhan fasilitator didasarkan atas lokasi dampingan dan jumlah unit secara efektif dan efisien. Jumlah dampingan ditentukan berdasarkan jumlah unit BBRS, waktu dampingan, tingkat kesulitan lokasi, dan ketersediaan anggaran.
c.pengumuman dan pendaftaran Publikasi lowongan fasilitator dilakukan melalui media elektronik (radio, website, dan sebagainya) atau melalui papan informasi Dinas.
d.seleksi administrasi Surat lamaran dilengkapi dengan dokumen administrasi yang dipersyaratkan dan diverifikasi oleh tim seleksi. Verifikasi meliputi kesesuaian kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan. Pelamar yang lulus/memenuhi syarat berhak dipanggil untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar. Dalam ha! jumlah pelamar melampaui daya seleksi, tim seleksi dapat mengambil kebijakan pembatasan jumlah pelamar sebesar 300% dari kebutuhan yang memenuhi syarat administrasi. Kelengkapan berkas lamaran: 1 . surat lamaran beserta formulir pendaftaran yang telah diisi sesuai Format 1;
1. 2.curriculum vitae (cv) yang memuat foto, nama, detail kontak (nomor telepon selular dan alamat email), riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian terkait, kursus/pelatihan yang pernah diikuti, serta pengalaman berorganisasi (diutamakan);
2. 3.salinan KTP dan NPWP;
3. 4.salinan ijazah terakhir;
4. 5.bukti domisili dari kepala desa/lurah/RW /RT;
5. 6.surat referensi/keterangan pengalaman kerja (diutamakan); dan
6. 7.sertifikat khusus/pelatihan keahlian terkait (diutamakan).
e.Tes Kompetensi Dasar Materi tes meliputi uji kemampuan terhadap: 1 . karakteristik pribadi;
1. 2.penalaran;
2. 3.pengetahuan umum;
3. 4.kemampuan bahasa;
4. 5.pemahaman mengenai konstruksi bangunan;
5. 6.kemampuan pemberdayaan; dan
6. 7.pengetahuan tentang kegiatan BBRS. Ambang batas terendah hasil tes kompetensi dasar adalah 60 untuk dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan dan lulus tes kompetensi dasar kurang dari jumlah fasilitator yang dibutuhkan, tim seleksi dapat melakukan penyesuaian nilai ambang batas terendah hasil tes kompetensi dasar. Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan dan lulus tes koretensi dasar lebih dari 150%, tim seleksi dapat memberikan b tasan kuota sebesar 150% dari ljumlah kebutuhan fasilitator. se agaimana ta e en ut: Jenis Bobot Nilai Seleksi Fasilitator Adminis Tes Wawancara Nilai Total trasi Kompetensi Evkin Fasilitator 25% 35% 40% 100 Baru % Fasilitator 10% 25% 30% 35% 100 Lama %
f.Tes Wawancara Tes wawancara dilakukan oleh tim seleksi setelah dinyatakan pelamar lolos tes kompetensi dasar.
1. 1.Materi muatan dalam wawancara: a) wawasan umum dan kegiatan BBRS; b) perilaku; c) penampilan; d) cara berkomunikasi; dan e) komitmen/tanggung jawab sebagai fasilitator.
2. 2.Aspek penilaian TFL: a) pemahaman tentang program perumahan; b) pemahaman tentang peraturan kegiatan BBRS; c) pengalaman pemberdayaan dan pendampingan konstruksi; d) strategi pemberdayaan masyarakat; e) strategi untuk memastikan kualitas bangunan dapat memenuhi standar konstruksi; dan f) komitmen bekerja.
g.Penilaian dan Pengumuman Hasil Seleksi Penilaian basil seleksi mengacu pada pembobotan dengan rincian b : b e l be k Tim seleksi menyusun berita acara mengenai basil seleksi fasilitator dan menyampaikan basil seleksi fasilitator tersebut kepada Dinas dan peserta. Peserta yang dinyatakan Jolos seleksi dapat ditunjuk oleh PPK untuk dikontrak. PPK melaporkan data TFL yang dikontrak kepada Dinas. Kontrak Fasilitator Berdasarkan basil seleksi fasilitator, PPK melakukan kontrak fasilitator sesuai Format 2. Sebelum dilakukan kontrak dan penugasan fasilitator, PPK selaku pemberi kerja menjelaskan: 1) hak dan kewajiban; 2) masa kontrak; 3) tata hubungan kerja; 4) lokasi tugas dampingan; 5) jumlah dampingan; 6) pelaporan; dan 7) sanksi. Ruang Lingkup tugas dan tanggungjawab fasilitator: - Melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah dan para pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan BBRS; Memfasilitasi kegiatan verifikasi dan identifikasi CPB; Mendampingi dan mengawasi pembangunan fisik serta menjamin kualitas fisik; Memberikan laporan progress lapangan setiap minggu, dan bulanan secara tepat waktu; Menjamin drta yang akurat, lengkap, mutakhir dan valid; Menjamin s mua kegiatan/tahapan dilakukan sesuai prosedur; dan Pelaporan.
b.Persyaratan Penerima Bantuan (PB) PB kegiatan BBRS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. 1.Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan tinggal di desa/kelurahan setempat; Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah: a) keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri dan anak; suami dan anak; istri dan anak; b) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau semuanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk; c) keluarga yang terdiri atas 1 (satu) atau lebih anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya yang salah satu atau lebih memiliki KTP; atau d) keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun atau penyandang disabilitas.
2. 2.Memiliki atau menguasai Jahan dengan bukti kepemilikan lahan atau penguasaan lahan yang sah serta tidak dalam proses sengketa Bukti kepemilikan atau penguasan lahan yang sah terdiri atas salah satu dari: a) sertifikat; b) akta hibah; c) akta jual beli; d) NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dari Kantor Pertanahan; e) pelepasan hak; f) bukti izin menempati tanah ulayat dari kepala adat; atau g) bukti izin penguasaan tanah lainnya yang sah seperti surat keterangan pejabat terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT). Izin menempati tanah pada poin f dang selama sekurang-kurangnya 10 tahun setelah selesai pekerjaan fisik.
3. 3.Berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP);
4. 4.Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
5. 5.Diutamakan belum pemah memperoleh bantuan perumahan atau sejenisnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, ataupun Pemerintah Daerah atau sumber lainnya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Syarat ini dikecualikan bagi PB yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
6. 6.Penilaian kelayakan teknis bangunan; dan
7. 7.Kesesuaian dengan tata ruang, tidak berada pada lokasi raw an bencana. VI. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan
8. 1.Pengajuan CPB Masyarakat (pemohon) mengajukan permohonan BBRS kepada desa/kelurahan dan Dinas sesuai Format 6.
9. 2.Verifikasi Data CPB a) verifikasi merupakan kegiatan pembuktian terhadap kesesuaian syarat penerima bantuan meliputi kewarganegaraan dan keluarga, status kepemilikan atau penguasaan lahan, jumlah penghasilan, memiliki dan menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni, dan pemah atau tidak menerima bantuan sejenis; b) verifikasi data CPB dilakukan oleh Dinas; c) verifikasi dilakukan secara faktual di lapangan terhadap/data CPB untuk memastikan memenuhi persyaratan sebagai PB; 4 d) verifikasi data CPB dapat dilakukan dengan menggunakan Format 3 dan rekapitulasi hasil verifikasi sesuai dengan Format 5; e) dalam melakukan verifikasi dapat melibatkan perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan para pihak yang dapat membantu kelancaran proses verifikasi; f) sebelum melakukan wawancara dengan masyarakat CPB, petugas menjelaskan maksud, tujuan dan syarat PB tanpa menjanjikan kepastian perolehan bantuan; g) dalam ha! data calon PB tidak memenuhi persyaratan, Dinas dapat menggantikan sesuai data base RTLH; h) data pengganti dapat bersumber dari data pemohon, dan/atau datalapangan;dan i) hasil verifikasi lapangan dimuat dalam berita acara hasil verifikasi calon PB sesuai Format 4.
10. 3.Penetapan Penerima Bantuan Berdasarkan hasil verifikasi dan dengan mempertimbangkan kuota rumah dan anggaran, selanjutnya dilakukan penetapan PB Pembangunan Rumah Tempat Tinggal dalam bentuk BBRS oleh Kepala Daerah sesuai Format 9. B. Pelaksanaan BBRS Pelaksanaan BBRS dilakukan secara kontraktual dengan tahapan sebagai berikut: 1) Proses Pelelangan Pelelangan dilakukan berdasarkan dokumen gambar DED, RAB, RKS dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh PPK. 2) Penetapan Pemenang Setelah proses pelelangan akan dilakukan penetapan pemenang oleh panitia pelelangan sesuai hasil evaluasi. 3) Penandatanganan Kontrak Penandatangan kontrak kerja dilakukan oleh PPK dan pelaksana kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 4) Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dan pengawasan lapangan dilakukan oleh TFL. Dalam pelaksanaan, pelaksana kegiatan selalu berkoordinasi dengan PPK dan TFL. 5) Serah Terima Pekerjaan. Setelah pekerjaan fisik selesai 100%, pelaksana kegiatan melakukan penyerahan bangunan rumah kepada PPK untuk selanjutnya diserahkan kepada PA, kemudian PA akan menyerahkan bangunan rumah kepada PB. C. Pelaporan BBRS
a.Laporan-laporan diatur dalam dokumen kontrak;
b.Laporan tersebut harus dapat memuat kondisi sesuai pengajuan termin secara keseluruhan progres pekerjaan.
c.Laporan TFL sesuai Format 14. VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. 1.Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan BBRS sesuai dengan target yang ditetapkan. Target yang dimaksud meliputi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan kualitas output berupa rum1ayak huni.
2. 2.Pengawasan dan pengendali dapat dilakukan secara langsung yakni [ldengan kunjungan l a p an g an .
3. 3.Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dilakukan pemeriksaan pekerjaan, penilaian target capaian, indentifikasi permasalahan dan faktor penyebab, identifikasi temuan akibat ketidaksesuaian target dan realisasi, rekomendasi perbaikan, pelaksanaan rekomendasi perbaikan, dan supervisi terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan.
4. 4.Tanggung jawab pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari TFL, PPK dan Dinas. VIII. PEMBATALAN PENETAPAN DAN SANKS! 1 . PB yang telah di tetapkan dapat dibatalkan apabila PB pindah domisili, rumah dan tanah/lahan diperjualbelikan, mengundurkan diri, atau alasan lainnya dengan menyampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sabu Raijua;
5. 2.Hal-hal yang timbul akibat dari pembatalan ini menjadi tanggung jawab PB yang bersangkutan;
6. 3.Apabila masyarakat PB meninggal dunia, maka PB dapat dialihkan/ diganti dengan nama ahli waris yang dilampirkan dengan berita acara penggantian nama dan J keterangan kematian dari perangkat gMdesa/kelurahan setempat. j � NO NAMAFORMAT KODE FORMAT
7. 1.Surat Lamaran Fasilitator 1
8. 2.Surat Perintah Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan 2
9. 3.Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan 3
10. 4.Berita Acara Hasil Veirifikasi Calon Penerima Bantuan 4
11. 5.Rekapitulasi Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan 5
12. 6.Permohonan Bantuan Perumahan 6
13. 7.Surat Pernyataan Penghasilan 7
14. 8.Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Hak Atas 8 Tanah
15. 9.Surat Permohonan Penetapan Penerima Bantuan 9
16. 10.Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima 10 Bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal 1 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggun Kegiatan 1 1 Pembangunan Rumah Tempat Tinggal
17. 12.Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat 12 Tinggal
18. 13.Laporan Kemajuan Pekerjaan BulananKegiatan 13 Pembangunan Rumah Tempat Tinggal
19. 14.Laporan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan 14 Pembangunan Rumah Tempat Tinggal
20. 15.Laporan Bulanan Tenaga Fasilitator Lapangan Bantuan 15 Pembangunan Rumah Tempat Tinggal
21. 16.Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian 16 Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni l FORMAT 1 SURAT LAMARAN FASILITATOR . . . , . . . 20 . . . Yth. Panitia Tim Seleksi Fasilitator Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan pengumuman Lowongan Fasilitator Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal dalam bentuk Bantuan Bedah Rumah Sederhana (BBRS) Kabupaten Sabu Raijua Nomor: ... tanggal ... 20 .. . hal "Lowongan untuk Fasilitator Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Alamat No. KTP NPWP mengajukan lamaran untuk posisi Tenaga Fasilitator Lapangan dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal dalam bentuk BBRS Kabupaten Sabu Raijua. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini saya menyatakan bahwa: 1 . Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal;
22. 2.Tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS/TNI/Polri), serta tidak merangkap dikegiatan pendampingan lainnya;
23. 3.Bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;
24. 4.Bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan; dan
25. 5.Memiliki kendaraan bermotor pribadi minimal roda dua**) Untuk melengkapi berkas yang diminta, bersama ini saya sampaikan berkas terlampir yang terdiri dari : 1) Daftar Riwayat Hidup/CV; 2) Scan KTP dan/atau bukti domisili dari kepala desa/lurah/RW /RT; 3) Scan ijasah terakhir; 4) Scan NPWP; 5) surat referensi/keterangan pengalaman kerja; dan 6) Sertifikat kursus / pelatihan keahlian tertentu*). Segala konsekuensi yang muncul di kemudian hari akibat ketidakbenaran informasi dan data yang diberikan, akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat lamaran ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya. Hormat saya, Keterangan :/ ) ika ada FORMAT2 SURAT PERINTAH KERJA NOMOR: Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun . . . , yang bertanda tangan di bawah ini:
26. 1.Nama NIP Jabatan Alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas ... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
27. 2.Nama Tempat/Tgl. Lahir NIK Pendidikan Terakhir Jabatan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tahun 20 . . . . Alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK. Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen ... Dinas ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal tahun , maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perikatan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1.Yang dimaksud dengan Surat Perintah Kerja ini adalah bentuk perikatan kerja dimana PIHAK KESATU menunjuk dan mengikat PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menerima penunjukan dan mengikat diri kepada PIHAK KESATU dalam hubungan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.
2.Surat Perintah Kerja ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…