DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perubahan RKPD; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Ms. P e r a t u r an . . · ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
10.Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025. TENTANG PERUBAHAN RENCANA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

BAB I

I . '

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P RKPD merupakan Dokumen yang memuat perubahan perencanaan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 dalam tahun berjalan.
2.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang teratur beserta rincian pendanaan. M3. K e b i j ak a n . · (f
3.Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS-P adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah P-Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran dan/atau perubahan, memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran beserta pendanaannya.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupten Sahu Raijua.
7.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
9.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

(1)P-RKPD memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan Pemerintahan Daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang dilaksanakan dengan masyarakat dan memuat Perubahan Kerangka Pendanaan serta Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
(2)P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I Pendahuluan;
2. b.bab II Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025;
3. c.bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.bab VI Penutup.
(3)P-RKPD adalah Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 dan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah/pelaku pembangunan dalam tahun berjalan sehagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.

BAB I

I . '

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Seba _== pada tanggal 13 uni 2025 AT! SABU RAIJU, • ;,WKMRISMAN B. RIWU KORE Diundangkan di Seba pada tanggal 13 Juni 2025 DAERAH KABUPATEN SABU Ru. ( LE LOGO 'BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 18 $;

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…