DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengalokasian, Besaran dan Penyaluran; Bab 3. Pelaporan dan Evaluasi; Bab 4. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaiokasian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); [A5. Peraturan..
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

v . k.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
3.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
7.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9.Daerah. .k.
9.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. 1 1. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

PENGALOKASIAN, BESARAN DAN PENYALURAN

Pasal 2

Aiokasi Bagian Hasil Pajak Daerah merupakan jumlah bagian basil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Aiokasi Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan basil pajak Daerah.

Pasal 4

Bagian Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp468.306.600,00 (empat ratus enam pulub delapan juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada setiap Desa dengan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan basil pajak setiap Desa.
(2)Besaran bagian basil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ► BHX = ADd + BHPx Keterangan : BHX : Bagian Hasil untuk Desa ADd : Alokasi Dasar untuk Desa BHPx : Bagian Alokasi Proporsional untuk Desa > BHPx = (BDX x SBHPR) Keterangan : BHPx : Bagian Hasil Proporsional untuk Desa BDx : Rasio Realisasi Pajak untuk Desa BHPR : Jumlah seluruh Dana Bagian Hasil Proporsional > BDX = (RPD : STRPD) Keterangan : BDx : Rasio Realisasi Pajak untuk Desa RPD : Realisasi Pajak Desa TRPD : Total Realisasi Pajak Daerah Realisasi Pajak yang digunakan adalah Realisasi Pajak Bumi dan Bagunan. J P a s a1 6 . k .

Pasal 6

Besaran bagian hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

a.belanja operasional penagihan pajak di Desa; dan
b.belanja operasional pendataan profil Desa.

Pasal 8

(1)Bagian Hasil Pajak Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa setelah diterimanya transfer dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
(2)Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dari RKUD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 9

(1)Penyaluran Bagian Hasil Pajak dari RKUD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran Bagian Hasil Pajak dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali.
(3)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Desember pada tahun berkenaan, dengan syarat:
1. a.Surat Permintaan Penyaluran (SPP) yang ditujukan kepada Camat dengan lampiran sebagai berikut: 1) Rincian Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025; dan 2) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak.
2. b.APBDes perubahan yang telah ditetapkan;
3. c.Surat Pengantar Camat; dan
4. d.SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
(4)Format rincian rencana penggunaan bagian hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Mekanisme penyaluran dana Bagian Hasil Pajak Daerah meliputi:
1. a.Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Camat;
2. b.Camat melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O;
3. c.Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b mengembalikan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilengkapi; Md. D al am . . k.
4. d.Dalarn hal persyaratan terpenuhi, Carnat mengeluarkan surat pengantar penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
5. e.Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan verifikasi ulang kelengkapan Persyaratan yang diajukan Carnat;
6. f.Dalarn hal persyaratan terpenuhi, Kepala Dinas menyarnpaikan permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Bupati;
7. g.Berdasarkan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bupati memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Sadan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
8. h.Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Format permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Format perintah pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(1)Kepala Desa menyarnpaikan SPJ dan laporan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas.
(2)Waktu penyarnpaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling larnbat tanggal 15 Desember tahun berjalan.

BAB III

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Dalarn hal Kepala Desa tidak menyarnpaikan laporan atau terlarnbat menyarnpaikan laporan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 1 , Bupati berwenang menunda penyaluran dana Bagian Hasil Pajak sampai dengan disarnpaikannya laporan tersebut.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…