DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Fungsi; Bab 3. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

s.Undang-Undang..by
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

2.Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalamjangka waktu tertentu. t\A3. Pembangunan. �
3.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dirniliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 1 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
12.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
13.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
14.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

KONSEP DAN MEKANISME MUSRENBANG 2 . 1. KONSEP MUSRENBANG Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan/Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun perencanaan, yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang berkomitmen untuk melaksanakannya, dibawah koordinasi Kepala Bappeda.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan suatu Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Daerah Tahun 2025 guna penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta terlaksananya musrenbang yang lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu, bersinergi dan terintegrasi baik antar sektor maupun wilayah. P a s at . . 7

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan melakukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 melalui berbagai tahapan perencanaan, guna mensinergikan, mensikronisasikan dan mengintegrasikan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

BAB III

PENUTUP Demikian Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang di Daerah. Dengan demikian diharapkan Semua Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun anggaran 2025 sepatutnya dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.

Pasal 5

(1)Pedoman pelaksanaan Musrenbang RKPD memuat tentang instrumen teknis penyelenggaraan musrenbang Daerah Tahun 2025 guna penyusunan RKPD Tahun 2026.
(2)lnstrumen Teknis Penyelenggaraan Musrenbang integrasi Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS Tahun 2026 dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
(3)Pimpinan PD Kabupaten wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD dengan Rencana Kerja PD.
(4)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 7

Bappeda menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2026, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 8

(1)Bappeda melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan instrumen teknis dan lampiran lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Seba =petanggal 14 Jan 2025 ABU, iuAf Diundangkan di Seba pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRET I H KABUPATEN SABU RAlJUA, f s' 'oa, e s3}? � BERITA RK~ 3UPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 2 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

1.1. Latar Belakang Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD maupun RKPD. RKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Untuk itu dalam rangka penyusunan Dokumen RKPD dimaksud, tahapannya diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang yang secara berjenjang dimulai dari tingkat Dusun/Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Secara normatif, Musrenbang dimaksudkan sebagai usaha penjaringan aspirasi masyarakat yang digunakan sebagai bahan perencanaan dalam penyusunan RKPD dan APBD pada tahun rencana. 1.2. Maksud Maksud dari Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Sabu Raijua adalah tersedianya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan agar lebih terpadu, terarah, tepat sasaran dan tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah. 1.3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai adalah mengefektifkan berbagai tingkatan forum perencanaan pembangunan daerah sebagai forum yang efektif dan aspiratif serta sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025 yang partisipatif dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026 yang dimulai dari tingkat Dusun/Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. 1.4. Dasar Hukum
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun M 2 0 1 4 tentang Desa; ft
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025:
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026; 1.5. Pengertian 1 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
2.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalamjangka waktu tertentu.
3.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks t pembangunan manusia. ;
5.Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang sating terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
7.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
8.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan
9.Integrasi Program adalah penyatupaduan perencanaan partisipatif dengan perencanaan pembangunan desa maupun pengintegrasian perencanaan partisipatif dengan perencanaan teknokratis dan politis melalui mekanisme Musrenbang Reguler.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan Rancana Kerja. 1 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbemya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
14.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
15.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunyang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan Jangsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
19.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau Jebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran [M dan tujuan pembangunan daerah. 't,
20.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeraban sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 2 1 . Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
22.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usu! dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
23.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
24.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26.Sasaran adalah target atau basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
27.Keluaran ( output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatanyang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
28.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
29.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerab yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
30.Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang.
31.Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang.
32.Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu Musrenbang.
33.Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Daerah ini mencakup Konsep dan Mekanisme Penyelenggaraan Musrenbang pada setiap tahapan perencanaan mulai dari Musrenbang Dusun/Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan MMusrenbang Kabupaten. V#4; 1.6. Agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan paska musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai. Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat (top-down dan bottom-up approach), serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempumaan RKPD untuk tahun yang direncanakan. Panyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musrenbang dusun/desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah Kabupaten, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi. Hasil Musrenbang Kabupaten sendiri menjadimasukan bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi dan musrenbang nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD. Penyelenggaraan musrenbang dusun/desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bappeda yang pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten. Keseluruhan penyelenggaraan musrenbang tahunan yang berjenjang mulai dari tingkat desasampai dengan tingkat nasional, dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: 1) Penyampaian kamus usulan musrenbang akan disampaikan pada bulan Januari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan; 2) Musrenbang Desa/Kelurahan; dilaksanakan sepanjang bulan Januari, dan paling lambat akhir bulan Januari seluruh desa/kelurahan telah melaksanakannya. 3) Penginputan usulan musrenbang Desa/Kelurahan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilakukan pada minggu keempat Januari 2025; 4) Pra dan Musrenbang Kecamatan; dilaksanakan sekitar bulan Februari, dan paling lambat akhir minggu ke-3 bulan Maret seluruh kecamatan sudah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan. 5) Verifikasi dan validasi usulan Musrenbang pada aplikasi SIPD dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang sesuai Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan. 6) Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten; dilaksanakan pada minggu ke-4 Maret. 7) Musrenbang Daerah Kabupaten dilaksanakan antara minggu ke-1 April sampai dengan minggu ke-2 bulan April. 8) Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan April. W9) Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April. 6 Musrenbang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Inklusif. Memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku kepentingan. 2) Relevan. Melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. 3) Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah. 4) Partisipatif dan interaktif; proses pembahasan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, interpretasi informasi, dan pengembangan kesepakatan untuk pengambilan keputusan. 2.2. MEKANISME MUSRENBANG
1.MUSRENBANG TINGKAT DUSUN/DESA/KELURAHAN Pengertian: Musrenbang Dusun/Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang dusun/desa/kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan:
1.Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Du sun/ Desa/ Kelurahan.
2.Tim Penyelenggara bertugas: Menyusun jadwal, tempat dan agenda Musrenbang Dusun/Desa/Kelurahan.
3.Camat: a) Membagikan kamus usulan musrenbang kepada Desa/ Kelurahan sebagai acuan untuk pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan; b) Melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan; c) Menjadi narasumber pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan; d) Menerima BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang Desa/ Kelurahan tentang kebutuhan prioritas pembangunan tahunan Desa/Kelurahan; dan e) Merekapitulasi BAP Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan. Persiapan: 1 . Tim Penyelengara Musrenbang memastikan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang Dusun/Desa/Kelurahan, koordinasi dengan Kepala desa, BPD yang bersangkutan dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan desa;
2.Memastikan usulan musrenbang Dusun/Desa/Kelurahan sesuai dengan kamus usulan musrenbang yang tersedia;
3.Memastikan adanya informasi pelaksanaan Musyawarah Dusun/ Desa/Kelurahan yang tersebar di masyarakat, baik melalui papan papan informasi atau disampaikan secara lisan dalam pertemuan pertemuan yang ada di Desa/Kelurahan;
4.Tim Pemandu Musrenbang dan PJOK mengumpulkan informasi mengenai rencana pembangunan daerah atau kegiatan pemerintah dan swasta/LSM/NGO di dalam dan di sekitar desa;
5.Menyiapkan agenda pertemuan, notulen dan daftar hadir. f Tujuan: 1 . Menghasilkan Rencana Kerja Tahunan Desa dan usulan prioritas kegiatan Tahun 2026 untuk disampaikan dalam forum Musrenbang tingkat Kecamatan, termasuk usulan program pemberdayaan lainnya.
2.Menetapkan Tim Delegasi yang akan mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. beranggotakan 5 orang (minimal 2 orang perempuan). Waktu: Januari tahun 2025 atau setelah Pelaksanaan Musrenbang Dusun/ RT/RW Peserta: 1 . Aparat Pemerintah Desa dan Perwakilan BPD;
2.Keterwakilan wilayah (dusun, kampung, RT/RW);
3.Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dsb);
4.Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua);
5.Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok marginal);
6.Kalangan dunia usaha;
7.Keterwakilan berbagai organisasi/LSM di desa; dan
8.Warga Jainnya yang berminat hadir. Tempat: Balai/ Aula desa atau tempat representatif lainnya Pemandu: Tim Pemandu Musrenbang Dusun/Desa/Kelurahan Metode: Pemaparan dan Diskusi kelompok terfokus (FGD) Pelaksanaan:

a.Pemaparan Realisasi pembangunan pada tahun sebelumnya dan prioritas pembangunan Kecamatan yang direncanakan.
b.Presentasi prioritas masalah dan kebutuhan di Dusun/Desa/ Kelurahan oleh perwakilan masyarakat yang terkait.
c.Menginformasikan jumlah dana alokasi Desa/Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten dan rencana kegiatan pembangunan Dusun/ Desa/Kelurahan yang berkaitan denganisu-isu strategis Daerah oleh Kepala Desa/Lurah.
d.Merumuskan skala prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya yang difasilitasi bersama dengan pelaku Program Pemberdayaan Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
e.Penandatangan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
f.Penetapan utusan Desa/Kelurahan yang akan menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan. Output: 1) Rencana Kerja Tahunan Desa/RKPDes yang berpedoman pada RPJMDes. 2) Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang memuat DURKPDes menyangkut: a) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh APBDes dan Dana Masyarakat/Swadaya; b) Prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang akan dibiayai oleh dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Mu ntuk diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan; 1:,- c) Prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang akan dibiayai oleh dana Program Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LSM/NGO dan atau pihak ketiga; d) Daftar Hadir Musyawarah Desa/Kelurahan. 3) Daftar nama Utusan Dusun/Desa/Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan (sebanyak-banyaknya 5 orang) yang ditetapkan dengan surat mandat. Output sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang yang diisi sesuai format terlampir dan selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk diteruskan ke Bappeda. Anggaran: Dana Swadaya Masyarakat dan Dana Desa/Kelurahan.
1. 2.MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN Pengertian: Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. Tujuan:
2. 1.Membahas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan dan usulan kegiatan yang tidak atau belum dapat diakomodir pada tahun yang direncanakan di wilayah Kecamatan.
3. 2.Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan bidang kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN serta sumber pendanaaan lainnya.
4. 3.Menyepakati Tim Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Peserta: Peserta Musrenbangcam sebagai berikut:
5. 1.Wakil/Utusan dari Desa/Kelurahan yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan 3 orang wakil perempuan;
6. 2.Unsur DPRD dari Dapil bersangkutan;
7. 3.Unsur Perangkat Daerah;
8. 4.Pimpinan Dinas tingkat Kecamatan, UPTD, PPL dll;
9. 5.BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa);
10. 6.LSM/NGO dan Perguruan Tinggi;
11. 7.Konsultan/Fasilitator;
12. 8.Unsur Tokoh Masyarakat; dan
13. 9.Wartawan. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan
14. 1.Camat: a) Penanggung jawab rangkaian pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan; b) Membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan, terdiri dari ketua/penanggungjawab, sekretaris, dan beberapa anggota. c) Memaparkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di Kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya; d) Menyampaikan hasil pembahasan usulan Prioritas Kecamatan tahun 2026; ( e) Melakukan rekapitulasi hasil Musrenbangcam sebagai bahan materi pembahasan forum Perangkat Daerah; dan f) Menandatangani berita acara penetapan hasil Musrenbangcam;
15. 2.Tim Penyelenggara (Panitia Musrenbang Kecamatan): a) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan dan disampaikan ke Bappeda (sesuai format terlampir); b) Menginformasikan kepada Desa/Kelurahan terkait jadwal penginputan hasil usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam aplikasi SIPD; c) Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Kecamatan; d) Menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang Kecamatan; e) Membantu tim delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; f) Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif; g) Menyediakan konsumsi rapat; h) Menyiapkan Serita Acara Hasil Musrenbang dan Surat Mandat (Delegasi Kecamatan); i) Membuat daftar hadir; dan j) Melakukan verifikasi dan validasi atas Daftar Usulan Kegiatan. Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2026 dengan Sumber Pendanaan APED di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2025) (Forml.5 sebagaimana terlampir) dan memasukkan usulan yang tidak diakomodir kedalam Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Form 2.5 sebagaimana terlampir).
16. 3.Bappeda: a) Sebagai Narasumber dan koordinator pelaksana kegiatan Musrenbang Kecamatan; b) Memberikan arahan teknis perencanaan pembangunan yang sesuai dengan RPJMD; c) Menginformasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tahun 2025; d) Menerima Serita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan; e) Menghimpun data hasil Musrenbang Kecamatan; dan f) Melakukan validasi/verifikasi hasil usulan musrenbang oleh akun Mitra Bappeda dalam aplikasi SIPD.
17. 4.DPRD: a) Sebagai Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; b) Menjaring aspirasi masyarakat pada masa reses dan menginformasikan kepada masyarakat; dan c) Mengawal usulan Musrenbang Kecamatan pada tahap perencanaan penganggaran selanjutnya.
18. 5.Perangkat Daerah: a) Menginformasikan kamus usulan Musrenbang kepada Bappeda; b) Sebagai narasumber dalam diskusi bidang/desk c) Menginformasikan Program dan Kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah pada saat diskusi bidang/Desk; d) Menyiapkan data teknis yang dibutuhkan pada saat diskusi bidang/Desk; e) Mencatat hasil kesepakatan pada saat sidang pleno sebagai data dan informasi dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan f) Memberikan tanggapan dan informasi yang dibutuhkan dalam l pembahasan di sidang pleno (iika diperlukan). ;
19. 6.Pelaku Program Pemberdayaan Masyarakat (LSM/NGO): a) Sebagai Fasilitator membantu Kecamatan dalam Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan; b) Menginformasikan Program dan Kegiatan tahun 2025 dan Rencana Kegiatan Tahun 2026 yang dilaksanakan LSM/NGO; c) Terlibat dalam diskusi bidang di desk dan membantu utusan desa dalam penilaian usulan kegiatan selama proses diskusi; dan d) Membantu dalam perekapan hasil penilaian usulan kegiatan untuk mendapatkan perangkingan.
20. 7.BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa): a) Membantu Kecamatan dalam Persiapan Pelaksanaan Kegiaan Musrenbang Kecamatan; b) Bersama Camat dan PJOK, memberikan bimbingan dan pembekalan terhadap utusan desa untuk persiapan Musrenbang Kecamatan; c) Melakukan kontrol terhadap utusan desa dalam pelaksanaan diskusi desk; dan d) Memberikan penjelasan mengenai usulan program/kegiatan dari Desa (jika diperlukan).
21. 8.Delegasi Desa/Kelurahan: a) Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan program/ kegiatan dari Desa/Kelurahan; b) Memberikan penilaian usulan kegiatan dalam diskusi bidag/ desk; c) Memberikan masukan/pendapat pada saat sidang Pleno; dan d) Dapat dipilih sebagai Pelapor dalam menyampaikan hasil diskusi bidang/ desk. Jadwal: Februari Tahun 2025 atau setelah Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan. Pelaksanaan:
a.Presentasi potensi, permasalahan dan rancangan rencana kerja Kecamatan oleh Camat,
b.Penjelasan tentang prioritas pembangunan daerah sesuai Renstrada/RPJM Daerah oleh Kepala Bappeda; dan
c.Penyampaian informasi Program dan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan sesuai kelompok fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025 oleh Bappeda. Output
1. 1.Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan yang berisi: a) Daftar Usulan program dan kegiatan prioritas yang didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN; b) Daftar usulan kegiatan prioritas yang akan dibiayai Program Pemberdayaan masyarakat yag dilaksanakan oleh LSM/NGO; dan c) Rekapan Hasil penentuan skala prioritas dalam diskusi bidang/ desk; dan d) Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan.
2. 2.Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten yang ditetapkan dengan surat mandat. Output sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang diisi sesuai format terlampir. Lain-lain Dalam rangka penyelenggaraan persiapan Pra Musrenbang Kecamatan, Bappeda sebagai koordinator melakukan persiapan-persiapan antara Mias#it. r a) Koordinasi dengan Kecamatan dan pelaku Program Pemberdayaaan dalam rangka keseluruhan persiapan pelaksanaan Musrenbang; b) Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka informasi program dan kegiatan tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah tahun 2026; c) Penyusunan jadwal normatif Musrenbang Kecamatan; d) Menyiapkan Pedoman pelaksanaaan Musrenbang Tingkat Kecamatan; dan e) Pembagian tugas untuk persiapan dan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan. Anggaran: APBD Kabupaten Sabu Raijua
3. 3.FORUM PERANGKAT DAERAH Pengertian: Forum Perangkat Daerah adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat Kecamatan dengan Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program/kegiatan sektor atau lintas sektor. Tujuan:
4. 1.Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dari setiap Kecamatan dengan Renja Perangkat Daerah;
5. 2.Menyusun prioritas Renja Perangkat Daerah disertai plafon/pagu dana Perangkat Daerah dan prioritas usulan Kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait;
6. 3.Menetapkan prioritas Renja Perangkat Daerah dan prioritas usulan Kecamatan; dan
7. 4.Melakukan koordinasi dan sinkronisasi keseluruhan program/ kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah. Tempat: Aula atau gedung yang representatif. Waktu: Dilaksanakan minggu ked uabulan Maret. Peserta: Bupati, Wakil Bupati/Pejabat yang mewakili, Pimpinan Perangkat Daerah, DPRD dan Utusan dari Kecamatan. Pemandu: Tim Penyelengara Musrenbang Kabupaten (Bappeda) Metode: Pemaparan dan Diskusi Peralatan: Alat bantu tayang (LCD, Proyektor), laptop/komputer, alat tulis, dll Persiapan:
8. 1.Menentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Perangkat Daerah/ Forum Gabungan Perangkat Daerah oleh Bappeda.
9. 2.Tim Penyelenggara bertugas untuk:
a.Menyiapkan bahan/materi serta notulen untuk Forum Gabungan Perangkat Daerah;
b.Menentukan narasumber dan peserta Forum Gabungan Perangkat Daerah;
c.Menyusun jadwal dan agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
d.Menyerahkan dokumen rekapan prioritas usulan Kecamatan ke J/Perangkat Daerah sesuai bidang masing-masing. f, Pelaksanaan: 1 . Pembukaan oleh kepala Bappeda dan penjelasan tujuan Forum Perangkat Daerah;
1. 2.Penyampaian proyeksi anggaran dan plafon anggaran sementara untuk setiap Perangkat Daerah oleh Bappeda;
2. 3.Sinkronisasi atau pencocokan prioritas kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Awa! Renja Perangkat Daerah oleh Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah per bidang;
3. 4.Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan dan plafon/pagu dana indikatif di setiap Kecamatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan yang telah disinkronkan dengan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah terkait oleh Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah; dan
4. 5.Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah. Output 1) Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah yang berisi: a) Rekomendasi Draft Renja Perangkat Daerah masing-masing yang sudah disinkronisasikan; dan b) Data dan infrormasi mengenai usulan kegiatan yang tidak terakomodir beserta alasannya. 2) Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah. Output sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang diisi sesuai format terlampir. Anggaran: APED Kabupaten Sabu Raijua
5. 4.MUSRENBANG KABUPATEN Pengertian: Musrenbang kabupaten adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja Perangkat Daerah hasil forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja Perangkat Daerah yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Tujuan: Penyempumaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah, termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APED Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan: 1 . Bappeda: a) Membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kabupaten; b) Mengkompilasikan prioritas program/kegiatan hasil forum Perangkat Daerah; c) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kabupaten dan mengumumkan secara terbuka; d) Pemaparan draft Rancangan akhir RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran; dan e) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Musrenbang Perangkat Daerah berikut dengan pendanaannya.
6. 2.DPRD: a) Menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil MM Denyerapan aspirasi masyarakat; b) Melakukan konfinnasi terhadap perencanaan dan penganggaran; dan c) Melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan.
7. 3.Perangkat Daerah: Memberikan penjelasan dan komentar tentang program serta kegiatan perencanaan pada Musrenbang Kabupaten sesuai dengan Renja Perangkat Daerah masing-masing (bila dibutuhkan).
8. 4.Tim penyelenggara: a) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang di setiap tahapan; b) Menyusun rincian jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kabupaten; c) Mengumumkan secara terbuka pelaksanaan Musrenbang Kabupaten; d) Menginventarisir dan mengundang peserta Musrenbang Kabupaten; e) Memberikan laporan kepada Bapeda hasil dari Musrenbang Kabupaten yaitu: - Bahan masukan terhadap RKPD; Daftar Prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaannya dari APBD Kab, APBD Prov dan APBN serta Sumber Pendanaan lainnya. f) Membuat Berita Acara Penetapan hasil Musrenbang Kabupaten;
9. 5.Delegasi kecamatan: Memberikan pendapat dan penjelasan/klarifikasi tentang usulan program/kegiatan;
10. 6.Peserta lainnya: Memberikan masukan/pendapat/saran (jika dibutuhkan). Tempat: Gedung/ Aula atau Balai pertemuan yang representatif. Waktu: Dilaksanakan antara minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan Maret 2025. Peserta: Bupati, Wakil Bupati/Pejabat yang mewakili, Kepala Bappeda Provinsi/Pejabat yang mewakili, Pimpinan Perangkat Daerah, DPRD, Para Camat dan Kepala Desa, Utusan dari Kecamatan dan unsur masyarakat (BUMN, BUMD, Kelompok nelayan, tani, pengrajin, insan pers, LSM/NGO, Akademisi, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dll). Pemandu: Tim Penyelengara Musrenbang Kabupaten (Bappeda) Metode: Pemaparan dan Tatap muka Peralatan: Alat bantu tayang (LCD, Proyektor), laptop/komputer, alat tulis, dll Persiapan:
11. 1.Bappeda membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten.
12. 2.Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten bertugas untuk:
a.Menentukan peserta Musrenbang Kabupaten;
b.Menyusun tempat, jadwal dan agenda pembahasan Musrenbang Kabupaten;
c.Menyiapkan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten;
d.Mengarahkan proses Musrenbang agar pelaksanaannya berjalan � lancar dan dapat mencapai sasaran sesuai aturan yang ada; dan �
e.Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kecamatan sesuai fungsi layanan dasar pemerintah dan prioritas program pembangunan. Pelaksanaan: 1 . Laporan Panitia Penyelenggara Musrenbang Kabupaten;
1. 2.Pembukaan/sambutan oleh Gubemur/Pejabat yang mewakili (jika ada) dan sambutan oleh Bupati;
2. 3.Pemaparan program dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran dari Provinsi oleh Bappeda Provinsi.
3. 4.Pemaparan program dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran oleh Bappeda.
4. 5.Pemaparan kompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari Forum Perangkat Daerah oleh Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten dan Penyampaian Program Usulan masyarakat yang tidak terakomodir.
5. 6.Menetapkan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan menetapkan plafon anggaran sementara APBD serta usulan pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musrenbang Kabupaten. Output: 1 . Bahan masukan terhadap penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/pagu anggaran Perangkat Daerah;
6. 2.Renja Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen Rancangan Akhir RKPD;
7. 3.Daftar prioritas kegiatan yang dipilah berdasar sumber pembiayaan yang akan di <lanai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan sumber pendanaan lainnya;
8. 4.Berita Acara Penetapan Hasil Musrenbang Kabupaten; dan
9. 5.Daftar Hadir Musrenbang Kabupaten. Output sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang yang diisi sesuai format terlampir. Lain-Lain: Untuk Perangkat Daerah dengan sasaran program/kegiatan adalah kelompok masyarakat yang telah disetujui dalam Renja Perangkat Daerah dengan sumber dana APBN, diwajibkan menyiapkan Data teknis dan Proposal terkait program/kegiatan yang direncanakan sebagai syarat utama yang wajib dipenuhi untuk diproses pada tahapan perencanaan selanjutnya.
10. 1.Perumusan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Tahun 2026 baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten menggunakan aplikasi SIPD (Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah) dengan Kamus Usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
11. 2.Penyelenggaraan Forum Musrenbang di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan harus memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan. Apabila penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut melebihi alokasi waktu yang ditetapkan maka usulan kegiatan tidak dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahap berikutnya;
12. 3.Informasi dan penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Musyawarah RKPD di Tahun 2026 dapat berkoordinasi dengan I! sappeda." 7t Perencanaan pembangunan yang partisipatif menganut prinsip kesetaraan, musyawarah untuk mufakat, anti dominansi, keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan anti diskriminasi serta prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah [yang terintegrasi dan Holistik sesuai dengan pedoman ini. ff (Form D.1/ . Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Muusrenbang Desa/ Kelurahan BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ... TAHUN . . . Pada hari ... tanggal ... sampai dengan tanggal ... bulan . . . tahun . . . bertempat di . . . telah diselenggaran Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
l.Evaluasi Pembangunan tahun sebelumnya dan prioritas kegiatan Kecamatan tahun yang direncanakan;
1. 2.Rancangan prioritas kegiatan di Desa/Kelurahan serta perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa;
2. 3.Daftar prioritas kegiatan pembangunan masing-masing Dusun/kampung/ Lingkungan yang dihasilkan dari Usulan dari Dusun/Kampung/Lingkungan; - 4 . Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang Desa/Kelurahan, maka pada: Hari dan Tanggal . J a m . Tempat . Musrenbang Desa/Keluahan . . . : KEDUA KETIGA KESATU KEEMPAT MENYEPAKATI Daftar Usulan Rencana kegiatan Pembangunan (DURKP-Desa) yang akan dilaksanakan melalui APB Des dan Swadaya Tahun ... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. Daftar Usulan Rencana kegiatan Pembangunan (DURKP-Desa) yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD provinsi, APBN dan sumber dana lainnya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 5 orang anggota masyarakat untuk mengusung prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Kecamatan dengan surat Mandat sebagaimana terlampir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beri ta acara ini. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pada forum yang lebih tinggi guna penyusunan rancangan RKPD kabupaten Sabu Raijua Tahun . . . Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. . . . , tanggal ... Mengetahui, KEPALA DESA/LURAH ... Selaku Penanggung jawab Musrenbang Desa/Kelurahan, Menyetujui, Wakil peserta Musrenbang Desa/Kelurahan No Nama Lembaga/ instansi Jabatan/ Alamat Tanda Tangan 1. 2. 3. Dst.. (Fonn D.2) . Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Desa/ Kelurahan DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG DESA/KELURAHAN . . . TAHUN . . . Kecamatan Tanggal Tempat . . . . . . . . . . . . . . . . . No Nama Lembaga/Instansi Alamat dan Tanda no telp. tangan 1 2 3 4 Dst (Form D.4) . Format Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan (DURKP Desa/Kel) cat: 3 (tiga) format DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN YANG DIDANAI DARI APBDes DAN DANA SWADAYA DESA/KELURAHAN . . . KECAMATAN . . . TAHUN . . . Kegiatan Sasaran Lokasi Pagu Sumber No Program (Dusun/Lingkungan Volume Prioritas Kegiatan RT.RW) Indikatif Biaya ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 2 dst DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN YANG DIDANAI DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN LAINNYA ATAU PIHAK KETIGA DESA/KELURAHAN . . . KECAMATAN . . . TAHUN . . . Kegiatan Sasaran Lokasi Pagu Sumber DataNo Program (Du sun/ Lingkungan Volume Prioritas Kegiatan RT.RW) Jndikatif Biaya Pendudkung

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I 2 3 4 dst DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN YANG DIDANAI DARI APBD KABUPATEN, APBD PROVINS! DAN APBN DESA/KELURAHAN . . . KECAMATAN . . . TAHUN . . . Program Lokasi Perangkat No Bidang dan Sasaran (Dusun/ Volume Pagu Sumber Daerah Data Desk Kegiatan Kegiatan Lingkungan Indikatif Biaya Penanggung Pendukung Prioritas RT.RW) jawab ( !) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) I 2 3 4 5 ds t (Form D.5) . Formulir Surat Mandat Tingkat Desa/ Kelurahan SURAT MANDAT Nomor : . . . / ... / . . . Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun . . . telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan ... Kecamatan Kabupaten Sabu Raijua dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir: MEMBERIKAN MANDAT KEPADA:

1.N a m a Tempat, Tgl Lahir Alamat [Pekerjaan •
2.N a m a Tempat, Tgl Lahir Alamat Pekerjaan
3.N a m a Tempat, Tgl Lahir Alamat Pekerjaan
4.dst... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. U n t u k : Mengusung Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan ... Kecamatan . . . Kabupaten Sabu Raijua yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Mengetahui, Kepala Desa/Lurah . . . Selaku Penanggung jawab Musrenbang Desa/Kelurahan, (Fann C.1) . Fonnat Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Muusrenbang Kecamatan BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN SABU RAIJUA KECAMATAN ... TAHUN 2024 Pada hari . . . tanggal . .. sampai dengan tanggal . . . bulan . . . tahun . . . bertempat di ... telah diselenggaran Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1.Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan).
2.Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3.Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelornpok diskusi sebagaimana telah dirangkurn rnenjadi hasil keputusan kelornpok diskusi Musrenbang Kecamatan, rnaka pada: Hari dan Tanggal . J a rn . Ternpat . Musrenbang Kecamatan . . . : MENYEPAKATI KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, dan lokasi yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan ... Kabupaten Sabu RaijuaTahun ... sebagaimana tercanturn dalam ]/M LAMPIRAN II berita acara ini. @: Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabu paten Sabu Raijua) Tahun ... beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. Hasil Penetuan Skala Prioritas pada diskusi bidang/ desk dalam Musrenbang Kecamatan ... Kabupaten Sabu Raijua) Tahun ... dan Daftar hadir Peserta diskusi bidang/desk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan dalam Musrenbang pada tahapan selanjutnya guna penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun ... Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ..., tanggal ... Camat ... Selaku, Penanggungjawab Musrenbang Kecamatan, Menyetujui, Wakil peserta Musrenbang Kecamatan NO Nama Lembaga/instansi Jabatan/ Alamat Tanda Tangan 1. 2. 3. Dst.. (Form C.2) . Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN ... Kecamatan Tanggal Tempat Lembaga/ Instansi Alamat dan Tanda No Nama no telp. tangan ( 1) (2) (3) (4) (5) 1 2 Dst KEDUA KETIGA KEEMPAT (Form C.3) . Format Prioritas Kegiatan berdasarkan Kriteria Pembobotan/ Perankingan PRIORITAS KEGIATAN BERDASARKAN KRITERIA PEMBOBOTAN/ PERANKINGAN DALAM DISKUSI BIDANG/DESK KECAMATAN : ... TAHUN: ... Bidans/Desk: Kriteria Adanya Kontribusi Dukungan kesesuaian pada pada Dukungan Total Urutan No Kegiatan Volume Lokasi dengan pencapaian pemenuhan Sumber Lain- Skor Prioritas Ranwal target prioritas hak dasar Daya lain RKPD Pembangunan rakyat Kabuoaten ( 1 (2l (3) (4) (5l (7 (8) (9) (10l (Form C.4) . Format Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN YANG DIDANAI DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN LAINNYA ATAU PIHAK KETIGA KECAMATAN : ... TAHUN: ... Bidang Program dan Lokasi Sasaran (Desa/Kel/dusun Pagu Sumber Data No Prioritas Kegiatan Kegiatan /Lingkungan Volume lndikatif Biaya Pendukung Daerah Prioritas RT.RW) ( 1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 1 1 ) 1 2 Dst DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH YANG DIDANAI DARI APED KABUPATEN, APBD PROVINSI DAN APBN KECAMATAN : ... TAHUN: . . . Bidang Lokasi Perangkat Kegiatan Sasaran (Desa/Kel/dusun Pagu Sumber Daerah Data No Prioritas Prioritas Kegiatan /Lingkungan Volume lndikatif Biaya Penanggung Pendukung Daerah RT.RW) jawab ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 Mist ty (Form C.5) . Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI DALAM MUSRENBANG KECAMATAN KECAMATAN : ... TAHUN ... No Program/ Kegiatan Lokasi Volume Alasan (Desa/Kelurahan )

(1)(2) (3) 141 151 1 Program ...

1.Kegiatan ...
2.Kegiatan ...
3.dst ... Ost (Form C.6) . Formulir Surat Mandat Tingkat Kecamatan SURAT MANDAT Nomor: . . . / ... / . Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan Tahun ... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kabupaten Sabu Raijuadan kami sebagaimana daftar hadir terlampir: MEMBERIKAN MANDAT KEPADA:
1.N a m a Tempat, Tgl Lahir Alamat Pekerjaan r'\
2.N a m a Tempat, Tgl Lahir Alamat Pekerjaan
4.dst... U n t u k: Mengusung Hasil Musrenbang Kecamatan . . . Kabu paten Sabu Raijua, yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Mengetahui, Camat . . . SelakuPenanggungjawab Musrenbang Kecamatan, (Form B.1) . Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PERANGKAT DAERAH Kabupaten BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ... Pada hari ... tanggal ... sampai dengan hari . . . tanggal ... bulan ... tahun ... telah diselenggarakan Forum PERANGKAT DAERAH ... Kabupaten ... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :
1.Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2.Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum PERANGKAT DAERAH kabupaten/kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua , kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada: Hari dan Tanggal . J a m .. Tempat .. Forum PERANGKAT DAERAH Kabupaten ... Tahun : MENYEPAKATI Menyepakati program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Menyepakati rancangan Renja PERANGKAT DAERAH kabupaten Tahun ... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum PERANGKAT DAERAH Kabupaten Sabu Raijua. KELIMA : Berita acara ini beserta Jampirannya dijadikan sebagai bahan penyempumaan rancangan RKPD kabupaten Tahun ... Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ... tanggal ... Pimpinan Sidang (Nama Jabatan) Tanda tangan ( Nama) Menyetujui, wakil Peserta Forum PERANGKAT DAERAH Kabupaten y KEDUA KETIGA KESATU NO Nama Unsur Alamat Tanda Perwakilan Tangan l. DPRD Unsur
2.Bappeda Unsur 3. Perangkat Daerah Unsur
4.Masyarakat 5. Dst . . . . (Fann B.2) . Format Daftar Hadir Peserta Forum PERANGKA T DAERAH Kabupaten DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ... Ka bu paten Tanggal Tempat No Nama Lembaga/Instansi Alamat dan Tanda no telp. tangan (FonnB.3) . Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI DALAM FORUM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ... No Program/ Kegiatan Lokasi Volume Alasan (Desa/Kelurahan ) ( 1) (2) (3) (4) (5) 1 Program ...
1.Kegiatan ...
2.Kegiatan . . .
3.dst . . . Dst £ z 9 00 - (N (N - 0 - ; 3 ct -� U • : (FormA.1) . Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kabupaten BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 Pada hari . . . tanggal . . . , sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun . . . bertempat di . . . , telah diselenggarakan Musrenbang Kabupaten ... yang dihadiri olehpemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1.Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kabupaten.
2.Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3.Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kabupaten terhadap materi yang dipaparkan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang sebagaimana telah dirangkum menjadi basil keputusan Musrenbang Kabupaten, maka pada: Hari dan Tanggal . J a m . Tempat . seluruh peserta Musrenbang Kabupaten Sabu Raijua : MENYEPAKATI :Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerjadan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD Kabupaten Sabu RaijuaTahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini. : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini. : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari basil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. . . . , tanggal . . . Bupati Sabu Raijua, Mengetahui dan Menyetujui Wakil peserta Musrenbang Kabupaten NO Nama Lembaga/instansi Jabatan/ Alamat Tanda Tangan 1. 2. Dst .. KEDUA KETIGA KESATU (FormA.2) . Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kabupaten DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN . . . Kabu paten Tanggal Tempat No Nama Lembaga/Instansi Alamat dan Tandatangan no telp. 1 2. 3. dst (Form A.3) Format Daftar Usulan yang Belum diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten Sabu Raijua DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGITAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM MUSRENBANG KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN . . . No Jenis program/kegiatan 1 2 1 Lokasi 3 Aiasan 4 Avaf

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…