DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. [M B AB 1 . . . k

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
4.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8.Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. 1 1. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Ruang lingkup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

a.LRA; dan
b.ringkasan LRA. Ba g an . . . y

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a.pendapatan;
b.belanja; dan
c.pembiayaan.

Pasal 4

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.pendapatan asli Daerah sebesar Rpl9.052.226.319,37 (sembilan belas miliar lima puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah dan tiga puluh tujuh sen); - b . pendapatan transfer sebesar Rp615.361.652.553,00 (enam ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp5.912.156.897,00 (lima miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). sehingga jumlah pendapatan sebesar Rp640.326.035.769,37 (enam ratus empat puluh miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah dan tiga puluh tujuh sen).

Pasal 5

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: - a. belanja operasi;

b.belanja modal
c.belanja tak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 6

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.belanja pegawai sebesar Rp238.912.266.079,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
b.belanja barang dan jasa sebesar Rpl56.233.030.557,96 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan sembilan puluh enam sen);
c.belanja hibah sebesar Rp27.662.555.221,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah); dan
d.belanja bantuan sosial sebesar Rp4.101.750.000,00 (empat miliar seratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Msehingga.. v sehingga jumlah belanja operasi sebesar Rp426.909.601.857,96 (empat ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah dan sembilan puluh enam sen).

Pasal 7

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.belanja tanah sebesar Rp0,00;
b.belanja peralatan dan mesin sebesar Rp18.526.761.862,00 (delapan betas miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
c.belanja gedung dan bangunan sebesar Rp19.844.122.737,37 (sembilan betas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dan tiga puluh tujuh sen);
d.belanja jalan, irigasi dan bangunan sebesar Rp97.259.462.732,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan
e.belanja aset tetap lainnya sebesar Rpl.321.217. 700,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah). - s e h i n gg a jumlah belanja modal sebesar Rpl36.951.565.031,37 (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah dan tiga puluh tujuh sen).

Pasal 8

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilanjuta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rpl0l. 068.944.960,00 (seratus satu miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.penerimaan pembiayaan sebesar Rp98.518.425.724,10 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen); dan
b.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Pasal 1 1 LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
a.selisih realisasi pendapatan dan realisasi belanja yang merupakan pengurangan antara:
1. 1.realisasi pendapatan sebesar Rp640.326.035.769,37 (enam ratus empat puluh miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah dan tiga puluh tujuh sen); dan
2. 2.realisasi belanja sebesar Rp665.029.611.849,33 (enam ratus enam puluh lima miliar dua puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah dan tiga puluh tiga sen). sehingga . . • sehingga selisih realisasi pendapatan dan realisasi belanja menjadi defisit Rp24.703.576.079,96 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh enam sen).
b.selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang merupakan pengurangan antara:
1. 1.penerimaan pembiayaan sebesar Rp98.518.425.724,10 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen); dan
2. 2.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). sehingga pembiayaan neto menjadi Rp91.518.425.724,10 (sembilan puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen).

Pasal 12

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…