DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perubahan APBD; Bab 3. Ketentuan Lain-Lain; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2); MEMUTUsKAN.f. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. 1 1. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

PERUBAHAN APED

Pasal 2

Rincian Perubahan APED Tahun Anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) meliputi:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah;
c.Surplus/(defisit); dan
d.Pembiayaan Daerah. Umum Pasa1 s.1f-

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp660.802.285.000,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan ratus duajuta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp47.912.449.744,14 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp612.889.835.255,86 (enam ratus dua belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh enam sen).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PAD;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp30.538.763.401,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rpl.976.895.527,14 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah empat belas sen), sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp28.561.867.873,86 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen).
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD yang sah.

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp9.797.803.401,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp2.743.379.844,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp7.054.423.557,00 (tujuh miliar lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). M ( ) P aj ak . . 1f
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor.
2. b.pajak hotel, restoran, reklame, PBJT, serta PBBP2 dan BPHTB; dan
3. c.pajak mineral bukan logam dan batuan.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl 1.352.360.000,00 (sebelas miliar tiga ratus Jima puluh duajuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp3.457.750.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp7.894.610.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empatjuta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
(4)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.retribusi jasa um um;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(5)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp4.688.600.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapanjuta enam ratus ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp689.657.057,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Jima puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah basil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp3.998.942.943,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
(6)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan).
(7)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp4.913.891.373,86 (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen), sehingga jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar Rp9.613.891.373,86 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen).
(8)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
1. a.basil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. b.basil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. c.jasa giro;
4. d.pendapatan bunga;
5. e.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
6. f.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
7. g.pendapatan denda pajak Daerah; dan
8. h.pendapatan dari pengembalian. MParagrara.t[-

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp622.670.110.352,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp45.890.295.430,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp576.779.814.922,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar Daerah.

Pasal 7

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp609.145.127.000,00 (enam ratus sembilan miliar seratus empat puluh limajuta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp45.890.295.542,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp563.254.831.458,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
(2)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl3.524.983.352,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rpl 12,00 (seratus dua belas rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp13.524.983.464,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp7.593.411.247,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dan Mo. verourang ..(/a
2. b.berkurang sebesar Rp45.258. 787,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp7.548.152.460,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(2)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp2.167.800.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuhjuta delapan ratus ribu rupiah); dan
2. b.tidak mengalami perubahan, sehingga pendapatan hibah setelah perubahan menjadi Rp2.167.800.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuhjuta delapan ratus ribu rupiah).
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar RpS.425.611.247,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp45.258.787,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan menjadi RpS.380.352.460,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufb terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp684.242.285.000,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp4.537.600.100,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuhjuta enam ratus ribu seratus rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp679.704.684.900,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empatjuta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer. M Paragrar2..1[%
(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp483.181.146.390,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp4.465.830.159,00 (empat empat milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp487.646.976.549,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa; - c . belanja hibah; dan
3. d.belanja bantuan sosial.

Pasal 12

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp287.478.287.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rpl0.282.542.638,00 (sepuluh rniliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp277.195.744.437,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl 79.277.459.295,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp14.692.542.797,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp193.970.002.092,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ribu sembilan puluh dua rupiah). [() Betanja t'a
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl3.899.032.520,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp757 .170.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp13.141.862.520,00 (dua belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp2.526.367.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enamjuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp813.000.000,00 (delapan ratus tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp3.339.367.500,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). - Pasal 13
(1)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp188.256.285.963,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rpl2.046.785.934,00 (dua belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga gaji dan tunjangan ASN setelah perubahan sebesar Rp176.209.500.029,00 (seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilanjuta lima ratus ribu dua puluh sembilan rupiah).
(2)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan jabatan;
4. d.tunjangan fungsional;
5. e.tunjangan fungsional umum;
6. f.tunjangan beras;
7. g.tunjangan PPh/tunjangan khusus;
8. h.pembulatan gaji;
9. i.iuran jaminan kesehatan;
10. j.iuran jaminan kecelakaan kerja;
11. k.iuran jaminan kematian; dan
  1. 1.iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat.
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp91.078.723.381,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rpl.997.564.296,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), Mseingea .t[
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)( 10) sehingga belanja tambahan penghasilan ASN setelah perubahan sebesar Rp93.056.287.677,00 (sembilan puluh tiga miliar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp47.953.124.581,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp1.938.261.610,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah), sehingga tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN setelah perubahan sebesar Rp49.891.386.191,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
3. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS; dan
4. b.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK; Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri dari:
5. a.semula sebesar Rp43.125.598.800,00 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); dan
6. b.bertambah sebesar Rp39.302.686,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) , sehingga tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan sebesar Rp43.164.901.486,00 (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh em pat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
7. a.insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
8. b.belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
9. c.belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
10. d.belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
11. e.belanja Tambahan Penghasitan (Tamsil) guru PNSD; dan
12. f.belanjajasa pengelolalan BMD. Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari:
13. a.semula sebesar Rp7.242.413,274,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
14. b.tidak mengalami perubahan, sehingga belanja gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan menjadi Rp7.242.413,274,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga betas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
15. a.belanja uang representasi;
16. b.belanja tunjangan keluarga;
17. c.belanja tunjangan beras;
18. d.belanja uang paket; Me. be1anja .Ge
19. e.belanja tunjangan jabatan;
20. f.belanja tunjangan alat kelengkapan;
21. g.belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya;
22. h.belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota;
23. i.belanja tunjangan reses;
24. j.belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota;
25. k.belanja pembulatan gaji DPRD; I. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota; dan
26. m.belanja tunjangan transportasi. ( 1 1 ) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri dari:
27. a.semula sebesar Rp489.984.457,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
28. b.berkurang sebesar Rp213.321.00,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan sebesar Rp276.663.457,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
(12)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat - ( 1 1 ) meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan jabatan;
4. d.tunjangan beras;
5. e.tunjangan PPh/tunjangan khusus;
6. f.pembulatan gaji;
7. g.iuran jaminan kesehatan;
8. h.iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
9. i.iuran jaminan kematian.
(13)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
2. b.tidak mengalami perubahan, sehingga belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH "\ setelah perubahan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(14)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
1. a.dana operasional pimpinan DRPD; dan
2. b.dana operasional KDH/WKDH.

Pasal 14

(1)Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1 ) .
(2)Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan mengakibatkan terjadi Defisit menjadi Rp66.814.849.644,14 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen). MBagian.J(-

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…