(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a.semula sebesar Rp287.478.287.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rpl0.282.542.638,00 (sepuluh rniliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp277.195.744.437,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.gaji dan tunjangan ASN;
b.belanja tambahan penghasilan ASN;
c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a.semula sebesar Rpl 79.277.459.295,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp14.692.542.797,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp193.970.002.092,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ribu sembilan puluh dua rupiah).
[() Betanja t'a
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf c terdiri dari:
a.semula sebesar Rpl3.899.032.520,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rp757 .170.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp13.141.862.520,00 (dua belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf d terdiri dari:
a.semula sebesar Rp2.526.367.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enamjuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp813.000.000,00 (delapan ratus tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp3.339.367.500,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pasal 13
(1)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a.semula sebesar Rp188.256.285.963,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rpl2.046.785.934,00 (dua belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga gaji dan tunjangan ASN setelah perubahan sebesar Rp176.209.500.029,00 (seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilanjuta lima ratus ribu dua puluh sembilan rupiah).
(2)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan jabatan;
d.tunjangan fungsional;
e.tunjangan fungsional umum;
f.tunjangan beras;
g.tunjangan PPh/tunjangan khusus;
h.pembulatan gaji;
i.iuran jaminan kesehatan;
j.iuran jaminan kecelakaan kerja;
k.iuran jaminan kematian; dan
1.iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat.
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a.semula sebesar Rp91.078.723.381,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan satu rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rpl.997.564.296,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), Mseingea .t[
(4) (5) (6) (7) (8)
(9)( 10) sehingga belanja tambahan penghasilan ASN setelah perubahan sebesar Rp93.056.287.677,00 (sembilan puluh tiga miliar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
a.semula sebesar Rp47.953.124.581,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp1.938.261.610,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah), sehingga tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN setelah perubahan sebesar Rp49.891.386.191,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS; dan
b.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK;
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri dari:
a.semula sebesar Rp43.125.598.800,00 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp39.302.686,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) , sehingga tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan sebesar Rp43.164.901.486,00 (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh em pat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
a.insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
b.belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
c.belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
d.belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
e.belanja Tambahan Penghasitan (Tamsil) guru PNSD; dan
f.belanjajasa pengelolalan BMD.
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari:
a.semula sebesar Rp7.242.413,274,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
b.tidak mengalami perubahan, sehingga belanja gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan menjadi Rp7.242.413,274,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga betas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
a.belanja uang representasi;
b.belanja tunjangan keluarga;
c.belanja tunjangan beras;
d.belanja uang paket;
Me. be1anja .Ge
e.belanja tunjangan jabatan;
f.belanja tunjangan alat kelengkapan;
g.belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya;
h.belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota;
i.belanja tunjangan reses;
j.belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota;
k.belanja pembulatan gaji DPRD;
I. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota; dan
m.belanja tunjangan transportasi.
( 1 1 ) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri dari:
a.semula sebesar Rp489.984.457,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rp213.321.00,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan sebesar Rp276.663.457,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
(12)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat - ( 1 1 ) meliputi:
a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan jabatan;
d.tunjangan beras;
e.tunjangan PPh/tunjangan khusus;
f.pembulatan gaji;
g.iuran jaminan kesehatan;
h.iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
i.iuran jaminan kematian.
(13)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f terdiri dari:
a.semula sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
b.tidak mengalami perubahan, sehingga belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH "\ setelah perubahan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(14)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
a.dana operasional pimpinan DRPD; dan
b.dana operasional KDH/WKDH.
Bagian Keempat Surplus/(Defisit)