DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Pendelegasian Wewenang; Bab 4. Jenis Perizinan dan Nonperizinan; Bab 5. Penandatangan; Bab 6. Pelaksanaan Perizinan; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sabu Raijua;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); [M3. U n d an g - U n d an g . . . J
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

2.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3.Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
4.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
5.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6.a n . . I
6.lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
7.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Non perizinan adalah pemberian legalitas atau rekomendasi yang tidak termasuk perizinan OSS.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 1 1 . Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15.Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
16.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. 1 7. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
18.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen /"'\ yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
19.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20.Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah medapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 2 1 . Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
22.Tim Teknis merupakan representasi dari perangkat daerah terkait yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan. [l/23. D i a s . . \
23.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sabu Raijua.
24.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
25.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
26.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

(1)Maksud pendelegasian wewenang ini untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka peningkatan kemudahan memperoleh pelayanan prima di Daerah.
(2)Tujuan pendelegasian wewenang ini adalah:
1. a.meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat/ penanam modal; dan
2. b.sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Bupati melimpahkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasian kewenangan Kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan Perizinan Berusaha;
2. b.pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha;
3. c.pelayanan Perizinan Non Berusaha; dan
4. d.pelayanan Nonperizinan.
5. a.konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
6. b.persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
7. c.rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
8. d.persetujuan lingkungan;
9. e.PBG dan Sertifikat Laik Fungsi;
10. f.NIB;
11. g.SertifikatStandar;dan
12. h.Izin. M@ e ri s . . }
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.pengolahan pangan industri rumah tangga;
2. b.sertifikat laik higiene sanitasi;
3. c.sertifikat sanitasi hotel;
4. d.sertifikat laik sehat;
5. e.sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga;
6. f.Sertifikat Standar penetapan penyelenggaraan Unit Transfusi Darah kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah;
7. g.tanda daftar gudang;
8. h.surat tanda pendaftaran waralaba;
9. i.Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan; dan j . jenis layanan izin yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.sertifikat penyuluh keamanan pangan;
2. b.surat izin praktik dokter umum;
3. c.surat izin praktik dokter gigi;
4. d.surat izin praktik dokter spesialis;
5. e.surat izin praktik dokter gigi spesialis;
6. f.surat izin praktik dokter lntemsip;
7. g.surat izin praktik psikologi klinis;
8. h.surat izin praktik keperawatan;
  1. 1.surat izin praktik kebidanan; J. surat izin praktik apoteker;
9. k.surat izin praktik teknis kefarmasian; I. surat izin praktik kesehatan masyarakat;
10. m.surat izin praktik sanitarian;
11. n.suart izin praktik entomolog kesehatan;
12. o.surat izin praktik mikrobiolog kesehatan;
13. p.surat izin praktik tenaga gizi;
14. q.surat izin praktik fisioterapis;
15. r.surat izin praktik okupasi terapis;
16. s.surat izin praktik terapis wicara;
17. t.surat izin praktik akupuntur terapis;
18. u.surat izin praktik perekam medis;
19. v.surat izin praktik teknik kardiovaskuler;
20. w.surat izin praktik teknisi pelayanan darah;
21. x.surat izin praktik refraksionis optisen;
22. y.surat izin praktik teknisi gigi;
23. z.surat izin praktik penata anestesi; aa. surat izin praktik terapis gigi dan mulut; bb. surat izin praktik audiologis; cc. surat izin praktik radiografer; dd. surat izin praktik elektromedis; ee. surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik; ff. surat izin praktik fisikawan medis; gg. surat izin praktik radioterapis; hh. surat izin praktik ortotik prostetik; ii. surat izin praktik kesehatan tradisional; ij. izin praktik dokter hewan; kk. izin reklame; II. izin penggalian jalan kabupaten; Mam. ia i n . . l mm. izin perubahan penggunaan tanah; nn. surat terdaftar pengobat tradisional; oo. perizinan pendirian perpanjangan bursa kerja; pp. izin trayek; qq. izin depo obat hewan dan toko obat hewan/poultyshop; rr. izin RPH dan RPU; ss. pengesahan pertelaan, akta pemisahan rumah susun; tt. surat keterangan penelitian; uu.pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah; vv. pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini; dan ww. pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan nonformal.
(4)Pelayanan Nonperizinan yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.kemudahan pelayanan, antara lain penyederhanaan, fasilitas fiskal dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan
2. b.informasi, antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

BAB IV

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN Pasal 4 ( 1 ) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada dalam 3 ayat (2) huruf a terdiri atas persyaratan dasar dan perizinan berbasis risiko yang meliputi:

Pasal 5

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Rincian Jenis pelayanan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasinal Prosedur;
(2)Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala DPMPTSP. BABV PENANDATANGANAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
(2)Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik.
(3)Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.
(4)Penandatanganan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama kepala DPMPTSP.
(5)Penandatanganan perizinan yang belum tercantum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. k B AB v . . J

BAB VI

PELAKSANAAN PERIZINAN

Pasal 8

( 1 ) DPMPTSP dalam penyelenggaraan perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis.

(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari perangkat daerah terkait.
(3)Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bentuk dan format formulir dapat dilakukan secara elektronik berpedoman pada ketentuan perundang-undangan .
(3)Dalam hal bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan penzman yang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, dapat diatur dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 10

(1)Perizinan dan nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut sampai dengan berakhimya perizinan dan nonperizinan dimaksud dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan - peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan izin non OSS yang pada saat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini sedang dalam proses penyelesaian, penandatanganan izinnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat proses penyelesaian. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua (Serita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Masai 1 2 . . l

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. . RIHI HEKE Ditetapkan di Se anuari 2025 1u# Diundangkan di Seba pada tanggal 14 Januari 2025 rsgte" w o oe r s « w o o s . f MBERIT/ Dk~KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 3. 4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…