DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan dan Sasaran; Bab 3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Bab 4. Penyelenggaraan dan Kerja Sama; Bab 5. Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan; Bab 6. Pembiayaan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); t5. P e r a t u r an . . ¥
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025-2026.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAD-P3BSDL adalah dokumen yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan.

2.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang heragam, hergizi seimhang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
3.Pangan adalah segala sesuatu yang herasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan hahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
5.Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hid up sehat, aktif dan produktif.
6.Pentahelix adalah kolaborasi 5 unsur percepatan penganekaragaman pangan herhasis potensi sumber daya lokal yang terdiri dari Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas (LSM/NGO, Organisasi Profesi) dan Media.
7.Akademisi adalah seseorang yang bekerja di hidang pendidikan tinggi, seperti universitas, institut, atau sekolah tinggi, dan memiliki posisi sebagai dosen, profesor, atau peneliti.
8.Dunia Usaha adalah pengusaha yang memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan mengemhangkan kemampuan tenaga kerja.
9.NGO (Non-Governmental Organization) adalah suatu organisasi yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan, tetapi memiliki tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
10.Media adalah suatu saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain. 1 1. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua.
12.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua. I//13. G u b e r n u r . . . ¥
13.Gubemur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
14.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
15.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam RAD-P3BSDL adalah:

Pasal 2

Tujuan dari RAD-P3BSDL adalah:

a.meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat;
b.meningkatnya keterjangkauan masyarakat atas aneka pangan berbasis sumber daya lokal;
c.meningkatnya pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau; dan
d.mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

Pasal 3

Sasaran RAD-P3BSDL adalah:

a.tersedianya Pangan yang beranekaragam untuk pemenuhan konsumsi Pangan B2SA dalamjumlah yang cukup;
b.tercapainya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
c.tercapainya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan
d.tercapainya pengembangan usaha Pangan berbasis sumber daya lokal, peningkatan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

BAB III

STRATEGI Strategi RAD-P3BSDL yang dilakukan Pemerintah Daerah terdiri dari:

Pasal 4

(1)Sistematika RAD-P3BSDL Tahun 2025-2026 meliputi:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Landasan Hukum; C. Bab III Strategi;
3. d.Bab IV Rencana Aksi Daerah;
4. e.Bab V Penyelenggaraan dan Kerja Sama;
5. f.Bab VI Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi; dan
6. g.Bab VII Penutup.
(2)RAD-P3BSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)RAD-P3BSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. / B AB I N . . · %
(1)Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan kerja Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi Sumber Daya Lokal.
(2)Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi Sumber Daya Lokal.
(3)Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan:
1. a.penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. b.peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. c.peningkatan kualitas untuk pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan;
4. d.pelibatan unsur pentahelix dalam setiap tahapan; dan
5. e.peningkatan kualitas sumber daya manusia.
(1)Untuk meningkatkan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumberdaya Jokal, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan unsur Pentahelix yaitu Akademisi, Dunia Usaha, komunitas (0MB, NGO, Organisasi Profesi) dan Media yang ada di Daerah.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dukungan kegiatan implementasi tujuan dari RAD-P3BSDL.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH RAD-P3BSDL dilakukan sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Pelaksanaan dan pengorganisasian rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Bupati.

(2)Dalam pelaksanaan dan pengorganisasian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk:
1. a.mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal; lb. memberikan . . •
2. b.memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal;
3. c.menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal;
4. d.memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, indikator capaian dan target RAD-P3BSDL; dan
5. e.menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penganekaragaman Pangan berbasil sumber daya lokal.
(2)Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
(3)Pemantauan dan evaluasi kegiatan dari unsur Pentahelix difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
(4)Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(5)Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pengawasan dan Pengendalian bertujuan untuk:
1. a.mengetahui ketercapaian pelaksanaan percepatan penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal;
2. b.menjamin pelaksanaan RAD-P3BSDL sesuai dengan perencanaan; dan
3. c.mengidentifikasi potensi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati;
(3)Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dari unsur Pentahelix difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
(4)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(5)Hasil Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disarnpaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan ternbusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pelaporan capaian serta hasil pernantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi surnber daya lokal yang dilakukan oleh unsur pentehelix dapat dilaporkan langsung kepada Bupati secara rnandiri dan atau bersarna-sarna rnelalui Perangkat Daerah yang rnengkordinimya.
(2)Pelaporan sebagairnana dirnaksud ayat (1) rnenjadi bagian laporan Bupati tentang capaian serta hasil pernantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi surnber daya lokal tingkat kabupaten yang kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan ternbusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur. /(3) Pelaporan...%
(3)Pelaporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Pengendalian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. B. RIWU KORE Ditetapkan di Seba ada tanggal 4 Maret 2025 PR - SABU RAIJUA,r Diundangkan di Seba pada tanggal 4 Maret 2025 SE :,�"�=�� RAH KABUPATEN SABU RAIJUA,t [dB RlEbT KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 4% LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025-2026 Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar dan memiliki sifat strategis dalam pembangunan sehingga perlu terus mendapat perhatian guna terwujudnya kondisi ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Peningkatan ketahanan pangan telah menjadi komitmen bersama dengan memfokuskan pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memacu peningkatan produksi dan produktivitas untuk mendukung pemenuhan permintaan pangan yang terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pola konsumsi pangan di masyarakat. Juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat agar dapat mengakses pangan yang cukup sesuai kebutuhannya melalui pengembangan usaha agribisnis, industri pengolahan pangan dan lain sebagainya. Kondisi Pangan di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, relatif aman dan terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Jelang Nataru 2024, Satgas Ketahanan Pangan memastikan stok dan harga pangan di Kabupaten Sabu Raijua aman dan terkendali. Di sektor pertanian kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman, baik pada komoditi tanaman pangan maupun komoditi Iainnya dimana setiap perubahan ekstrim yang terjadi pada perilaku hujan/iklim sangat menentukan keberhasilan penanaman. Kekeringan yang berkelanjutan maupun intensitas curah hujan yang besar (terkadang disertai angin kencang) menyebabkan terjadinya penurunan produksi tanaman akibat gaga! tanam dan gaga! panen yang pada akhimya berdampak pada kemungkinan terjadinya rawan pangan dan gizi buruk. Secara klimatologi kondisi wilayah sangat kontradiktif dan besar fluktuasinya, dimana pada suatu wilayah terjadi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir sedangkan pada saat yang sama di tempat lain disebabkan karena kekeringan yang mana kedua persoalan itu sama-sama menyebabkan kehilangan hasil pertanian. Pada sisi lain perlu juga dijaga stabilitas ketersediaan pangan yang penekanannya pada aspek kelancaran distribusi pangan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala anomali iklim yang berdampak negatif terhadap kondisi produksi, ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan antar wilayah. Melakukan kajian secara periodik terhadap perkembangan kondisi ketersediaan pangan serta permalasahannya guna dapat dijadikan acuan dalam perumusan bahan kebijakan dan langkah tindaklanjutnya dalam [lrangka memantapkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.¥ Ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan sating berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ketahanan pangan • Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya akses masyarakat terhadap makanan bergizi yang cukup. • Ketahanan pangan dapat dicapai melalui produksi sendiri atau impor. • Ketahanan pangan dapat tercipta jika aspek ekonomi, politik, sosial, dan keamanan terpenuhi. • Ketahanan pangan dapat diukur melalui ketersediaan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Kemandirian pangan • Kemandirian pangan adalah kemampuan negara untuk menyediakan pangan secara mandiri. • Kemandirian pangan dapat dicapai melalui produksi lokal, diversifikasi pangan, dan kebijakan pangan. • Kemandirian pangan bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan internasional. Kedaulatan pangan • Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan. • Kedaulatan pangan berfokus pada bagaimana makanan diproduksi dan siapa yang mengendalikan sistem pangan. • Kedaulatan pangan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. B. Kondisi Aktual Penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pangan diantaranya meningkatkan produski tanaman pangan, diversifikasi tanaman pangan, pada sektor perokonomian dapat mengurangi ketergantungan dari luar daerah, dan dengan tersedianya pangan yang beragam masyarakat memiliki pilihan penyediaan konsumsi yang beragam, berizi seimbang dan aman (B2SA) sehingga diharapkan berdampak pada permasalahan kesehatan baik itu gizi buruk, stunting dan lainnya. Begitu pula pengaruhnya pada sektor Pendidikan dan budaya yang mesti dijaga dan dilestarikan sebagai identitas daerah, ditengah banyak masuknya produk pangan dari luar yang merubah pola konsumsi masyarakat dikhawatirkan pengetahuan Pangan Lokal dan olahannya akan semakin hilang dan dilupakan. Keberagaman pangan mendorong kembali komoditas Pangan Lokal untuk dibudidayakan, meski preferensi masyarakat menunjukan semakin menurun petani untuk memproduksi dan mengkonsumi, namun keberagaman Pangan Lokal telah terbukti sebagai bagian ketahanan pangan masyarakat saat terjadi bencana, berkurangnya pasokan pangan, dan resiko lainnya. Tantangan meningkatkan kembali produksi Pangan Lokal yang beragam dimulai dari kesadaran semua pihak untuk memproduksi, mengonsumsi dan memperdagangkan dengan meningkatkan edukasi, promosi dan kampanye pada media informasi publik akan manfaat penganekaragaman pangan baik pada aspek perekonomian, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan mitigasi bencana. Untuk mendorong percepatan penganaekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal perlu diidentifikasi masalah dan potensi stakeholders, diantara temuan tersebut antara lain: 1 . Pengarusutamaan Isu Penganekaragaman Pangan Lokal

a.Menurunnya minat masyarakat untuk memproduksi dan mengkonsumsi Pangan Lokal;
b.Semakin hilangnya pengetahuan Pangan Lokal;
c.Pangan Lokal belum menjadi pilihan penyelesaian masalah baik pada l isu ekonomi, kesehatan dan sosial;¥
d.Preferensi konsumsi belum memperhatikan pola B2SA;
e.Kurangnya sikap kemandirian pangan bagi desa dengan kondisi rentan pangan dan bencana; dan
f.Penguatan kebijakan penganekaragaman menjadi pedoman dalam setiap perencanaan dan penganggaran daerah.
1. 2.Peningkatkan Ketersediaan Aneka Ragam Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
a.Rendahnya produksi Pangan Lokal;
b.Tingginya angka ketergantungan pangan dari daerah lain;
c.Belum maksimalnya pemanfaatan lahan terlantar;
d.Gangguan dari ternak yang merusak tanaman produksi;
e.Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian baik kuantitas dan kualitas;
f.Kurangnya keterampilan petani, peternak, dan perikanan;
g.Tingginya serangan penyakit pada ternak terutama babi;
h.Harga pakan mahal;
i.Perlunya pengalian inovasi melalui riset dan pengembangan;
j.Belum maksimalnya kelembagaan petani sebagai wadah pembelajaran; dan
k.Belum maksimalnya potensi desa dalam memproduksi komoditas.
1. 3.Meningkatkan Keterjangkauan Masyarakat atas Aneka Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Yang Merata dan Terjangkau
a.Belum maksimalnya pemanfaatan lahan pekarangan;
b.Pemanfaatan alokasi dana desa belum fokus untuk meningkatkan produksi dan distribusi Pangan Lokal;
c.Pangan lokal belum menjadi pilihan dalam mengintervensi permasalahan gizi dan sosial;
d.Belum adanya akses informasi untuk memantau produksi dan perdagangan Pangan Lokal; dan
e.Potensi integrasi program produksi Pangan Lokal dengan program makan bergisi gratis perlu dipersiapkan dengan mendorong kemitraan badan gizi nasional Kabupaten Sabu Raijua dengan petani, peternak, nelayan serta UMKM Pangan Lokal.
1. 4.Meningkatkan Pemanfaatan Pangan Untuk Memenuhi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
a.Masih tingginya permasalahan kesehatan sebab pola konsumsi pangan dan gizi;
b.Masih perlunya sosialiasasi pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat;
c.Rendahnya kemauan masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
d.Standarisasi mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat;
e.Masih terbatasnya olahan pangan yang menarik dan tahan lama dari sumber Pangan Lokal; dan
f.Produksi Pangan Lokal belum berdampak signifikan kepada pelaku baik petani maupun pelaku UMKM.
1. 5.Pengembangan Usaha Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
a.Perlunya penguatan legalitas usaha para pelaku UKM;
b.Peningkatan kapasitas tetang keamanan pangan bagi pelaku UMKM;
c.Pelaku penyedia pengolahan Pangan Lokal ragu dan belum adanya jaminan pasar;
d.Belum adanya akses informasi yang memfasilitasi konsumen dan produsen penyedia olahan Pangan Lokal;
e.Terbatasnya modal usaha;
f.Masih perlunya pendampingan dalam pengembangan usaha Pangan Lokal; dan+
g.Penguatan produk melalui branding dan pemanfaatan pemasaran digital Partisipasi stakeholderss sanggat penting dalam Pembangunan Daerah, dengan pelibatan stakeholderss diharapkan mempercepat proses kebijakan ini. Untuk itu perlunya identifikasi dan pemetaan peran stakeholders khususnya Pentahelix yang ada di kabupaten sabu raijua dalam mendukung percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya melakukan pemantapan ketahanan pangan yang saat ini upaya tersebut dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang cukup berat dimana setiap tahun jurnlah penduduk semakin bertambah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Hal ini dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam perhitungan analisis PPH ini menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2 . 1 0 0 kkal dan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG Tahun 2018). Permasalahan Jainnya yang masih dihadapi antara lain:
1. 1.produktivitas lahan yang mengalami leveling off,
2. 2.konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air;
3. 3.perubahan iklim dan cuaca global;
4. 4.stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi;
5. 5.tingginya food loss dan food waster,
6. 6.pergeseran pola konsumsi pangan kearah western diet, fast food dan industrial food; dan
7. 7.jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli sehingga menimbulkan permasalahan lainnya yakni kemiskinan dan stunting yang cukup tinggi. Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, namun demikian penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan serta pangan yang aman. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan engan penerapan pola konsumsi Pangan B2SA yang dimulai dari [Wkeluarga.% C. Tujuan dan Sasaran 1 . Tujuan: Permasalahan pangan menjadi perhatian khusus, sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD pada Misi kedua (2) yaitu "Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama", dengan tujuan menumbuhkan tingkat Perekonomian daerah dan masyarakat, dengan indikator utama Peningkatan La.ju Pertumbuhan Ekonomi.
8. 2.Sasaran: Indikator Sasaran: Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH); Persentase Ketersediaan Pangan; Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB; dan Produksi sektor pertanian. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendorong empat (4) aspek percepatan penganekaragaman pangan mencakup:
a.tersedianya pangan yang beragam;
b.aksesibilitas merata dan terjangkau;
c.terjadinya perubahan pola konsumsi pangan menjadi B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman); dan
d.keberpihakan kepada pelaku usaha/UMKM Pangan Lokal. Peraturan Bupati ini juga mengamanatkan kepada pentahelix dan stakeholders terkait, Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas (0MB, NGO, Organisasi Profesi), dan media untuk melaksanakan kebijakan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal melalui rencana aksi sehingga orkestrasi percepatan penganekaragaman bisa berjalan dengan baik. D. Pengertian
1. 1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang - digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. 2.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. 3.Penganekaragaman/diversifikasi Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya Jokal.
4. 4.Cadangan Pangan adalah persediaan pangan disatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilisasi harga, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
5. 5.Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
6. 6.Pangan Pokok adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
7. 7.Ketersediaan Pangan adalah jumlah bahan yang tersedia di suatu wilayah baik yang berasal dari:
a.produksi daerah atau negara yang bersangkutan; [/ b . pemasukan dari luar daerah atau luar negeri; dan%
c.cadangan yang dimiliki daerah atau negara. Ketersediaan pangan dihitung dari produksi dalam negeri ditambah cadangan pangan dan impor dikurangi ekspor.
1. 8.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
2. 9.Rawan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/ individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk.
3. 10.Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan. 1 1. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah Sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi warga setempat.
4. 12.Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
5. 13.Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
6. 1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. 4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran !Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 7 1 ) ; ¥
a.penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal;
b.pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal;
c.optimalisasi pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan;
d.penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM;
e.peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk pangan olahan berbasis sumber daya lokal secara efisien;
f.peningkatan pengetahuan kesadaran dan sikap masyarkaat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA;
g.pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal; dan
h.Penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan. Target dari strategi yang dibangun adalah mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ukurannya dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). A. Pengarusutamaan Isu Penganekaragaman Pangan Lokal
1. 1.Penguatan kebijakan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
2. 2.Menggalakan aksi kampanye produksi dan konsumsi tentang Pangan Lokal melalui media milik pemerintah (radio), dan bekerjasama dengan media online dan cetak, serta konten creator;
3. 3.Mendorong setiap Perangkat Daerah dan stakeholders untuk mempromosikan Pangan Lokal;
4. 4.Pembukuan potensi Pangan Lokal daerah, cara budidaya, pemanfaatan, serta pengunaan khusus dalam ritual adat dan mendorognya menjadi kurikulum pembelajaran di satuan pendidikan;
5. 5.Membuat kebijakan pemanfaatan pangan lokal dalam menjawab permasalahan kemiskinan, kesehatan, sosial antara lain mejadikannya bantuan sosial, penanganan stunting dan gizi buruk, cadangan pangan untuk jaringan pengaman dan mitigasi bencana;
6. 6.Membuat katalog produk Pangan Lokal untuk memfasilitasi UMKM dan pasar, termasuk kewajiban pemerintah dalam menyediakan olahan pangan di setiap agenda pemerintahan;
7. 7.Membuat kebijakan penganekaragaman pangan menjadi pedoman dalam setiap perencanaan dan penganggaran daerah;
8. 8.Penguatan kebijakan pemanfaatan dana desa untuk produksi, konsumsi Pangan Lokal, dan pengembangan usaha Pangan Lokal melalui Bumdes; dan
9. 9.Penumbuhan sikap kemandirian pangan bagi desa dengan kondisi rentan pangan dan bencana. B. Peningkatkan Ketersediaan Aneka Ragam Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
10. 1.Peningkatan produksi Pangan Lokal terutama sorgum, gula lontar, kacang hijau, labu kuning, sayuran, buah dan perikanan tangkap;
11. 2.Pembuatan kebijakan perlindungan Pangan Lokal tentang perlindungan pohon lontar, sertifikasi benih lokal, fasilitasi penangkar benih;
12. 3.Memetakan potensi Pangan Lokal yang tumbuh secara alami dan [[ melestarikannya melalui kebijakan perlindungn kawasan Pangan Lokal;
13. 4.Mendorong terwujudnya sentra produksi Pangan Lokal di masing-masing desa sesuai potensi desa;
14. 5.Memaksimalkan lahan terlantar untuk pengembanagn pangan lokal dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem;
15. 6.Penerapan kebijakan peraturan daerah tentang pengendalian temak;
16. 7.Mendorong setiap desa memetakan sentra peternakan, pertanian dan Perkebunan;
17. 8.Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Pertanian baik kuantitas dan kualitas, termasuk mekanisme dan syarat pemanfaatan oleh Masyarakat;
18. 9.Meningkatkan keterampilan petani, peternak, dan perikanan melalui pelatihan dan pendampingan;
19. 10.Melakukan pengawasan dan karantina hewan terutama ternak babi; 1 1 . Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kampanye penerapan biosekuriti dan bahaya persebaran penyakit ternak;
20. 12.Memfasilitasi pakan murah untuk temak babi dan unggas;
21. 13.Mendorong riset dan pengembangan efektivitas dan efisiensi budidaya Pangan Lokal; dan
22. 14.Memperkuat kelembagaan petani, petemak, dan nelayan C. Meningkatkan Keterjangkauan Masyarakat atas Aneka Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Yang Merata dan Terjangkau 1 . Pengembangan Kawasan rumah pangan lestari dan pekarangan pangan lestari dengan memaksimalkan potensi limbah rumah tangga;
23. 2.Memperkuat fasilitasi dan pengawasan pemanfaatan dana desa untuk produksi dan pengambangan usaha Pangan Lokal melalui Bumdes;
24. 3.Menjadikan Pangan Lokal sebagai bantuan sosial untuk keluarga miskin, miskin ektrim, keluarga terdampak bencana, desa atau dusun dengan tingkat rawan pangan tinggi;
25. 4.Membuat aplikasi dan sentra pemasaran produksi Pangan Lokal daerah untuk memantau produksi dan akses pasar bagi masyarakat dan pelaku UMKM; dan
26. 5.Mengintegrasikan program produksi Pangan Lokal dengan program makan bergisi gratis dengan mendorong kemitraan badan gizi nasional kabuapaten sabu raijua dengan petani, petemak, nelayan serta UMKM Pangan Lokal. D. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan untuk Memenuhi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal,
27. 1.Mengatasi Masalah Gizi dengan Pangan Lokal khususnya kesehatan dengan mengintegrasikan perencanaan pemanfaatan pangan lokal pada program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas;
28. 2.Penguatan Komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang pola konsumsi B2SA melalui atribut, banner, panduan bagi para kader kesehatan;
29. 3.Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat;
30. 4.Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
31. 5.Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan;
32. 6.Melakukan pelatihan pengolahan Pangan Lokal untuk meningkatkan kualitas, dan mudah dalam penyajian, salah satunya ialah mendorong sereal Pangan Lokal sebagai solusi permasalahan gizi dan kemudahan penyajian;
33. 7.Pengendalian pemborosan pangan (food waste); dan
34. 8.Fortifikasi pada pangan tertentu. E. Pengembangan Usaha Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
35. 1.Memperkuat perencanaan dan penganggaran dukungan terhadap rumah produksi Pangan Lokal;
36. 2.Memperkuat kelembagaan UMKM dengan memfasilitasi legalitas usaha, lbantuan peralatan, dan modal;/
37. 3.Melakukan pelatihan tetang keamanan pangan bagi pelaku UMKM;
38. 4.Pemerintah Daerah memfasilitsi kemitraan antara pelaku UMKM Pangan Lokal dengan Perangkat Daerah untuk penyediaan bahan baku, oleh-oleh, snack dan konsumsi Pangan Lokal;
39. 5.Membuat katalog produk dan pelaku pengolahan Pangan Lokal agar mudah diakses oleh konsumen baik dalam bentuk buku maupun digital;
40. 6.Peningkatan pendampingan kualitas produk dan mutu pelaku UMKM Pangan Lokal;
41. 7.Memfasilitasi pembuatan merek, kemasan produk Pangan Lokal;
42. 8.Memfasilitasi pelatihan pemasaran digital bagi para pelaku UMKM Pangan Lokal;
43. 9.Memfasilitasi sentra pemasaan produk UMKM Pangan Lokal di Jokasi strategis; dan J 1 0 . Insentif bagi para pembudidaya dan umkm Pangan Lokal.f ct 0 ci1 g a .. . < 24 o CN 0 cu ci o cN ( + cN 2 0 t cu cN o cN p 0 cu 1 cN o0 cu ---- 5 = 5 % d + i s . b0 ---- � 5 = 55# 5 7 I, g U s 5 2 5 ... S F # i • • , £ 0 U 2 cu cN 8 ± 1/) NV 0 cN Peran dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut adalah: 1 . Dinas Pertanian dan Pangan;
44. 2.Dinas Kelautan dan Perikanan;
45. 3.Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja;
46. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
47. 5.Dinas Perindustrian dan Pedagangan;
48. 6.Dinas Kesehatan, Pengendalain Pendudukan dan Keluarga Berencana;
49. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
50. 8.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperhatikan partisipasi gedsi ( Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dan kelompok rentan pangan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran;
51. 9.Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
52. 10.Dinas Komunikasi dan informatika; 1 1 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
53. 12.Dinas Lingkungan Hidup;
54. 13.Sadan Perencanaan Pembagunan Daerah;
55. 14.Sadan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
56. 15.Satuan Palisi Pamong Praja: (Penegakan Perda pengendalian temak). Dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Penganekaraaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Perangkat Daerah melakukan: 1 . Penguatan perencanaan dan penganggaran;
57. 2.Peningkatan kualitas pelaksanaan;
58. 3.Peningkatan kualitas untuk pemantauan, evaluasi, pengawasan, pegendalian dan pelaporan;
59. 4.Pelibatan Pentahelix dalam semua tahapan; dan
60. 5.Peningkatan kualitas sumber daya manusia. B. Kerja sama Dalam mengakomodir peran Pentahelix untuk mendorong percepatan kebijakan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dapat dilakukan dengan: 1 . Membuat panduan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan mitra pentahelix dan stakeholders lainnya;
61. 2.Mengidentifikasi mitra pentahelix dan stakeholders yang ada serta meningkatkan kordinasi melalui Perangkat Daerah terkait;
62. 3.Mencatat dalam database mitra kerja pembangunan Pemerintah Daerah;
63. 4.Memfasilitasi sekretariat bersama untuk meningkatkan kordinasi dan komunikasi;
64. 5.Memetakan potensi program dan kegiatan percepatan penganekaragaman Pangan Lokal, dan program lainya yang mendukung serta mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah sesuai spesifikasinya masing masing;
65. 6.Adanya agenda berkala untuk menyampaikan update program, sharing pembelajaran praktik baik, dan penyesuaian kegiatan bersama;
66. 7.Pelibatan dalam setiap tahapan perencanaan, implementasi, monitoring, evalauasi, dan pembelajaran sesuai siklus kerja Pemerintah Daerah;
67. 8.Menerima laporan kerja dan memasukannya kedalam laporan kerja Pemerintah Daerah sebagai bagian dari partisipasi mitra pentahelix dan Jt/!stakeholders dalam pembangunan daerah.f Untuk mencari solusi kendala dan permasalahan yang muncul, maka perlu dilakukan pengendalian intern terhadap hal-hal sebagai berikut: 1 . mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta efektivitas pemanfaatan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan;
68. 2.antisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan demikian dapat dicari solusi pemecahannya;
69. 3.mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
70. 4.memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan; dan
71. 5.pengendalian intern dilakukan berkaitan dengan aspek program dan anggaran, termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai hal lainnya. B. Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap perkembangan pencairan anggaran, perkembangan pemanfaatan dana, perkembangan fisik kegiatan dan kelengkapan administrasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani program/kegiatan, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten, dan provinsi secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…