DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengisian Keanggotaan BPD; Bab 3. Tahapan Pelaksanaan Pengisian BPD; Bab 4. Peresmian Anggota BPD; Bab 5. Pembiayaan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisrne Pengisian Keanggotaan Badan Perrnusyawaratan Desa;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nornor 52 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4936);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 4 1 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
3. 4.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 1 0 Tahun 2016 tetang Badan Perrnusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 89);
4. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nornor 2 Tahun 2020 tentang Badan Perrnusyawaratan Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nornor 2); (l M E M U T U S KA N . . . 4 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN SADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 1 1 . Pengawasan Kinerja kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13.Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan Jingkungan pelaksanaan pemerintah Desa.
14.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabu paten.
15.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. [M 1 6 . Pemerintah . . •
16.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
17.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
18.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya;
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Dusun.
(1)Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan:
1. a.keterwakilan wilayah dusun; dan
2. b.keterwakilan perempuan.
(2)Mekanisme Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis melalui proses:
1. a.musyawarah perwakilan; atau
2. b.pemilihan secara langsung
(3)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa. UnsurJ
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam dusun.
(3)Wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsiona1 dengan memperhatikanjumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kuota anggota BPD dari setiap Dusun sama dengan jumlah penduduk Dusun yang bersangkutan dibagi bilangan pembagi penduduk.
2. b.bilangan pembagi penduduk sama dengan jumlah penduduk Desa dibagi jumlah anggota BPD.
3. c.apabila jumlah penduduk suatu Dusun kurang dari bilangan pembagi penduduk maka kuota anggota BPD dari Dusun tersebut adalah 1 (satu) orang.
(5)Cara perhitungan kuota anggota BPD dari wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih dan diselenggarakan dalam forum musyawarah khusus perempuan.
(1)BPD bersama pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa untuk pengisian anggota BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
1. a.pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD;
2. b.penentuan kebijakan pengisian keanggotan BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
3. c.menetapkan wilayah pemilihan atau wilayah keterwakilan anggota BPD; dan
4. d.jumlah perwakilan dari masing-masing wilayah keterwakilan berdasarkan ketentuan sebagaimana ditatur dalam Pasal 4 ayat (5). IM@a a si . . . }¥
(3)Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa untuk disampaikan kepada kepala Desa.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan kepala Desa dalam menetapkan keputusan tentang susunan panitia dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD.
(5)Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGISIAN BPD

Pasal 7

(1)Kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang.
(3)Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.Jika anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, panitia paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang;
2. b.Jika anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, panitia paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 5 (lima) orang; dan
3. c.Jika anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang, panitia paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (lima) orang;
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(5)Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.anggota yang terdiri dari perwakilan masing-masing wilayah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Kepala Desa dan BPD dilarang menjadi Panitia.
(7)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

a.melakukan pendaftaran calon pemilih;
b.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
c.menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pengisian anggota BPD sesuai dengan susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan yang ditetapkan Kepala Desa;
d.merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; We. mengumumkan . . . r
e.mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan dalam wilayah Desa;
f.melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
g.menetapkan dan mengumumkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan;
h.mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan;
1. 1.melaksanakan musyawarah perwakilan dalam rangka menetapkan anggota BPD disetiap wilayah keterwakilan; j . menetapkan dan mengumumkan anggota BPD terpilih; dan
k.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemilihan BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.tidak sedang terganggujiwa dan/atau ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
(3)Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokan menurut wilayah tempat tinggal masing-masing.
(4)Dalam ha! pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

( 1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai jangka waktu pendaftaran pemilih, Panitia melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk Desa dalamjangka waktu 4 (empat) hari.

(2)Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
1. a.terdapat pemilih yang telah meninggal dunia;
2. b.terdapat pemilih yang pindah domisili ke Desa lain;
3. c.terdapat pemilih yang belum terdaftar;
4. d.terdapat pernilih yang memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal Pemilihan BPD telah berumur 17 (tujuh belas) tahun; dan
5. e.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah menikah.
(3)Berdasarkan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dan dituangkan dalam berita acara.
(4)Format daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. P a s at 1 1 . . . 4 Pasal 1 1
(1)Panitia mengumumkan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(3)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
3. c.pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
4. d.pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(4)Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) diterima, panitia segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman daftar pemilih sementara.

Pasal 13

(1)Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.
(3)Format daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) - t e r c a n t u m dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1)Panitia menetapkan daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
(2)Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dituangkan dalam berita acara.
(3)Format daftar pemilih tetap dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…