DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tahapan Audit Investigatif; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Audit Investigatif Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, perlu diatur pedoman pelaksanaan audit;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditegaskan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); �6. Peratm= . . t
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
9.Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenamya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya.

2.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi.
3.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7.Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah pejabat yang bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Ms . Inspektur . . . \ +4
8.Inspektur Pembantu IV yang selanjutnya disebut lrban IV adalah Inspektur Pembantu bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah dan kelurahan, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
9.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. 1 1. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola penugasan Audit Investigatif di lingkungan Inspektorat Daerah.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menjaga dan meningkatkan kualitas penugasan Audit Investigatif;
2. b.memberikan panduan dalam memenuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan kode etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
3. c.menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja penugasan Audit Investigatif.
(1)Tahapan penugasan Audit Investigatif terdiri atas:
1. a.pengembangan informasi awal;
2. b.perencanaan penugasan;
3. c.pelaksanaan penugasan;
4. d.komunikasi hasil penugasan; dan
5. e.pemantauan tindak lanjut.
(2)Atas tahapan penugasan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dilakukan - secara berjenjang di lingkungan Inspektorat Daerah mulai dari Pengendali Teknis, Irban IV sampai dengan Inspektur.

BAB II

PENGEMBANGAN INFORMASI AWAL A. UMUM 1 . Pengembangan informasi awal merupakan prosedur baku yang harus dilakukan secara seksama dan mampu mengidentifikasi secara dini terpenuhi atau tidaknya kriteria penugasan Audit Investigatif.

Pasal 4

Sistematika pedoman penugasan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a, Bab I : Pendahuluan;

b.Bab II : Pengembangan Jnformasi Awai;
c.Bab III : Perencanaan Penugasan;
d.Bab IV : Pelaksanaan Penugasan;
e.Bab V : Komunikasi Hasil Penugasan;
f.Bab VI : Penjaminan dan Peningkatan Kualitas;
g.Bab VII : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit; dan
h.Bab VII : Penutup.

Pasal 5

Pedoman penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. /IJ1BAB III , . . t

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Seba masketanggal 9 April 2025 ,&]BABU RA1JUA,f WlBERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 9 t Diundan kan di Seba - p a d +il 2025 SEK/jkIS~(BAE BUPATEN SABU RAIJUA, G LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LING KUN GAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Salah satu tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah adalah Penugasan Khusus yang meliputi Audit Investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, audit penyesuaian harga, dan audit klaim, serta penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan Audit Investigasi dan program pencegahan korupsi melalui implementasi dan evaluasi serta pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian Intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). - Untuk menjaga kualitas produk Audit Investigatif, diperlukan Pedoman Penugasan Audit yang mengatur tentang pengelolaan penugasan sebagai ukuran mutu minimal yang belaku di Inspektorat Daerah untuk melakukan kegiatan penugasan Investigatif. Pedoman Penugasan wajib dipedomani oleh seluruh pihak terkait pada Inspektorat Daerah yang melakukan penugasan Investigatif untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. B. DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/ M AAIPI/DPN /2021 ten tang Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia. t C.SASARAN, DAN RUANG LINGKUP AUDIT INVESTIGATIF
1.Sasaran Sasaran Audit Investigatif adalah kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Ruang Lingkup Ruang lingkup Audit Investigatif meliputi batasan tentang kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan (focus), lokasi/tempat terjadinya penyimpangan (locus), dan waktu terjadinya penyimpangan (tempus), serta hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit Investigatif. D.DEFINISI 1 . Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik Jainnya.
2.Audit Tujuan Tertentu Lainnya Bidang lnvestigasi (ATTLBI) adalah proses mencari, mengumpulkan, dan menganalisis bukti secara sistematis untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya.
3.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4.Auditor adalah jabatan di Inspektorat Daerah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
5.Klien adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Sekolah, Badan Usaha dan Badan Lainnya yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat Daerah.
6.Entitas Mitra dalam Audit Investigatif adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Sekolah, Badan Usaha dan Badan Lainnya serta Instansi Penyidik yang meminta Inspektorat Daerah melakukan Pengawasan pada Klien.
7.Instansi Penyidik adalah instansi yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama Jain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan usaha yang berbadan hukum yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa. 1 1 . Badan Lainnya adalah badan hukum yang terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Badan Usaha.
12.Ekspose adalah kegiatan menjelaskan materi spesifik terkait pengawasan bidang investigasi dengan cara memberikan keterangan secara komprehensif, menyajikan data, fakta dan hasil analisis serta menunjukkan bukti dan mengungkapkan informasi yang bersifat terbatas, diikuti dengan melakukan pembahasan, bertukar pikiran, dan memberikan pendapat Mprofesional dalam suatu rapat yang diselenggarakan secara formal.y » e
13.Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan prosedur Audit Investigatif selanjutnya.
14.Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan suatu indikasi tindak pidana korupsi dan/atau hal spesifik lainnya.
15.Daftar pihak-pihak yang terkait adalah daftar kode, nama, organisasi, dan jabatan pihak-pihak terkait dengan penyimpangan berdasarkan hasil Audit lnvestigatif.
16.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17.Inspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
18.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
19.Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah pejabat yang bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
20.Inspektur Pembantu IV yang selanjutnya disebut Irban IV adalah Inspektur Pembantu bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah dan kelurahan, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. E. TAHAPAN AUDIT INVEST!GATIF Tahapan Audit Investigatif mencakup Pengembangan lnformasi Awal, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, dan Pemantauan Tindak Lanjut, dengan uraian sebagai berikut: 1 . Pengembangan lnformasi Awal merupakan tahapan pengumpulan, identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi data dan informasi mengenai risiko serta indikasi penyimpangan dalam rangka menyusun desain pengawasan dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Audit Investigatif.
2.Perencanaan Penugasan merupakan proses penetapan desain pengawasan dengan mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko Klien yang relevan dalam pencapaian tujuan penugasan Audit Investigatif.
3.Pelaksanaan Penugasan merupakan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi informasi yang memadai dalam rangka mencapai tujuan Audit Investigatif.
4.Komunikasi Hasil Penugasan merupakan proses penyusunan dan penyampaian informasi hasil penugasan secara akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
5.Pemantauan Tindak Lanjut merupakan proses memantau tindak lanjut hasil penugasan pengawasan yang telah disepakati, dan memastikan bahwa Klien dan/atau Entitas Mitra telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko apabila tidak melaksanakan tindakan perbaikan. [l6. seturuh tahapan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit (KKA).t
2.Pengembangan informasi awal dimaksudkan untuk memutuskan akan dilakukannya penugasan Audit Investigatif dan menyusun desain penugasan Audit Investigatif dengan tujuan mengumpulkan dan mengevaluasi informasi mengenai predikasi yang dikandung dari lengkapnya unsur 5W 2H, yaitu: a) what (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya); b) where (di mana-tempat kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan); c) when (kapan-waktu kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan); d) who (siapa-pihak-pihak yang terkait); e) why (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan); f) how (bagaimana-modus penyimpangan); dan g) how much (berapa banyak-dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan).
3.Pengembangan informasi awal dilakukan antara lain dengan: a) memeriksa dokumen; b) analisis peraturan; c) diskusi; d) menyelenggarakan rapat pembahasan; e) Ekspose awal; f) melakukan wawancara; g) menggunakan tenaga ahli; h) observasi fisik; i) mendokumentasikan informasi; dan/atau j) prosedur lain yang dipandang perlu.
4.Pengembangan informasi awal dilakukan terhadap seluruh sumber penugasan Audit Investigatif yaitu permintaan Entitas Mitra, pengaduan masyarakat, laporan basil pengawasan APIP, dan basil pengembangan informasi pengawasan bidang investigasi. B. KRITERIA PEMENUHAN PERMINTAAN AUDIT INVESTIGATIF Permintaan Audit Investigatif dapat dipenuhi apabila memenubi kriteria sebagai berikut: 1 . Kriteria Kesesuaian dengan Kebijakan Pengawasan Kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang telah tercakup di dalam kebijakan pengawasan APIP.
2.Kriteria kepatuhan terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI): a) tidak terdapat pelemahan atau risiko pelemahan terhadap independensi kelembagaan Inspektorat; dan b) kecakapan, yaitu penge tahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dapat dipenuhi.
3.Kriteria Administrasi a) terdapat: 1) permintaan Audit secara tertulis dari Entitas Mitra kepada Bupati dan/atau Inspektur; 2) surat pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Bupati dan/atau Inspektur. 3) arahan atau disposisi pejabat lainnya yang akan dilanjutkan dengan Audit Investigatif; atau 4) disposisi Inspektur atas basil pengembangan informasi pengawasan W lrban IV. t b) jika Entitas Mitra merupakan Instansi Penyidik, proses hukum Kasus yang dimintakan Audit Investigatif tidak dalam tahap penyidikan atau penuntutan; c) jika Entitas Mitra bukan dari Instansi Penyidik, maka kegiatan atau objek penugasan tidak sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik; dan/atau; d) jika kegiatan yang dimintakan audit sedang atau telah dilakukan Audit Investigatif oleh Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atau APIP lainnya atau Satuan Pengawas Intern, maka keputusan pemenuhan permintaan Audit Investigatif dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati.
4.Kriteria substantif a) lingkup kegiatan merupakan keuangan negara; b) terdapat indikasi penyimpangan telah cukup jelas; c) nilai indikasi kerugian keuangan negara/ daerah dapat diperkirakan; dan d) terdapat hubungan kausalitas antara penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/ daerah. C. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN INFORMASI AWAL 1) Pengembangan Informasi Awal dilakukan melalui:

a.telaah/reviu; dan/atau
b.penelitian investigatif awal. 2) Telaah/reviu merupakan analisis secara sistematis untuk memberikan pertimbangan, pendapat, dan usulan rencana tindak terkait rencana penugasan Audit Investigatif. 3) Telaah/reviu dan/atau penelitian investigatif awal dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, melakukan wawancara, analisis peraturan, menyelenggarakan rapat pembahasan, Ekspose, diskusi, menggunakan tenaga ahli, observasi fisik serta prosedur lain yang dipandang perlu oleh Irban IV. 4) Telaah/reviu dilakukan sebagai berikut:
a.Inspektur mendisposisikan surat permintaan Entitas Mitra, surat pengaduan masyarakat, LHP Inspektorat Daerah, dan hasil pengembangan informasi pengawasan bidang investigasi kepada Irban IV atau Irban lain yang ditunjuk untuk melakukan telaah/reviu dalam rangka memperoleh kecukupan informasi mengenai pemenuhan kriteria penugasan Audit Investigatif.
b.Irban IV atau Irban lain yang ditunjuk membentuk tim telaah/reviu. 5) Untuk penugasan yang bersumber dari permintaan Entitas Mitra, laporan hasil pengawasan Inspektorat, BPK, BPKP, Aparat Penegak Hukum dan APIP lainnya dan hasil pengembangan informasi pengawasan bidang investigasi, Ekspose awal wajib dilakukan untuk meyakini terpenuhinya kriteria penugasan Audit Investigatif. 6) Ekspose diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.sifat Ekspose awal adalah terbatas, yaitu hanya dapat dihadiri oleh pegawai/staf Irban IV tanpa diperlukan undangan. Pegawai/staf di luar Irban IV dapat menghadiri Ekspose apabila diundang oleh Irban IV;
b.Ekspose dapat dilakukan dengan pertemuan tatap muka secara fisik (luring), daring, atau perpaduan antara pertemuan daring dan luring;
c.alat kelengkapan Ekspose: 1) Pemimpin Ekspose, yaitu Irban IV atau Pengendali Teknis tim Audit. 2) Penyaji berasal dari pihak Entitas Mitra. 3) Pembahas atau tim pembahas, yaitu: a) peserta Ekspose; dan/atau b) tim yang khusus ditunjuk oleh Inspektur. 4) Notulis, yaitu personil yang ditunjuk oleh pemimpin Ekspose untuk �mencatat jalannya rapat/Ekspose.�
d.Tahapan penyelenggaraan Ekspose: 1) Persiapan. Pejabat yang berwenang menyelenggarakan Ekspose menentukan: a) tempat, tanggal, metode, dan agenda Ekspose; b) jenis dan sifat Ekspose; c) narahubung kegiatan Ekspose; d) penyusunan surat undangan atau nota dinas kegiatan Ekspose; e) pengiriman surat undangan atau nota dinas kegiatan Ekspose; f) penyiapan sarana dan prasarana Ekspose untuk kegiatan Ekspose daring ataupun luring; g) permintaan bahan paparan kepada penyaji; dan h) distribusi bahan paparan kepada peserta Ekspose. 2) Pelaksanaan a) pembukaan oleh pemimpin rapat Ekspose; b) pemaparan oleh Penyaji; dan c) pembahasan dengan para peserta Ekspose. 3) Penyusunan risalah Ekspose a) tim notulis mencatat pokok-pokok jalannya Ekspose dan hasil Ekspose; b) tim notulis dapat membuat rekaman audio dan/atau video; - c ) konsep risalah Ekspose direviu oleh Pemimpin Rapat Ekspose; d) pemimpin rapat mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas kepada penyaji dan/atau pembahas; e) konsep risalah Ekspose disampaikan kepada penyaji dan pembahas untuk dikoreksi bila perlu; f) simpulan hasil risalah Ekspose dibacakan untuk dapat didengarkan dan ditanggapi oleh peserta Ekspose dan dikoreksi bila perlu. Simpulan antara lain menyatakan bahwa penetapan dapat atau tidaknya dilaksanakan penugasan audit akan dilakukan oleh pimpinan lnspektorat Daerah; g) risalah Ekspose dibuat tanpa kop surat maupun stempel Inspektorat Daerah dan ditandatangani oleh:

(1)Tim notulis sebagai penyusun risalah;
(2)Penyaji atau salah satu dari tim penyaji sebagai tanda persetujuan atas materi yang tercantum dalam risalah Ekspose; dan
(3)Pemimpin rapat sebagai tanda mengetahui proses dan hasil Ekspose. 4) Dokumentasi Ekspose a) surat Undangan atau Nata Dinas; b) risalah Ekspose; c) daftar Hadir Ekspose; d) bahan paparan materi Ekspose (ika ada); e) daftar bukti atau dokumen yang diserahterimakan (jika ada); f) jika tersedia dan diperlukan, dapat disertakan foto, rekaman audio, atau rekaman audio video; dan g) dokumentasi Ekspose adalah arsip Inspektorat Daerah dan bagian dari kertas kerja Audit Investigatif. 5) Pengomunikasian risalah Ekspose a) risalah Ekspose yang telah ditandatangani oleh Notulis, Penyaji atau Pembahas dan Pemimpin Rapat Ekspose dapat diserahkan secara langsung oleh Pemimpin Rapat Ekspose kepada Penyaji; dan b) risalah Ekspose menjadi lampiran laporan hasil pengembangan informasi awal dan disampaikan kepada Irban IV atau kepada Inspektur Daerah. 7) Simpulan hasil telaah/reviu dapat berupa:
1. a.terpenuhinya kriteria penugasan Audit Investigatif; �b. tidak terpenuhinya kriteria penugasan Audit Investigatif; y
2. c.diperlukan penelitian investigatif awal; atau
3. d.diperlukan Audit Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi (ATTLBI). 8) Penelitian investigatif awal dapat dilakukan dalam hal:
4. a.sumber penugasan bukan berasal laporan hasil pengawasan Inspektorat dan/atau hasil pengembangan informasi bidang investigasi.
5. b.hasil telaah/reviu belum dapat memenuhi keseluruhan unsur 5W 2H (what, where, when, why, who, how, dan how much).
6. c.hasil telaah/reviu belum cukup untuk menarik simpulan mengenai pemenuhan kriteria penugasan Audit Investigatif dan menyusun desain penugasan Audit Investigatif. 9) Penelitian investigatif awal dilakukan sebagai berikut:
7. a.tahap penelitian investigatif awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja dengan mendasarkan pada hasil telaah/reviu.
8. b.surat tugas penelitian investigatif awal menugaskan kepada tim untuk melakukan penelitian investigatif awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.
9. c.dalam hal setelah dilakukan penelitian investigatif awal tidak seluruh unsur 5W dan 2H di atas dapat terpenuhi, maka penugasan Audit Investigatif dapat dilakukan dengan ketentuan: 1) Sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu what, where, dan when; dan 2) Pertimbangan profesional (professional judgement) dari pimpinan Inspektorat Daerah.
10. d.Ketentuan terkait penelitian investigatif awal yang bersumber dari pengaduan masyarakat sebagai berikut: 1) Dalam hal Inspektur Daerah dan/atau Irban IV menerima laporan pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, perlu diteliti terlebih dahulu pengaduan masyarakat tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau bukan. 2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1) diteruskan kepada Bupati dengan mengacu pada proses penyelesaian yang mendahulukan proses administrasi Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional). 10) Audit Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati. 1 1 ) Telaah/reviu dan/atau penelitian investigatif awal mencakup kegiatan penilaian risiko penugasan dan perumusan batasan tanggung jawab pelaksanaan Audit Investigatif. 12) Rencana mitigasi risiko penugasan dilakukan terutama terhadap risiko kegagalan Auditor dalam mengungkapkan penyimpangan yang merugikan keuangan negara untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses litigasi dari sumber risiko sebagai berikut:
11. a.ketersediaan sumberdaya Inspektorat Daerah;
12. b.perolehan bukti;
13. c.kebutuhan tenaga ahli; dan
14. d.keamanan fisik Auditor; 13) Berdasarkan pertimbangan profesional dan apabila diperlukan, Irban IV dan/atau Inspektur Daerah dapat berkonsultasi dengan Bupati atau pejabat lain yang berwenang terkait pemenuhan kriteria penugasan Audit �Investigatif.� D. LAPORAN HASIL TELAAH/REVIU DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN INVESTIGATIF AWAL 1 . Proses dan hasil pengembangan informasi awal dituangkan dalam laporan hasil telaah/reviu atau laporan hasil penelitian investigatif awal.
  1. 2.Sistematika laporan hasil telaah/reviu yang mengandung simpulan tidak terpenuhinya kriteria penugasan Audit Investigatif, diperlukan penelitian investigatif awal, atau diperlukan ATTLBI adalah sebagai berikut:
15. a.dasar penugasan
16. b.sasaran dan ruang lingkup
17. c.hasil telaah/reviu: 1) Penilaian pemenuhan kriteria penugasan Audit Investigatif a) pemenuhan kriteria kebijakan pengawasan; b) pemenuhan kriteria kepatuhan SAIPl; c) pemenuhan kriteria administratif; dan d) pemenuhan kriteria substantif. 2) Pertimbangan diperlukannya penelitian investigatif awal atau ATTLBI.
18. d.simpulan dan Usulan Tindak Lanjut
19. e.lampiran: 1) Risalah Ekspose; dan 2) Daftar Hadir Ekspose.
  1. 3.Sistematika Laporan Hasil Penelitian Investigatif Awal yang mengandung simpulan tidak terpenuhinya kriteria penugasan Audit lnvestigatif adalah sebagai berikut:
20. a.dasar Penugasan.
21. b.sasaran dan Ruang Lingkup.
22. c.hasil Penelitian Investigatif Awa! Penilaian pemenuhan kriteria penugasan Audit Investigatif. 1) pemenuhan kriteria kebijakan pengawasan; 2) pemenuhan kriteria kepatuhan SAIPI; 3) pemenuhan kriteria administratif; dan 4) pemenuhan kriteria substantif.
23. d.simpulan dan usulan tindak lanjut.
24. e.lampiran 1) Risalah Ekspose; dan 2) Daftar Hadir Ekspose.
  1. 4.Sistematika laporan hasil telaah/reviu/laporan hasil penelitian investigatif awal yang mengandung simpulan terpenuhinya kriteria penugasan Audit Investigatif adalah sebagai berikut:
25. a.dasar Penugasan;
26. b.sasaran dan ruang lingkup; dan
27. c.hasil penelitian investigatif awal. 1) Penilaian pemenuhan kriteria penugasan Audit Investigatif meliputi: a) pemenuhan kriteria kebijakan pengawasan. b) pemenuhan kriteria kepatuhan SAIPI. c) pemenuhan kriteria administratif; dan d) pemenuhan kriteria substantif. 2) Desain Penugasan Audit Investigatif meliputi: a) informasi hasil Audit lnvestigatif (termasuk Hipotesis awal yang perlu dibuktikan); b) strategi, tujuan, proses bisnis, dan risiko Klien; c) fokus, lokus, dan tempus; d) alokasi sumber daya; dan e) risiko penugasan dan batasan tanggungjawab.
28. d.simpulan dan Usulan Tindak Lanjut
29. e.lampiran: 1) Risalah Ekspose; dan 2) Daftar Hadir Ekspose. �- Laporan disampaikan oleh Irban JV kepada Inspektur. y E. PENETAPAN PENUGASAN AUDIT
  1. 1.Penetapan penugasan audit dilakukan oleh Pimpinan Inspektorat Daerah. berdasarkan laporan hasil telaah/reviu atau Laporan Hasil Penelitian Investigatif Awai, yang disampaikan oleh Irban IV.
  2. 2.Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Entitas Mitra diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi perhatian publik.
  3. 3.Dalam ha! permintaan tidak dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, Inspektur Daerah atau pejabat yang berwenang atas nama Bupati menyampaikan jawaban tertulis kepada Entitas Mitra bahwa permintaan tidak dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.
  4. 4.Apabila diputuskan untuk melakukan Audit Investigatif, maka segera disusun rencana penugasan audit. A. PENENTUAN TIM AUDIT Dalam menentukan jumlah dan susunan tim audit, Pimpinan Inspektorat Daerah mempertimbangkan risiko audit, kompleksitas permasalahan, waktu audit yang tersedia, dan kompetensi Auditor, serta anggaran yang tersedia. Kompetensi tim Audit Investigatif dibuktikan dengan sertifikat Auditor. B. PROGRAM KERJA AUDIT 1 . Sebelum melaksanakan audit, tim audit menyusun program kerja Audit Jnvestigatif berdasarkan hasil pengembangan informasi awal agar tujuan audit tercapai secara efektif dan efisien.
  5. 2.Penyusunan program kerja audit mencakup:
30. a.menetapkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
31. b.menetapkan alokasi waktu dan sumber daya penugasan;
32. c.mengembangkan Hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
33. d.menetapkan tanggung jawab Inspektorat dan tanggung jawab Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra;
34. e.mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji Hipotesis;
35. f.merumuskan prosedur dan langkah kerja rinci untuk menguji Hipotesis; dan
36. g.melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi.
  1. 3.Apabila diperlukan, Audit Investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli yang berkompeten di bidang tertentu.
  2. 4.Dalam penggunaan tenaga ahli, Auditor merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan Audit Investigatif. C. DOKUMEN PENUGASAN
  3. 1.Surat Tugas Audit Investigatif diterbitkan oleh Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang.
  4. 2.Surat tugas harus secara jelas memuat lingkup penugasan, susunan tim, beban pembiayaan, dan periode audit.
  5. 3.Periode penugasan perlu mempertimbangkan risiko-risiko penugasan sehingga seluruh prosedur audit dapat diselesaikan dalam periode tersebut dan laporan Audit Investigatif dapat diterbitkan tepat waktu. 4 Surat tugas disampaikan kepada Klien dengan tembusan kepada Entitas Mitra.
  6. 5.Dalam hal terdapat penolakan oleh pimpinan Klien, Pimpinan Inspektorat melakukan koordinasi dengan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau Entitas Mitra yang meminta dilakukan audit Investigatif.
  7. 6.Dalam hal pimpinan Klien tetap menolak, Pimpinan Inspektorat Daerah menyampaikan perihal penolakan audit tersebut kepada Bupati dengan menyertakan alasan penolakan.
  8. 7.Dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi, audit dilanjutkan.
  9. 8.Setiap Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit Investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima oleh Pimpinan Inspektorat Daerah. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report).
  10. 9.Biaya Audit Investigatif menjadi beban Inspektorat Daerah. - A. PEMBICARAAN PENDAHULUAN 1 . Tim Audit melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan unit dari Entitas Mitra dan Klien atas penugasan Audit Investigatif yang dilakukan.
  11. 2.Pokok-pokok materi dalam pembicaraan pendahuluan antara lain terkait dengan penjelasan ruang lingkup audit, batasan tanggung jawab Auditor, prosedur, dan langkah kerja audit.
  12. 8.PENGUMPULAN BUKTI 1 . Dalam melaksanakan Audit Investigatif, Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat:
37. a.bukti audit disebut cukup jika bukti tersebut mengandung informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (prudent) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan tim audit.
38. b.bukti disebut andal ketika bukti tersebut mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik teknik penugasan yang tepat.
39. c.bukti yang relevan berkaitan dengan informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.
40. d.bukti audit yang bermanfaat merupakan bukti yang dapat membantu Auditor dalam mencapai tujuan penugasan.
  1. 2.Untuk menentukan kecukupan bukti audit, tim audit harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam pelaksanaan Audit. Jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
  2. 3.Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit dengan fokus pada upaya pengujian Hipotesis untuk mengungkapkan:
41. a.fakta-fakta dan proses kejadian;
42. b.sebab penyimpangan;
43. c.pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
44. d.dampaknya.
  1. 4.Permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta 1,P@!as waktu penyampaian data/bukti dan disampaikan kepada pimpinan rniien. \
  2. 5.Dalam hal pimpinan Klien yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim audit, tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim membuat surat permintaan ke-2 dengan tembusan kepada Pimpinan Inspektorat Daerah dan Bupati dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti- bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.
  3. 6.Dalam hal setelah permintaan ke-2 serta jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Pimpinan Inspektorat setelah berkoordinasi dengan Bupati dapat menghentikan sementara kegiatan Audit melalui surat yang ditujukan kepada Instansi Penyidik/pimpinan penyidik PPNS/ pimpinan Entitas Mitra/pimpinan Klien dengan tembusan kepada Bupati.
  4. 7.Bukti audit dalam bentuk hardcopy maupun softcop dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk pengumpulan dan evaluasi bukti Dokumen Elektronik melalui prosedur komputer forensik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti Dokumen Elektronik melalui prosedur komputer forensik, dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
  5. 8.Tim audit menjaga kesinambungan penguasaan bukti ( chain of custody) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan. C.ANALISIS DAN EVALUASI BUKTI 1 . Dalam mengevaluasi bukti, Auditor harus:
45. a.menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
46. b.menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan audit;
47. c.menilai kesesuaian bukti dengan Hipotesis; dan
48. d.mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (substance over form), serta mengembangkan dan menguji Hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
  1. 2.Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, Auditor melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada masing-masing pihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, kebermanfaatan, dan keandalan bukti. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Klarifikasi (BAPK) dan ditandatangani oleh ketua tim atau anggota tim/ Auditor yang meminta klarifikasi dan pihak-pihak yang diklarifikasi.
  2. 3.Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta-fakta yang diperoleh tim audit berdasarkan bukti lain. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, tim audit harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif.
  3. 4.Permintaan keterangan/klarifikasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan media daring dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak yang diklarifikasi bahwa proses permintaan keterangan akan didokumentasikan/ direkam serta pemyataan akan dituangkan dalam kertas kerja dan Japoran.
  4. 5.Bukti audit yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi dengan menggunakan Kertas Kerja Audit Investigatif (KKAI) sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. 1.
  5. 6.Analisis dan evaluasi bukti audit dengan menggunakan Kertas Kerja Audit Investigatif (KKAI) dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit /Wlyang baru atau secara periodik setiap akhir pekan. �
  6. 7.Berdasarkan Kertas Kerja Audit Investigatif (KKAI), tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak pihakyang terkait.
  7. 8.Penggunaan Tenaga Ahli: a) dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli (termasuk di antaranya prosedur pemeriksaan fisik), maka tim audit dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan audit. b) terhadap penggunaan tenaga ahli, maka tim audit harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli terse but. c) dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit harus mempertimbangkan kualifikasi, termasuk di antaranya kompetensi dan pengalaman, serta mempertimbangkan independensi dari ahli (person), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli, dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit. D.EKSPOSE INTERN
  8. 1.Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan Ekspose intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan Ekspose intern dengan ketentuan sebagai berikut: a) Ekspose intern pada Inspektorat dikoordinasikan oleh Irban IV. b) Inspektur dapat menugaskan Irban atau pejabat struktural lainnya dan juga Auditor yang berkompeten untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan. c) hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit harus menindaklanjuti rekomendasi/saran dari kegiatan pembahasan tersebut.
  9. 2.Irban IV wajib melakukan pengendalian terhadap setiap penugasan Audit Investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Pimpinan Inspektorat.
  10. 3.Dalam ha! Audit lnvestigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim Audit sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan perolehan bukti/informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut: a) tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Irban IV. b) dalam hal tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka: 1) Irban IV melaporkan kepada Inspektur dan mengusulkan penghentian penugasan yang disertai dengan alasannya. 2) Inspektur selaku penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Bupati yang disertai dengan alasannya.
  11. 4.Dalam ha! Audit sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka Audit dihentikan dengan mengomunikasikan hasil penugasan melalui penerbitan laporan hasil penugasan bentuk pendek. E. PENGELOLAAN KERTAS KERJA AUDIT
  12. 1.Seluruh langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Audit Investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penursannya. Kertas kerja yang dimaksud, termasuk kertas kerja [Weter~miki
  13. 2.Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.
  14. 3.Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan, meliputi dokumen-dokumen antara lain: a) informasi awal berupa surat permintaan/surat pengaduan/laporan; b) surat penugasan dan surat-menyurat lain; c) dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit; d) bukti-bukti pendukung; e) peraturan terkait; f) laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya; g) hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit; h) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya; i) risalah Ekspose Kasus dan Risalah Ekspose Hasil Audit; dan j) hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh ahli lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir.
  15. 4.Setiap kertas kerja harus dilakukan telaah/reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, telaah/reviu KKA dilakukan sampai pada tingkat Pimpinan Inspektorat.
  16. 5.Setiap auditor's copies (catatan yang diterima oleh tim Audit dari entitas yang diaudit) yang mempunyai nilai signifikan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/ menguasai dokumen aslinya.
  17. 6.Pimpinan Inspektorat harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat. Termasuk di dalamnya prosedur terkait keamanan dan penyimpanan kertas kerja dalam bentuk softcopy.
  18. 7.Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat. Kebutuhan pemakaian kertas kerja Audit Investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur.
  19. 8.Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikenda!ikan oleh Irban IV. BABV KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN Tahap pengomunikasian hasil penugasan meliputi prosedur umum pengomunikasian hasil penugasan, bentuk dan susunan laporan hasil Audit, dan penyampaian laporan hasil audit. A. PROSES KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN Proses komunikasi penugasan meliputi: 1 . Penyusunan hasil penugasan;
  20. 2.Meminta tanggapan dari pejabat Klien yang bertanggung jawab atas simpulan dan rekomendasi hasil penugasan;
  21. 3.Meminta informasi mengenai tindakan perbaikan yang direncanakan dari pejabat Klien; dan
  22. 4.Menentukan metode serta tujuan distribusi dan menyampaikan hasil penugasan kepada Entitas Mitra. B. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT 1 . Berdasarkan prosedur audit yang telah dilaksanakan, tim audit menyusun Laporan Hasil Audit Investigatif LHAI).
  23. 2.LHAI berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan neg8@" Wlserta rekomendasi dan/atau tindakan perbaikan yang dapat diterapkan-k Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut: "Berdasarkan basil Audit Investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar..."
  24. 3.Apabila memungkinkan, tim audit dapat memberikan opini makro mengenai tinjauan tata kelola, pengelolaan risiko, dan/atau pengendalian organisasi Klien.
  25. 4.LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah "dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
  26. 5.Pimpinan Inspektorat dilarang menerbitkan LHAI apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan basil Audit Investigatif.
  27. 6.LHAI harus diterbitkan dalarn periode surat tugas.
  28. 7.Apabila terdapat hambatan atau pembatasan audit yang berisiko terhadap basil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
  29. 8.LHAI disajikan dalam bentuk pendek atau bentuk panjang dengan ketentuan sebagai berikut: a) LHAI disusun dalam bentuk panjang apabila hasil Audit Investigatif menjurnpai adanya penyirnpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti Kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (Hipotesis terbukti). b) pihak-pihak terkait yang disajikan dalarn LHAI hanya berupa kode (tanpa disertai identitas lain, di antaranya jabatan ataupun institusi pihak terkait). Identitas lengkap pihak-pihak terkait disampaikan dalam daftar pihak-pihak terkait di dalam surat pengantar berkode SR (Sangat Rahasia) yang terpisah dari LHAI. Dalarn ha! surat pengantar ditandatangani secara elektronik, rnengacu pada ketentuan yang berlaku. c) dalarn hal sebelum berakhimya audit atau sebelum LHAI diterbitkan dan terdapat tindakan pengernbalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD, rnaka inforrnasi tersebut harus diungkapkan dalarn LHAI pada Bab III Uraian Hasil Audit Investigatif, Informasi Lainnya. d) format LHAI bentuk panjang memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut: 1) Bab I Sirnpulan dan Rekornendasi:
49. a.sirnpulan; dan
50. b.rekomendasi. 2) Bab II Inforrnasi Umum:
51. a.dasar Audit Investigatif;
52. b.sasaran dan ruang lingkup Audit Investigatif;
53. c.rnenguraikan tujuan audit, ruang lingkup, batasan tanggung jawab, serta pemyataan pemenuhan norrna;
54. d.prosedur Audit Investigatif;
55. e.hambatan;
56. f.inforrnasi Klien; dan
57. g.informasi rnengenai Kasus yang diaudit. 3) Bab III Uraian Hasil Audit Investigatif
58. a.peraturan perundang-undangan terkait objek penugasan;
59. b.rnateri ternuan:
(1)Jenis penyirnpangan;
(2)Pengungkapan fakta dan proses kejadian;
(3)Penyebab;
(4)Dampak yang ditirnbulkan; dan
(5)Pihak yang terkait (disajikan terpisah).
1. c.bukti yang diperoleh (disajikan pada lampiran);
2. d.tanggapan Klien dan/atau Entitas Mitra; le. pernyataan pembatasan distribusi; � ' .
3. f.uraian mengenai pembatasan distribusi dan penggunaan basil penugasan apabila basil penugasan disampaikan kepada pihak di luar Klien kecuali ditentukan lain oleb ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. g.informasi Lainnya. e) Laporan bentuk pendek diterbitkan apabila: 1) basil Audit Investigatif tidak ditemukan adanya penyimpangan (Hipotesis tidak terbukti); atau 2) terdapat pembatasan peroleban informasi/bukti. f) Format LHAI bentuk pendek memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut: 1) Dasar audit. 2) Prosedur audit yang dilaksanakan. 3) Hambatan dalam Audit Investigatif. 4) Informasi awal. 5) Hasil Audit Investigatif. 6) Rekomendasi terkait dengan tata kelola, pengelolaan risiko dan/atau pengendalian organisasi.
  1. 9.Permintaan tanggapan dan informasi tindakan perbaikan.
5. a.permintaan tanggapan dan informasi tindakan perbaikan kepada pibak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern (unit kerja).
6. b.permintaan tanggapan dan informasi tindakan perbaikan bertujuan untuk: 1) Mengomunikasikan basil penugasan audit kepada pihak berwenang pada Klien sesuai peraturan perundang-undangan; 2) Mengbindari kesalabpahaman atas basil audit; 3) Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan Klien; dan 4) Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
7. c.permintaan tanggapan dan informasi tindakan perbaikan terkait basil audit kepada pibak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Klien. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan tim audit telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengomunikasian basil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian basil audit dari tim audit kepada pimpinan Klien.
8. d.pembahasan basil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi oleh tim audit pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleb pimpinan Klien pada tabap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan basil audit, tim audit dapat mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan basil audit.
9. e.pengomunikasian basil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10. f.media komunikasi permintaan tanggapan dan informasi tindakan perbaikan dapat berupa Ekspose atau pertemuan dengan pimpinan Klien.
11. g.untuk penugasan Audit Investigatif yang dikembangkan dari basil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Tim Audit mengomunikasikan basil audit kepada pimpinan Klien dengan melaku� Ekspose. Hasil Ekspose dituangkan dalam Risalah JEkspose («Akhi. K 2) Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, Tim Audit menyampaikan rekomendasi agar pimpinan Klien atau atasan pimpinan Klien menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. h.untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Tim Audit mengomunikasikan hasil Audit Investigatif dengan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang meminta bantuan audit dengan melakukan Ekspose. 2) Ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. 3) Tujuan dilakukannya Ekspose dengan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Tim Audit memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil Audit Investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak. 4) Kesepakatan hasil Ekspose dituangkan dalam Risalah Ekspose yang ditandatangani oleh lrban IV dan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). - C.PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL AUDIT 1 . LHAI dikirimkan kepada Pihak yang meminta audit. Atas Audit Investigatif yang diinisiasi oleh Inspektorat, LHAI dapat dikirimkan kepada atasan Klien.
  1. 2.Setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan LHAI baik asli maupun salinan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy kepada pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang sesuai ketentuan perundang undangan.
  2. 3.Salinan LHAI dapat diberikan dalam bentuk softcopy kepada pihak yang meminta audit setelah mendapatkan izin dari Pimpinan Inspektorat, dengan ketentuan berikut:
13. a.softcopy salinan LHAI diberikan dalam format PDF dengan dibubuhkan watermark RAHASIA" dan hanya ditujukan untuk instansi yang meminta dilakukan audit, misalnya "Rahasia, hanya untuk Kepolisian Resor xx" atau "Rahasia, hanya untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten xxx".
14. b.softcopy salinan LHAI dikunci dengan tingkat keamanan kata sandi yang memadai.
15. c.kata sandi disampaikan kepada pihak yang meminta audit secara terpisah dengan penyampaian softcopy salinan LHAI.
  1. 4.Pengelolaan laporan hasil Audit Investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
16. a.untuk LHAI yang berasal dari: 1) Permintaan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan disimpulkan berindikasi TPK terlebih dahulu disampaikan kepada Irban IV untuk dilakukan telaah/reviu sebelum dikirimkan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 2) Laporan/pengaduan masyarakat yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan disimpulkan berindikasi TPK terlebih dahulu disampaikan kepada Irban IV untuk dilakukan telaah/reviu sebelum kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum dan atasan Klien. 3) Laporan/pengaduan masyarakat atau permintaan Instansi Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Non-TPK) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, terlebih dahulu disampaikan kepada Irban IV unt�k [Mdilakukan telaah/reviu sebelum disampaikan kepada Pimpinan Klien j untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen, dengan tembusan laporan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI. 4) Pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan pimpinan Entitas Mitra yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan berindikasi Tindak Pidana Korupsi, maka LHAl disampaikan kepada Irban IV untuk dilakukan telaah/reviu sebelum disampaikan kepada Pimpinan Entitas Mitra untuk diserahkan kepada Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 5) Pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Entitas Mitra yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada lrban IV untuk dilakukan telaah/reviu sebelum disampaikan kepada Pimpinan Entitas Mitra untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta disampaikan kepada Atasan Klien dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAJ.
17. b.untuk penerusan LHAl atas masalah/Kasus di Badan Usaha dan Badan Lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Pimpinan Entitas Mitra, disampaikan kepada lrban IV untuk ditelaah/reviu terlebih dahulu sebelum diserahkan dengan SPM berkode SR kepada Pimpinan Entitas Mitra. 2) LHAI yang berasal dari permintaan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disampaikan kepada Irban IV untuk ditelaah/reviu terlebih dahulu sebelum diserahkan dengan SPM berkode SR kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
18. c.dalam ha! hasil telaah/reviu oleh Irban IV terhadap LHAI ternyata menunjukkan adanya kesalahan formal dan/atau kesalahan pada substansi LHAI yang bersifat signifikan, maka LHAl dikembalikan kepada Ketua Tim untuk diperbaiki. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Irban IV untuk ditelaah/reviu untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan tindak lanjut. D.BATASAN TANGGUNG JAW AB Batasan Tanggung Jawab dalam Audit Investigatif sebagai berikut: -----. 1 . Hasil Audit Investigatif didasarkan pada data, informasi, fakta yang diperoleh tim Audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Tindak Lanjut atas LHAl merupakan kewenangan dari Klien dan/atau Entitas Mitra yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
  2. 3.Batasan tanggung jawab sebagaimana angkal dan angka 2 di atas harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif. Penjaminan dan Peningkatan Kualitas atas Audit Investigatif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  3. 1.Penjaminan kualitas atas seluruh tahapan Audit dilaksanakan dengan metode penilaian intern;
  4. 2.Tujuan penilaian intern adalah men\'ga dan meningkatkan kualitas proses dan t/hasil Audit Investigatif sesuai SAIPE;
  5. 4.Dalam hal disimpulkan bahwa Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra menerima tingkat risiko yang tidak sesuai dengan tingkat risiko menurut organisasi Klien dan/atau Entitas Mitra, hasil pemantauan tindak lanjut dibahas dengan pimpinan Klien dan/atau Entitas Mitra di atasnya secara berjenjang.
  6. 5.Untuk pemantauan tindak lanjut atas LHAI yang disampaikan kepada Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berlaku ketentuan sebagai berikut:
19. a.dilakukan pemberitahuan kembali kepada Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) apabila LHAI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHAI. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan tembusan kepada Bupati.
20. b.rekonsiliasi tindak lanjut atas LHAI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
21. c.laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAI disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
  1. 6.Untuk pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil audit yang berindikasi TPK � dan telah disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra (Non Jnstansi Penyidik) berlaku ketentuan sebagai berikut:
22. a.apabila dalam Ekspose hasil Audit Jnvestigatif Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra atau setelahnya memberikan kuasa kepada pimpinan Auditor untuk menindaklanjuti hasil Audit Investigatif dengan penyerahan kepada penyidik, pimpinan Auditor menindaklanjutinya dengan melaksanakan Ekspose kepada penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan Serita Acara Ekspose.
23. b.dilakukan pemberitahuan kembali kepada Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra apabila laporan belum ditindaklanjuti dan tidak diberikan kuasa kepada pimpinan Auditor untuk menyerahkan hasil audit kepada penyidik dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat pemberitahuan disampaikan kepada pimpinan pejabat yang berwenang pada Klien dan/ atau Entitas Mitra dengan tembusan kepada Bupati.
24. c.disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi - t e m u an dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil audit kepada Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan.
25. d.rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan.
26. e.laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan tindak lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
  1. 7.Untuk pemantauan tindak lanjut atas LHAI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra yang temuannya bersifat non TPK berlaku ketentuan sebagai berikut:
27. a.dilakukan pemberitahuan kembali kepada Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra dengan tembusan kepada Bupati. rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak fVlsekali dalam 3 (tiga) bulan. r ' .
28. c.laporan basil rekonsiliasi memuat status penanganan tindak lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
  1. 8.Untuk pemantauan tindak lanjut LHAI atas permintaan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Non-TPK yang tindak lanjutnya berupa penuntutan oleh kejaksaan melalui upaya tuntutan perdata, pemantauan tindak lanjutnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
29. a.dilakukan pemberitahuan kembali kepada Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), apabila LHAI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHAI. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan tembusan kepada Bupati.
30. b.rekonsiliasi tindak lanjut atas LHAI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan basilnya dilaporkan kepada Bupati.
31. c.laporan basil rekonsiliasi memuat status penanganan tindak lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
  1. 9.Tindaklanjut dan basil pemantauan tindaklanjut yang dilakukan oleh Irban IV disampaikan setiap bulan kepada Bupati.
  2. 10.Dalam rangka pembinaan kepada Irban IV, Inspektur sewaktu-waktu dapat menugaskan pejabat di lingkungannya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan oleh Irban IV. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Inspektur sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan penugasan pengawasan bidang investigasi. 1 1 . Inspektur setiap akhir semester tahun berjalan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penugasan Bidang Investigasi. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan untuk penetapan kebijakan penugasan pengawasan bidang investigasi.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…