DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini, seperti Bupati, BPHTB, Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Tabungan Perumahan Rakyat, Rumah, Rumah Umum, dan Rumah Swadaya. Bab II mengatur ruang lingkup peraturan yang mencakup pembebasan BPHTB bagi MBR dan kriteria MBR. Bab III membahas pembebasan BPHTB bagi MBR, di mana objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, namun dikecualikan untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR sesuai kriteria tertentu. Bab IV menetapkan kriteria MBR berdasarkan besaran penghasilan, yang dihitung dari pendapatan bersih, dengan batasan penghasilan per bulan paling banyak Rp7.000.000 untuk kategori tidak kawin, dan Rp8.000.000 untuk kategori kawin dan peserta Tabungan Perumahan Rakyat. Bab ini juga mengatur batasan luas lantai rumah yang dikecualikan dari BPHTB, yaitu paling luas 36m untuk Rumah Umum dan satuan Rumah susun, serta 48m untuk pembangunan Rumah Swadaya. Bab V menyatakan bahwa pelaksanaan pembebasan BPHTB ini mengacu pada Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan BPHTB. Bab VI berisi ketentuan penutup yang menyatakan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KITS/Mn/2024, Nomor 3015/KITS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam mendukun g pe rce patan pe laksanaan pro gram pembangunan tiga juta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali -2. diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881 ) ;
6. 7.Peraturan Menteri Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
7. 8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
8. 9.Keputusan Menteri Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
9. 10.Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/Kprs/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARARAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati sanggau.
2.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan bangunan.
4.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
5.Tabungan perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
8.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
b.kriteria MBR.

BAB ILL

PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR

Pasal 3

(1)Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(2)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan Rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan Rumah pertama bagi MBR berdasarkan kriteria tertentu.
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me ngacu ke p ada pe ratu ran me n te ri yam g menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV

KRITERIA MBR

Pasal 5

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme Tabungan Perumahan Rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 6

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.maljin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/ atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.sulou bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.maljin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 7

(1)Biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.hargajual pemilikan Rumah umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah swadaya.
(2)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
1. a.hargajual Rumah tunggal;
2. b.hargajual satuan Rumah deret; dan
3. c.hargajual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual pemilikan Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Format surat permohonan pembebasan BPHTB bagi MBR dan surat pernyataan dalam rangka pembebasan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkarl dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
(2)Luas lantai paling luas 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan Rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemungutan BPHTB. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN Diundangkan di Sanggau pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Dr. MARINA RONA. SH. MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 19770315 200502 2 002 LAMPIRAN NOMOR : TENTANG : PERATURAN BUPATI SANGGAU 1 TAHUN 2025 PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR .........,........... Tahun ......... Nomor Lampiran Perihal Permohonan Pembebasan BPHTB bagi MBR Kepada Yth. Bupati Sanggau c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau di- Sanggau Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nana Alanat bertindak untuk dan atas mama Nana Wajib Pajak Alanat Objek Pajak ...............Telepon.................... Saya mengajukan Permohonan Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan lampiran dokumen sebagai berikut: 1) Karfu Tanda penduduk; 2) Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertarna; dan 3) Surat pemyataan penghasilan. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Pemohon,

11.SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR
1.SURAT PERNYATAAN MBR KATEGORI TIDAK KAWIN

a.Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN RUMAH PERTAMA Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nana Wajib Pajak Tempat/ Tanggal Lahir Pekeljaan NIK Alamat Wajib Pajak - Desa/Kelurahan - Ke camatan - Kabupaten No. Telepon/HP Lokasi Objek Pajak - Desa/Kelurahan • Ke c amatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa benar melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk Kepemilikan Rumah Pertama dengan data rumah sebagai berikut: Luas Tanah Luas Rumah/Luas Bangunan : Foto Rumah/ Bangunan Mengetahui, Kepala Desa/ Lurah. (................................) : Terlanpir •......,,..,..,-,,,,,,,, Yang membuat pernyataan, Meterai cukup (................................)
b.Surat Pernyataan Penghasilan Tetap MBR Kategori Tidak Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP MBR KATEGORI TIDAK KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Pajak Tempat/ Tanggal Lahir Pekeljaan NIK Alamat Wajib Pajak - Desa/Kelurahan - Ke c amatan - Kabupaten No. Telepon/HP I,okasi Objek Pajak - Desa/Kelurahan - Ke c amatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan saya (gaji/tunjangan/dan penghasilan lainnya) per bulan adalah dibawah atau sama dengan Rp7.000.000,OO (tujuh juta rupiah) yaitu sebesar Rp...................................(terbilang.................................................................) (daftar penghasilan sebagaimana terlampir). Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengetahui, Pimpinan lnstansi Tempat Bekerja, (................................) Yang membuat pernyataan Meterai cukup (................................)
c.Surat Pernyataan Penghasilan Tidak Tetap MBR Kategori Tidak Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TIDAK TETAP MBR KATEGORI TIDAK KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nana Wajib Pajak Tempat/ Tanggal Lahir Pekeljaan NIK Alanat Wajib Pajak - Desa/Kelurahan - Ke camatan - Kabupaten No. Telepon/HP Lokasi Objek Pajak - Desa/Kelurahan - Ke c amatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan tidak tetap saya per bulan adalah rata-rata dibawah atau sama dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yaitu sebesar Rp ................................... (terbilang........................„............ Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pemyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengetahui, Kepala Desa/Lurah ...... •....,....,....,...,,.,,, Yang membuat pemyataan, Meterai cukup (................................)
1. 2.SURAT PERNYATAAN MBR KATEGORI KAWIN
a.Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKIAN RUMAH PERTAMA Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Pajak Tempat/ Tanggal Lahir Pekerjaan NIK Alamat Wajib Pajak - Desa/Kelurahan - Kecanatan - Kabupaten No. Telepon/HP I,okasi Objek Pajak - Desa/Kelurahan - Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa benar melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk Kepemilikan Rumah Pertama dengan data rumah sebagai berikut: Luas Tanah Luas Rumah/Luas Bangunan : F`oto Rumah/ Bangunan Mengetahui, Kepala Desa/ Lurah ...... (...............................) : Terlampir `..`.```.````.``.``, .```..``` Yang membuat pernyataan Meteral cukep
b.Surat Pernyataan Penghasilan Tetap MBR Kategori Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP MBR KATEGORI KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Pajak Tempat/ Tanggal Lahir Pekeljaan NIK Alanat Wajib Pajak - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon/HP Lokasi Objek Pajak - Desa/Kelurahan - Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan saya (gaji/ tunjangan/ dan penghasilan lainnya) per bulan adalah dibawah atau sama dengan Rp8.000.000,OO (delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp...................................(terbilang..........................„......................................) (daftar penghasilan sebagaimana terlampir). Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengetahui, Pimpinan Instansi Tempat Bekelja (................................) .,,,. Yang membuat pernyataan Meterai cukup (................................)
c.Surat Pernyataan Penghasilan Tidak Tetap MBR Kategori Kawin SURAT PERNIATAAN PENGHASILAN TIDAK TETAP MBR KATEGORI KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Pajak Tempat/ Tanggal Lahir Pekeljaan NIK Alamat Wajib Pajak - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon/HP Lokasi Objek Pajak - Desa/Kelurahan - Kec amatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan tidak tetap saya per bulan adalah rata-rata dibawah atau sama dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp ................................... (terbilan8..................................-.....................................................................). Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengetahui, Kepala Desa/Lurah .... (..............,.................) Salinan sesuai dengan aslinya Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 19770315 200502 2 002 •....,.,,, Yang membuat pernyataan Meterai cukep (................................) Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…