DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I (Ketentuan Umum): Menjelaskan definisi dan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Bab II (Pemberian Tunjangan Hari Raya): Mengatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bab III (Pemberian Gaji Ketiga Belas): Mengatur tentang pemberian gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD. Bab IV (Pendanaan): Menjelaskan bahwa pendanaan THR dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah. Bab V (Ketentuan Penutup): Menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagainana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HART RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Bupati adalah Bupati sanggau.
3.Wakil Bupati adalah wakil Bupati sanggau.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kelja yang bekelja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawal yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNS tahap pertama dan calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100°/o.
8.Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selan].utnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sariggau.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan peljanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan memberikan pelayanan kepada mempunyai fleksibilitas dalam keuangan sebagai pengecualian pengelolaan daerah pada umumnya.
11.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. daerah dal aln masyarakat yang pola pengelolaan dari kete ntuan BAB 11 PEMBERIAN TUN`JANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNs dan CPNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan wakil Bupati;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.pimpinan BLUD; dan
6. f.pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tun].angan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar 100°/o (seratus persen) dari jumlah yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak men e rima tamb ah an p en gh asilan seb agaim an a dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangari Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan BLUD dan pegawai non pegawal ASN yang bertugas pada instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya bagi PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(6)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kelja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.
(7)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dihitung berdasarkan bulan bekelja dengan formula: (n/ 12) x penghasilan 1 (satu) bulan. n: merupakan lamanya bulan bekerja sebagal PPPK.
(8)Khusus CPNS, tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjanganjabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar 100°/o (seratus persen) dari jumlah yang diterima dalaln 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

BAB ILL

PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kelja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025.

Pasal 5

(1)Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2025.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) besarannya didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB IV

PENDANIIAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI SANGGAU, ttd YOHANES ONTOT Diundangkan di Sanggau pada tanggal 17 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH RABUPATEN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 10 Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19770315 200502 2 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…