DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I - Ketentuan Umum: Bab ini mendefinisikan berbagai istilah yang relevan, seperti Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bantuan Keuangan, dan lainnya. Bab II - Penghitungan Bantuan Keuangan: Bab ini mengatur bahwa Bantuan Keuangan diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara sah hasil Pemilu, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bab III - Penganggaran: Bab ini menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah. Bab IV - Pengajuan Bantuan Keuangan: Bab ini menjabarkan prosedur pengajuan permohonan Bantuan Keuangan oleh pengurus partai politik, termasuk kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan. Bab V - Verifikasi Kelengkapan Administrasi: Bab ini mengatur pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi permohonan dan pembuatan berita acara hasil verifikasi. Bab VI - Penyaluran Bantuan Keuangan: Bab ini mengatur proses penyaluran Bantuan Keuangan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke rekening partai politik. Bab VII - Penggunaan Bantuan Keuangan: Bab ini mengatur prioritas penggunaan Bantuan Keuangan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Bab VIII - Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan: Bab ini menjelaskan kewajiban partai politik untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikannya kepada BPK serta Bupati. Bab IX - Pembiayaan: Bab ini menyatakan bahwa biaya yang timbul akibat peraturan ini dibebankan pada APBD. Bab X - Ketentuan Lain-Lain: Bab ini mengatur ketentuan terkait Bantuan Keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada periode Pemilu sebelumnya, termasuk penyesuaian nilai bantuan jika terjadi perubahan hasil suara. Bab XI - Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;

b.fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
c.surat keterangan autentifikasi basil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPU;
d.nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pemyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e.Iaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
f.rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partal Politik; dan
1. 9.surat pemyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesual peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

(2)Format rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan format surat pemyataan ketua Partal Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal teljadi sengketa kepengurusan Pahai Politik di Daerah, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partal Politik yang disahkan oleh DPP Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum.

Pasal 8

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan pada. tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan. BABV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

(1)Kelengkapan administrasi perrnohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diverifikasi oleh tim.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menangani kesatuan bangsa dan politik.
(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menangani kesatuan bangsa dan politik;
2. b.Perangkat Daerah yang menangani keuangan dan aset;
3. c.Perangkat Daerah yang menangani pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.Perangkat Daerah yang menangani hukum; dan
5. e.KPU.
(4)Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
(2)Tim verifikasi menyarnpaikan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(3)Format berita acara basil verifikasi kelengkapan administrasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
(2)Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
(3)Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.
(4)Format berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam hampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

(1)Bantuan Keuangan kepada Partal Politik diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
(2)Selain digunakan untuk melaksanalcan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Paltai Politik juga digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.
(3)Penggunaan Bantuan Keuangan untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan.
(4)Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.seminar;
2. b.Iokakarya;
3. c.dialog interaktif;
4. d.sarasehan;
5. e.u]orkshop; dan
6. f.kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 13

(1)Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
1. a.pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal lka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.pengkaderan anggota Partal Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
(4)Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.pembayaran honorarium;
2. b.pembayaran transportasi kegiatan;
3. c.akomodasi dan konsumsi; dan
4. d.pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 14

(1)Kegiatan operasional sekretariat Partal Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berkaitan dengan:
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.
(2)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
1. a.keperluan alat tulis kantor;
2. b.rapat internal sekretariat;
3. c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
4. d.transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
5. e.pengadaan barang inventaris seperti jtmt.fore, komputer, atau mesin fotokopi;
6. f.sewa kantor;
  1. 9.honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
7. h.dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partal Politik.
(3)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.telepon, internet, listrik, dan air;
2. b.jasa pos dan giro;
3. c.surat menyurat; dan/atau
4. d.media cetak dan elektronik. sebagaimana
(4)Kegiatan operasional sekretariat Partal Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
2. b.penyimpanan data manual.
(5)Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
1. a.pemeliharaan peralatan barang elektronik sekretariat; dan/atau
2. b.pemeliharaan peralatan barang inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

(1)Partai pontik penerima Bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
(2)Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 16

( 1 ) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan.

(2)Laporan pertanggung].awaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belan].a dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.

Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

(1)Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menangani kesatuan bangsa dan politik setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua atau sebutan lain pada Partai Politik.
(3)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.
(4)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…