DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini, seperti "Arsip" dan "Jadwal Retensi Arsip (JRA)" Bab II: Klasifikasi Arsip menjelaskan bahwa klasifikasi arsip, JRA, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis disusun berdasarkan fungsi pencipta arsip, yaitu fungsi fasilitatif dan substantif. Bab III: Kode Klasifikasi Arsip dan JRA menjelaskan bahwa kode klasifikasi menggunakan sistem numerik dan berfungsi sebagai dasar untuk penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip. Bab IV: Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis menjelaskan sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat informasi: Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas, dan Biasa/Terbuka, serta mengatur akses arsip. Bab V: Ketentuan Penutup menyatakan bahwa beberapa Peraturan Bupati sebelumnya dicabut dan tidak berlaku lagi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari C. desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk koperasi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan; bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi serta untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahuri 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa. kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 19 59 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa dan desa adat atau yang disebut dengan mama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bervenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah Perangkat Daerah kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.
7.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nana lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketelwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa/Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10.Pendiri adalah orang-orang atau bebera.pa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
14.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
16.Revitalisasi Koperasi yang selanjutnya disebut Revitalisasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan koperasi, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemanghi kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi.
17.Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Koperasi oleh sebuah lembaga inkubasi untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi pembentukan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah. BAB 11 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam pelaksanaan kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau Revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB ILL

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang te lah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa/Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinelja pada koperasi Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema Revitalisasi.

Pasal 5

(1)Pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteri stik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.Revitalisasi, dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kineljanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ a.tau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 6

(1)Setiap Desa/Kelurahan ditargetkan Ko pe rasi, menyele nggarakan desa/ kelurahan khusus. membentuk musyawarah
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat D aerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Badan Pemusyawaratan Desa atau forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat D aerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nana, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 7

(1)Pengajuan nana Koperasi harus memuat nana Desa/ Kelurahan setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan mama Desa/Kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan mama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nana kecamatan. Pa-sat 8
(1)Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri, dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan Revitalisasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa/ Lurah sebagai ex-ofricio. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak mcmiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

( 1) Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor koperasi;
d.unit simpan pinjam koperasi;
e.gerai klinik Desa/Kelurahan;
f.penyediaan cold storage/coZc! chain atau gudang;
1. 9.Iogistik/distribusi; dan/atau
h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa/ Kelurahan setempat, karakteristik wilayah serta potensi Desa/ Kelurahan.

(2)Koperasi dapat bekeria sama dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kelja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
1. a.kelembagaan;
2. b.produksi;
3. c.pemasaran;
4. d.keuangan; dan
5. e.inovasi dan teknologi.
(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas partisipasi anggota;
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
3. c.kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
4. d.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/ wira Koperasi melalui Inkubasi.
(3)Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
2. b.memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
3. c.mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
4. d.meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4)Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
2. b.mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan u saha dan / atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
3. c.pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
4. d.mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
5. e.melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
(5)Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
  1. 1.hibah;
  2. 2.penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
  3. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
  1. 1.anggota;
  2. 2.non-anggota;
  3. 3.koperasi lain;
  4. 4.bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
  5. 5.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Kebi].akan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
2. b.mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kelja dan daya saing Koperasi;
3. c.mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
4. d.mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. e.mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
6. f.memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  1. 9.pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021