DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I - Ketentuan Umum: Bab ini mendefinisikan istilah-istilah yang relevan, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Retribusi, Jasa Umum, Wajib Retribusi, dan berbagai surat ketetapan. Bab II - Jenis Retribusi dan Kewenangan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi: Bab ini menguraikan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan pasar. Bab ini juga menetapkan Perangkat Daerah yang berwenang untuk memungut retribusi. Bab III - Wewenang Penetapan SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, SKRDKBT, dan SKRDLB: Bab ini memberikan wewenang kepada kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan retribusi terutang dan melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat di bawahnya. Bab IV - Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi: Bab ini menjelaskan proses pendaftaran dan pendataan wajib retribusi oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi. Bab V - Penetapan Retribusi: Bab ini mengatur penetapan besaran retribusi berdasarkan penggunaan jasa layanan, baik dengan SKRD, karcis, maupun dokumen lain yang dipersamakan. Bab VI - Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Bab ini merincikan cara pembayaran retribusi dan tata cara penagihan bagi yang tidak atau kurang bayar, termasuk denda yang dikenakan. Bab VII - Pemanfaatan Penerimaan Retribusi: Bab ini menyatakan bahwa penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersangkutan. Bab VIII - Kerja Sama Pemungutan Retribusi: Bab ini memuat aturan mengenai kerja sama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga untuk jenis pelayanan kebersihan dan parkir di tepi jalan umum. Bab IX - Pemeriksaan: Bab ini menjelaskan pembentukan tim dan kewajiban wajib retribusi dalam proses pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi. Bab X - Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kedaluwarsa: Bab ini mengatur bahwa penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun dan piutang yang tidak mungkin ditagih dapat dihapuskan oleh Bupati. Bab XI - Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku beberapa peraturan bupati sebelumnya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Retribusi terutang sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menerbitkan SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.

(2)Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Retribusi, kepala Perangkat Daerah, dapat melimpahkan kewenangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah.
(3)Bentuk format SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, SKRDKBT, dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK RFTRIBUSI

Pasal 5

(1)Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola Retribusi, dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
(2)Seluruh Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi Subjek Retribusi dan objek Retribusi.
(3)Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
(4)Formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

Pasal 6

Pemutakhiran data Wajib Retribusi dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu oleh masing-masing Pera.ngkat Daerah pengelola/pemungut Retribusi. BABV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Penetapan besaran Retribusi ditetapkan berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalarn pengelolaan Retribusi.
(2)Penetapan Retribusi terutang dengan menggunakan:
1. a.SKRD;
2. b.karcis; dan
3. c.dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

(1)SKRD ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum yang merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
2. b.pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, dan/atau jenis sampan/ limbah kakus/ limbah cair;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
4. d.pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, kelas pasar, jangka waktu pemakaian F`asilitas Pasar, dan/atau jenis pemakaian F`asilitas Pasar.
(3)SKRD paling sedikit memuat data:
1. a.nomor SKRD;
2. b.nana wajib Retribusi;
3. c.alamat Retribusi;
4. d.tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
5. e.besaran Retribusi.

Pasal 9

(1)Penetapan Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut; dan/atau
2. b.penentuan besaran Retribusi sesuai dengan fasilitas jasa yang diberikan.
(2)Objek Retribusi yang menggunakan karcis sebagai berikut:
1. a.penyediaan tempat khusus parkir ditepi jalan umum; dan
2. b.pelayanan kebersihan.
(3)Karcis yang digunakan dinyatakan sah apabila sudah disahkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
(4)Porporasi karcis berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 10

(1)Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan:
1. a.pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan pengelola Retribusi;
2. b.pembayaran melalui bank yang ditunjuk;
3. c.transfer antar bank; atau
4. d.pembayaran melalui platfomi digital.
(2)Pembayaran Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah/rekening penerimaan Daerah.
(3)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke kas Daerah oleh bendahara penerimaan pengelola Retribusi melalui bank persepsi yang bekelja sama dengan Pemerintah Daerah paling lama 1 x 24 Jam.

Pasal 11

(1)Retribusi yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo.
(3)Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
(4)Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
(5)Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang, paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.
(6)Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Retribusi terutang belum dilunasi, dikenakan denda sebesar 1°/o (satu persen) per bulan dari jumlah Retribusi yang terutang, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.
(7)Penerbitan surat pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Iembar ke-i untuk Wajib Retribusi; dan
2. b.Iembar ke-2 untuk Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

BAB VII

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1)Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan BLUD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Mekanisme dan teknis pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII

KERLJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
(2)Kelja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Retribusi:
1. a.pelayanan kebersihan; dan
2. b.pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(4)Kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
(5)Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efesiensi dan efektifitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 14

(1)Pihak yang menjadi subjek kelja sama Pemungutan Retribusi adalah :
1. a.kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
2. b.pemerintah daerah lainnya;
3. c.pihak swasta;
4. d.organisasi masyarakat; dan
5. e.perorangan.
(2)Bentuk kerja sama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.,

BAB IX

PBMERIKSAAN

Pasal 15

(1)Perangkat Daerah pemungut Retribusi membentuk tim yang bertugas melakukan Pemeriksaan untuk menggali kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini.
(2)Tim sebagalmana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…