DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini, seperti Bupati, Retribusi Daerah, Wajib Retribusi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Retribusi PBG, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Tabungan Perumahan Rakyat, Rumah Umum, dan Rumah Swadaya. Bab II mengatur ruang lingkup peraturan yang mencakup pembebasan Retribusi PBG bagi MBR dan kriteria MBR. Bab III membahas pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, yang diberikan satu kali berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi. Bab IV menetapkan kriteria MBR berdasarkan besaran penghasilan per bulan, yaitu paling banyak Rp7.000.000 untuk kategori tidak kawin dan Rp8.000.000 untuk kategori kawin atau peserta Tabungan Perumahan Rakyat. Bab ini juga mengatur batasan luas lantai rumah yang dikecualikan dari retribusi, yaitu paling luas 36 m untuk Rumah Umum dan satuan rumah susun, serta 48 m untuk pembangunan Rumah Swadaya. Bab V menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemungutan Retribusi PBG. Bab VI berisi ketentuan penutup yang menyatakan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 2025.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati sanggau.
2.Retribusi Daerah yang selan].utnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
4.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PEG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
5.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PEG adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
7.Tabungan perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/ atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
8.Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
9.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pembebasan Retribusi PEG bagi MBR; dan
b.kriteria MBR.

BAB ILL

PEMBEBASAN RETRIBUSI PEG BAGI MBR

Pasal 3

(1)Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG.
(2)Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

BAB IV

KRITERIA MBR

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme Tabungan Perumahan Rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.maljin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/ atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.maljin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

(1)Biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.hargajual pemilikan Rumah umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah swadaya.
(2)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hargajual rumah tunggal;
2. b.hargajual satuan rumah deret; dan
3. c.hargajual satuan rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual pemilikan Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan hams mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Format surat perrnohonan pembebasan Retribusi PEG bagi MBR dan surat pemyataan dalam rangka pembebasan Retribusi PEG bagi MBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.000.000,OO (delapan juta rupiah).
(2)Luas lantai paling luas 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pemungutan Retribusi PBG.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN Diundangkan di Sanggau pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 2. Salinan sesuai dengan aslinya NIP.19770315 200502 2 002 LAMPIRAN NOMOR : TENTANG : PERATURAN BUPATI SANGGAU 1 TAHUN 2025 PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEG BAGI MBR .........,........... Tahun ......... Nomor Lampiran Perihal Perrnohonan Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR Kepada Yth. Bupati Sanggau c.q. Kepala Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau di- Sanggau Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Alamat bertindak untuk dan atas mama Nama Wajib Retribusi Alamat Objek Retribusi •.............. Telepon .................... Saya mengajukan Perlnohonan Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan lampiran dokumen sebagai berikut: 1) Kartu Tanda penduduk; 2) Surat pemyataan Kepemilikan Rumah pertama; dan 3) Surat pernyataan penghasilan. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Pemohon,

11.SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN RETRIBUSI PEG BAGI MBR
1.SURAT PERNYATAAN MBR KATEGORI TIDAK KAWIN

a.Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKIAN RUMAH PERTAMA Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Retribusi Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan NIK Alamat Wajib Retribusi - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon/ HP Lokasi Objek Retribusi - Desa/Kelurahan • Kecamatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa benar melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk Kepemilikan Rumah Pertama dengan data rumah sebagai berikut: Luas Tanah Luas Rumah/Luas Bangunan : Foto Rumah/ Bangunan : Terlampir Mengetahui, Kepala Desa/ Lurah (................................) ®®® ,,,,,,,,,,,,,, Yang membuat pernyataan, Meterai cukup (................................)
b.Surat Pernyataan Penghasilan Tetap MBR Kategori Tidak Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP MBR KATEGORI TIDAK KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Retribusi Tempat/ Tanggal Lahir Pekerjaan NIK Alamat Wajib Retribusi - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon/HP I+okasi Objek Retribusi - Desa/Kelurahan - Ke c amatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan saya (gaji/tunjangan/dan penghasilan lainnya) per bulan adalah dibawah atau sama dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yaitu sebesar Rp...................................(terbilang..........................................................................). (daftar penghasilan sebagaimana terlampir). Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengetahui, Pimpinan Instansi Tempat Bekerja, (................................) .,,....,,,,..........,....... Yang membuat pemyataan Meterai cukup (..............................,.)
c.Surat Pernyataan Penghasilan Tidak Tetap MBR Kategori Tidak Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TIDAK TETAP MBR KATEGORI TIDAK KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Retribusi Tempat/ Tanggal Lahir Pekeljaan NIK Alamat Wajib Retribusi - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon/HP Icokasi Objek Retribusi - Desa/Kelurahan I Kecanatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan tidak tetap saya per bulan adalah rata-rata dibawah atau sama dengan Rp7.000.000,OO (tujuh juta rupiah) yaitu sebesar Rp .......................................... (terbilang.......„.........................................................................................................). Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengetahui, Kepala Desa/Lurah ...... .,...,...................... Yang membuat pernyataan, Meterai cukup (................................)
1. 2.SURAT PERNYATAAN MBR KATEGORI KAWIN
a.Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKIAN RUMAH PERTAMA Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Retribusi Tempat/ Tanggal Lahir Pekeljaan NIK Alamat Wajib Retribusi - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon/HP Lokasi Objek Retribusi - Desa/Kelurahan - Kec amatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa benar melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan untuk Kepemilikan Rumah Pertama dengan data rumah sebagai berikut: Luas Tanah Luas Rumah/Luas Bangunan : F`oto Rumah/ Bangunan Mengetahui, Kepala Desa/ Lurah. (...............................) : Terlampir . +, Yang membuat pernyataan Meterai cukup
b.Surat Pernyataan Penghasilan Tetap MBR Kategori Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP MBR KATEGORI KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Retribusi Tempat/ Tanggal Lahir Pekeljaan NIK Alamat Wajib Retribusi - Desa/Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten No. Telepon/HP Lokasi Objek Retribusi - Desa/Kelurahan - Ke c amatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan saya (gaji/tunjangan/dan penghasilan lainnya) per bulan adalah dibawah atau sama dengan Rp8. 000. 000 , 00 (delapan j uta rupiah) yaitu sebesar Rp (terbilang. •..............................). (daftar penghasilan sebagaimana terlampir). Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengetahui, Pimpinan Instansi Tempat Bekerja (................................) ®,,, Yang membuat pemyataan Meterai cukup (................................)
c.Surat Pernyataan Penghasilan Tidak Tetap MBR Kategori Kawin SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TIDAK TETAP MBR KATEGORI KAWIN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Wajib Retribusi Tempat/Tanggal Lahir Pekeriaan NIK Alamat Wajib Retribusi - Desa/Kelurahan I Kecamatan - Kabupaten No. Telepon/HP Lokasi Objek Retribusi - Desa/Kelurahan - Ke c amatan Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah seluruh penghasilan tidak tetap saya per bulan adalah rata-rata dibawah atau sama dengan Rp8. 000. 000 , OO (delapan juta rupiah) yaitu sebesar Rp................................... (terbilang..............................................................-................-..................... ). Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengari sebenar-benamya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Mengetahui, Kepala Desa/Lurah .... (................................) Salinan sesuai dengan aslinya NIP.19770315 200502 2 002 .........,.,....,,......,.... Yang membuat pemyataan Meterai cukup (................................) Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…