DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM memuat pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini. BAB II: RUANG LINGKUP menetapkan bahwa ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi maksud, tujuan, fungsi, jangka waktu, dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya. BAB III: PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN mengatur secara rinci proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. BAB IV: KETENTUAN PENUTUP mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 a.yat (1) C. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keria Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana ker].a perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupatl; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tc'ntang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peme rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan LJangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERLJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Bupati adalah Bupati sanggau.
3.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode i (satu) tahun.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. BAB 11 RENJA-PD

Pasal 2

(1)Renja-PD memuat prcigram, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Dac.rah dan RKPD.
(2)Renja-PD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan penjabaran tahun 11 rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi kineria tahun sebelumnya, tujuan, dan sasaran, serta rencana kelja dan pendanaan Perangkat Daerah.
(3)Renja-PD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BABI : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Hasil Evaluasi Renja-PD Tahun Lalu;
3. c.BAB Ill : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. d.BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. e.BABV : Penutup.
(4)Renja-PD tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Renja-PD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kel]a anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut Renja-PD tahun 2026 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 4

Renja-PD tahun 2026 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun beljalan.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing Program.
(2)Laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), disampalkan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
1. a.kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
3. c.kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pc.ngawasan, paling la.mbat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tnwulan yang bersangkutan.
(3)Laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB ILL

VERIFIKASI, PENGENDALIAN , DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi, pengendalian, dan evaluasi Renja-PD tahun 2026.
(2)Verifikasi, pengendalian, dan evaluasi Renja-PD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.verifikasi Renja-PD;
2. b.pengendalian kebijakan;
3. c.pengendalian pelaksanaan; dan
4. d.evaluasi hasil.

Pasal 7

(1)Verifikasi Renja-PD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a untuk menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2026.
(2)Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk menjamin bahwa Renja-PD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026.
(3)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta indika.tor kinelja dan pagu indikatif dalam Renja-PD telah berpedoman pada penyusunan RKPD tahun 2026.
(4)Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menilal daya scrap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (£7tpu9, keluaran (oztapLtc) dan hasil (oLitcome) yang ditetapkan dalam dokumen Renja-PD tahun 2026.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya. dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 4 Agustus 2025 BUPATI SANGGAU, ttd YOHANES ONTOT Diundangkan di Sanggau pada tanggal 4 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB BBRITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 26. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19770315 200502 2 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…