DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Berikut adalah materi pokok dari Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2024 yang dipecah per bab. Bab I: Ketentuan Umum Bab ini mendefinisikan istilah-istilah penting yang digunakan dalam peraturan, seperti Daerah (Kabupaten Sanggau) , Bupati (Bupati Sanggau) , dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Selain itu, bab ini juga menjelaskan istilah-istilah spesifik terkait penegakan hukum, seperti: Ketertiban Umum: Keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan dengan tertib, teratur, nyaman, dan tenteram. Peraturan Daerah (Perda): Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS): Pejabat yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah. Biaya Paksaan Penegakan Hukum: Sanksi tambahan berupa pembebanan biaya kepada pelanggar. Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP): Surat yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya, dan batas waktu pemenuhan sanksi. Bab II: Sanksi Administratif Bab ini menjelaskan cara penegakan sanksi administratif, yang dapat berupa tindakan preventif dan represif non-yustisial. Tindakan Preventif: Dilakukan untuk mencegah pelanggaran, seperti penghentian pelanggaran, mengurangi risiko, dan menghentikan bahaya. Tindakan Represif Non-Yustisial: Berupa pengenaan sanksi seperti pembebanan tanggung jawab hukum, pembayaran uang, atau kewajiban untuk memulihkan keadaan semula akibat pelanggaran. Sanksi administratif diberikan secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga penutupan usaha. Tahapan pemberian peringatan tertulis adalah: Peringatan Pertama: Jangka waktu 7 hari kalender. Peringatan Kedua: Jangka waktu 3 hari kalender jika peringatan pertama tidak dipatuhi. Peringatan Ketiga: Jangka waktu 1 hari kalender jika peringatan kedua tidak dipatuhi. Jika setelah peringatan ketiga pelanggar tetap tidak mematuhi, dapat dilakukan penghentian sementara atau penutupan usaha. Bab III: Tata Cara Pelaksanaan Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum Bab ini mengatur tata cara penanganan pelanggaran yang ditemukan langsung oleh PPNS atau Satpol PP. Pelanggar akan diberikan STBP yang berisi identitas pelanggar, pasal yang dilanggar, besaran biaya paksaan penegakan hukum, dan konsekuensi jika tidak dipenuhi. PPNS juga dapat melakukan tindakan lain untuk menjamin pemenuhan sanksi, seperti: Penahanan KTP atau identitas lainnya. Penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran. Pemasangan stiker atau segel. STBP dibuat dalam rangkap tiga, satu untuk pelanggar, satu untuk PPNS, dan satu sebagai arsip. Pelanggar harus membayar denda dan menunjukkan bukti setoran untuk mengambil kembali barang yang diamankan. Jika pembayaran tidak dilakukan, PPNS akan melakukan pemanggilan maksimal tiga kali. Apabila setelah tiga kali pemanggilan pelanggar tetap tidak membayar, maka akan dilakukan Pemanggilan Paksa. Bab IV: Ketentuan Penutup Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Desember 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pene tapan Pe raturan Pe merin tah Pe nggan ti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ke te n te ram an M asyarakat se rta Pe li n dungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Bupati adalah Bupati sanggau.
3.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten San88au.
4.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, teratur, nyarnan dan tentram.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.
6.Penyidik pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah.
7.Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalarn bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.
8.Tindakan Represtr IVon yttstisz.ciz adalah tindakan yang dilakukan satuan poisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah yang bersifat pembinaan tanpa melalui proses persidangan. 2
9.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggunedawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10.Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan- tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh penyidik pegawai negeri sipil.
11.Sanksi Administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan se suatu atas dasar ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
12.Pelanggar adalah orang yang melanggar peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Sanggau.
13.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14.Pemanggilan Paksa adalah salah satu upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan. BAB 11 SANKSI ADMINISTRATIF`

Pasal 2

(1)Penegakan Sanksi Administratif, dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan Tindakan Repriesir IVon yustisi.CZZ dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum.
(2)Si fat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penghentian pelanggaran;
2. b.tindakan memperkecil resiko;
3. c.menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
4. d.upaya mempersempit/ melokalisasi dampak;
5. e.tindakan tertentu secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
6. f.meminimalisasi kerugian masyarakat.
(3)Si fat Tindakan Rep7ieslr IVon yttstisfa! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:
1. a.tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
2. b.pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan / pelaksanaan Perda;
3. c.kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
4. d.memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.
(4)Dalam pengenaan Sanksi Administratif, Bupati dapat memberikan:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.menghentikan sementara dari kegiatan;
3. c.menutup usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
4. d.pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
(5)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan secara bertahap.
(6)Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.surat peringatan pertama diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender agar orang/badan hukum yang melanggar, melaksanakan kewa].iban atau menertibkan sendiri;
2. b.apabila setelah peringatan pertama, Pelanggar tetap tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menertibkan sendiri, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender agar orang/ badan hukum yang melanggar, melaksanakan kewajiban atau menertibkan sendiri; dan
3. c.apabila setelah peringatan pertama dan kedua, Pelanggar tetap tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menertibkan sendiri, diberikan surat peringatan ketiga untuk jangka waktu 1 (satu) hari kalender agar orang/badan hukum yang melanggar, melaksanakan kewajiban atau menertibkan sendiri.
(7)Apabila setelah surat peringatan ketiga Pelanggar tetap tidak melaksanakan kewajiban atau menertibkan sendiri, maka dapat dilakukan tindakan penghentian sementara dari kegiatan dan menutup usaha dan/atau kegiatan setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait.
(8)Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ILL

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGARAN HUKUM

Pasal 3

(1)Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau anggota Satpol PP diberikan STEP yang berisikan:
1. a.identitas Pelanggar;
2. b.ketentuan pasal yang dilanggar;
3. c.besarnya biaya penegakan/pelaksanaan Perda;
4. d.tindakan yang harus dilakukan oleh Pelanggar;
5. e.batas waktu pemenuhan sanksi; dan
6. f.konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
(2)Selain menerbitkan STEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat melakukan:
1. a.penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya;
2. b.penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran; dan
3. c.pemasangan stiker/ papan pengumuman/ segel sebagai Pelanggar.
(3)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh Pelanggar.
(4)PPNS yang telah memberikan STEP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada atasan langsung dari PPNS.
(5)F`ormat STEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam I,ampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)STEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada Pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan atau disampaikan kepada PPNS atau atasan langsung dari PPNS, dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Satpol PP.
(2)Setiap Pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam buku register pelanggaran di Satpol PP.

Pasal 5

(1)Pelanggar yang telah menerima STEP memberikan bukti setoran berupa surat tanda setor atau bukti lain yang dipersamakan sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap diberikan kepada Bendahara Penerimaan Satpol PP atau Kas Daerah dan 1 (satu) rangkap diberikan kepada PPNS sebagai syarat pengambilan barang yang diamankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)F`ormat surat tanda setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bendahara Penerimaan melakukan pemindahbukuan atas pembayaran Biaya Paksaan Penegakan Hukum ke rekening Kas Daerah.

Pasal 7

(1)Pelanggar yang tidak melaksanakan pembayaran Biaya Paksaan Penegakan Hukum, dilakukan pemanggilan oleh PPNS paling banyak 3 (tiga) kali, dengan rentang waktu antara masing-masing pemanggilan adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(2)Apabila setelah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Pelanggar tidak melakukan pembayaran Biaya Paksaan Penegakan Hukum, maka dilakukan Pemanggilan Paksa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Desember 2024 Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN Diundangkan di Sanggau pada tanggal 2 Desember 2024 Pj. SEKRRTARIS DAERAH KABUPATBN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 34 :-:==-:-i-i-=-i-i¥;=ij_:_:-: MM Pembina Tingkat I NIP.19770315 200502 2 002 6 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 34 TAHUN 2024 TENTANG : TATA CARA PELAKSANjIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTAN G PERUBAHAN ATA S PE RATURAN DAERAII KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM FORMAT PERINGATAN TERTULIS KOP SURAT SURAT PERINGATAN I Nomor : Pertimbangan Dasar Hukum Nana NIK Alamat Pekeljaan bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat peringatan kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/ Pidana;

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang;
2.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
3.Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum; Diberikan Peringatan I kepada: Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat peringatan pertama dengari ketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Demikian Surat Peringatan I ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 7 San88au,............. Mengetahui, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau KOP SURAT SURAT PERINGATAN 11 Nomor : Pertimbangan bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat peringatan kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah / Pidana; Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang;
2.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
3.Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum; Diberikan Peringatan 11 kepada : Nama NIK Alamat Pekerjaan Schubungan dengan pelanggaran terhadap Pelaturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami meinberikan surat peringatan kedua dengan ketentuan sebagai berikut: Demikian Surat Peringatan 11 ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil San88au,............. Mengetahui, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau 8 KOP SURAT SURAT PERINGATAN Ill Nomor : Pertimbangan bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka da]am hal ini perlu membuat peringatan kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah / Pidana; Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang;
2.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
3.Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum; Diberikan Peringatan Ill kepada : Nana NIK Alamat Pekeljaan Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengrn ini karni memberihan surat peringatan kedua dengan ketentuan sebagri berikut: 5. 6. 7. 8. Demikian Surat Peringatan Ill ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil NIP.19770315 200502 2 002 9 Sanggau,............. Mengetahui, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 34 TAHUN 2024 TENTANG : TATA CARA PEIAKSANAAN PERATURAN DAERAII KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM FORMAT STBP KOP SURAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STEP) Pada hari ini .............. tanggal .......... bulan ............... tahun ........... sekitar pukul ............... Wib, Saya selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATPOL PP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagal berikut: Nana NIK Tempat Tanggal Lahir Alanat Pekeq.aan NOHp Tempat Kejadian Pelanggaran Hari/ Tanggal Kejadian Pelanggaran Waktu Kejadian Pelanggaran Emafl Hasil penertiban ditemukan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, berkenaan hal tersebut agar saudara:
1.Membayar pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar „„ ..... ), dibayar ke rekening Badan Pendapatan Daerah (Nomor Rekening: 3001000016).
2.Tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
3.Apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak memenuhi pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar yang dimaksud point 1 diatas, maka saudara akan diproses dalam pelanggaran tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Sangg;zxn 3atan 3enderat Sudirman No.1prxI KehaTaha;n Beringin, Kecanatcl,n Kcapuas, Kabttpaten Scz7tggou pada waktu yang ditentukan.
4.Setelah melakukan transfer pembayaran untuk melaporkan bukti pembayaran kepada Penyidik/ Petugas Satpol PP. Demikian menjadi perhatian dan dilaksanakan saudara. Sanggau' Pelanggar, NIP 19770315 200502 2 002 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN 10 LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 34 TAHUN 2024 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM FORMAT SURAT TANDA SETOR PEMERINTAII KABUPATEN SANcOAU Lembar 1 : Pelanggar SATUAN POLISI PAMONG PRATA Lembar 2 : BankI.embar3:PPNSLembar4:Bapenda qfas Daerah) Jalan Pancasila No. 03 Sanggau (78512) Telp/ Fax I (0564) 21662 e-mail : satpolppenail.sanggau.go.id Website : www.sanggau.go.id Lembar 5 : Arsip Setoran ke : SURAT TANDA SRTOR Setoran seperti ini dalam tahun : Nomor : telah dilakukan pada tanggal Nama Alamat Berdasarkan :Tanggal Harap menerima uang sebesar Rp. (dengan hurufl yaitu No. Nomor Rekening Uraian rincian pelanggaran Jumlah(Rp.) Uang tersebut di atas diterima oleh Bank Mengetahui : tanggal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten SanggauNIP. Catata;n : 1 (safe) STS unfuk 1 (safu) je:nis pela:nggaran ..,-- `:..::.`':.. M I,',1 NIP 19770315 200502 2 002 11 Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…