DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Bab ini berisi tentang definisi dan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, dan UHC (Universal Health Coverage). BAB II Tujuan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan: Bab ini menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau, yaitu untuk memperluas cakupan peserta JKN, meningkatkan cakupan kepesertaan hingga 98%, memberikan manfaat jaminan sosial, serta memastikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel. BAB IVA UHC (Universal Health Coverage): Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi berbagai Perangkat Daerah, pimpinan badan usaha, camat, serta kepala desa/lurah dalam mendukung pencapaian UHC di Kabupaten Sanggau. BAB V Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan ztrLjz/ersaz hec{!th cot;erage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, Pe in e rim tah Kabu pate n S an ggau be rko mitme n memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Sanggau dengan target kepesertaan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan mencakup seluruh masyarakat di Kabupaten San88au;
c.bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program |Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pe n e tapan Pe raturan Pe me rim tah Pe ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pe ne tapan Pe raturan Pe me rim tah Pe nggan ti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 28);
12.Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PRO GRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN SANGGAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program |Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 32), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 19 sampai dengan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati sanggau.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten San8gau.
5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah 3 b ad an hukum yang dib e n tuk un tuk menyelenggarakan j aminan ke sehatan.
7.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah/ pemerintah daerah.
8.|Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Prograln LJKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
9.Integrasi adalah pengikutsertaan peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Sanggau ke dalam program jaminan kesehatan nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
10.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan.
11.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan perseorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnostik, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
12.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat F`KRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
13.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada F`KTP berdasarkan j umlah p e se rta yam g te rd aftar tan pa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14.Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang diberikan setelah melakukan pelayanan.
15.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah/ pemerintah daerah.
16.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang dibahas dan disetujui oleh DPR.
19.U".uersczz Hecz!th Coueroge yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
20.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
21.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
22.Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PPUPN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan program LJaminan Kesehatan bertujuan untuk:

a.memperluas cakupan kepesertaan Program JKN melalui BPJS Kesehatan secara cepat, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat sasaran demi tercapainya UHC;
b.meningkatkan cakupan kepesertaan Program |JKN 980/o (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah penduduk;
c.memberikan manfaat jaminan sosial bagi penduduk Daerah;
d.memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan dilaksanakan secara profesional;
e.pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
f.pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
1. 3.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA UHC

Pasal 9A

(1)Pemerintah Daerah wajib mendukung pencapaian UHC.
(2)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Program JKN dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Kesehatan;
2. b.menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta Program JKN di Daerah dengan mengacu pada formularium nasional dan kompedium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dan sumber daya kesehatan yang berkualitas di wilayah Daerah;
4. d.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu syarat pengurusan izin dibidang kesehatan; dan
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi layanan pada setiap fasilitas kesehatan di Daerah bersama dengan BPJS Kesehatan.
(3)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
1. a.melakukan verifikasi dan validasi data DTKS dan PBI;
2. b.melakukan usulan perubahan/ mutasi pemenuhan dan/atau penambahan kuota PBI; dan
3. c.melakukan pemetaan data penduduk yang telah dan belum terdaftar Program JKN bersama Perangkat Daerah terkait dan BPJS Kesehatan.
(4)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang keuangan daerah adalah sebagai berikut:
1. a.menghitung dan/ atau memperhitungkan, mengalokasikan pemotongan dana Iuran Program JKN yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
2. b.menyediakan dan mensinergikan data aparatur sipil negara yang memuat jumlab tenaga kerja dan besaran penghasilan per satuan kerja dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan;
3. c.meningkatkan alokasi anggaran bagi peserta Program JKN dengan segmen penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. d.melakukan pembayaran dan/atau penyetoran Iuran jaminan sosial kesehatan tepat jumlah dan tepat waktu.
(5)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:
1. a.memastikan semua aparatur sipil negara berserta anggota keluarganya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. b.menginstruksikan kepada semua peserta PPUPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif Program JKN; dan
3. c.menyediakan dan mensinergikan data aparatur sipil negara yang memuat jumlah tenaga kelja dan besaran penghasilan per satuan kelja dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.
(6)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai berikut:
1. a.menghimbau dan mendorong setiap pemohon perizinan untuk terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN;
2. b.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu dokumen kelengkapan pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik; dan
3. c.menyediakan dan mensinergikan data badan usaha yang memuat jumlah tenaga kerja, jenis usaha, alamat, dan kontak pemilik dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha dalam Program LJKN.
(7)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. a.meningkatkan pengawasan dan kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap Program LJKN;
2. b.mendorong kepada seluruh tenaga kelja dalam hubungan kerja/penerima upah maupun diluar hubungan kerja/perierima upah untuk mengikuti Program JKN dalam rangka memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan kepada seluruh tenaga kerja di Daerah;
3. c.mengoptimalkan perseorangan yang memiliki usaha dan perusahaan berbadan hukum untuk me nd aftar waj ib lap o r kete nagake rj aan di perusahaan;
4. d.melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa teguran hingga penghentian pelayanan publik tertentu kepada pemberi kelja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kelja, dan pekerja yang tidak memenuhi kewajiban dalam Program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.menyediakan dan mensinergikan data badan usaha yang memuat jumlah tenaga kerja, jenis usaha, alamat, dan kontak pemilik dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuban badan usaha dalam Program JKN.
(8)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro adalah sebagai berikut:
1. a.mendorong kepada seluruh industri kecil menengah dan retail, pelaku koperasi, usaha mikro, dan pedagang kaki lima serta tenaga kelja yang terlibat didalamnya untuk patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar Iuran Program JKN;
2. b.menghimbau dan mendorong seluruh industri kecil menengah dan retail, pelaku koperasi, usaha mikro, dan pedagang kaki lima, baik pengurus, pengawas, serta tenaga kerja yang terlibat didalamnya untuk mengikuti Program |JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. c.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif dalam Program JKN bagi anggota binaan dari koperasi dan usaha mikro;
4. d.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif dalam Program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pendirian koperasi; dan
5. e.menyediakan data perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro yang memuat jumlah tenaga kerja, jenis usaha, alamat, dan kontak pemilik untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha dalam Program JKN.
(9)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:
1. a.bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan pemadanan data guna mempermudah proses verifikasi dan validasi DTKS dan peserta Program LJKN terdaftar, untuk kemudian dilakukan pemetaan data penduduk Daerah yang telah dan belum terdaftar Program JKN; dan
2. b.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu syarat pengurusan administrasi dan dokumen kependudukan.
(10)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:
1. a.memastikan seluruh kepala desa dan perangkat desa telah terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN yang disertai pembayaran Iuran sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. b.memastikan seluruh badan permusyawaratan desa telah terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN;
3. c.mensyaratkan kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurdsan perumusan rencana anggaran dan pertanggungjawaban oleh desa;
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rekrutmen peserta dan sosialisasi Program JKN dengan melibatkan desa dan BPJS Kesehatan; dan
5. e.menyediakan dan mensinergikan data kepala de sa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dalam Program JKN.
(11)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perhubungan adalah menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu syarat pengurusan izin dibidang perhubungan sesuai dengan wewenang dan kendalinya.
(12)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan adalah sebagai berikut:
1. a.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu syarat pengurusan izin dibidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan sesuai dengan wewenang dan kendalinya; dan
2. b.menghimbau dan mendorong pelaksana konstruksi dan para pekerja konstruksi merupakan peserta aktif dalam Program JKN.
(13)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:
1. a.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu syarat pengurusan izin dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan wewenang dan kendalinya; dan
2. b.menghimbau dan mendorong penyedia jasa konstruksi dan para pekerja konstruksi merupakan peserta aktif dalam Program JKN.
(14)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut:
1. a.memastikan petani penerima program kementerian pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan peserta aktif dalam Program JKN;
2. b.memastikan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan peserta aktif dalam Program JKN; dan
3. c.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu syarat pengurusan izin dibidang pertanian dan perikanan.
(15)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:
1. a.memastikan seluruh tenaga pengajar dan pelaku kebudayaan telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program LJKN;
2. b.memastikan seluruh peserta didik telah terdaftar sebagai peserta aktif Program LJKN;
3. c.mendorong sekolah dan/atau lembaga pendidikan untuk mensyaratkan kepesertaan aktif Program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen penerimaan dan/atau pendaftaran ulang peserta didik; dan
4. d.menghimbau sekolah dan/ atau lembaga pendidikan untuk mengakomodir pendaftaran peserta didik secara kolektif dalam Program JKN bagi peserta didik yang belum terdaftar.
(16)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemuda, olah raga, dan pariwisata adalah sebagai berikut:
1. a.memastikan para pela]ou kepariwisataan, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku kesenian untuk mengikuti Program JKN; dan
2. b.mendorong seluruh atlet dan pelatih yang membawa mama Daerah untuk mengikuti Program JKN.
(17)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian UHC melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendirian atau perizinan bagi yayasan, organisasi masyarakat, 1embaga sosial, atau lembaga yang berbadan hukum lainnya adalah sebagai berikut: 10
1. a.menghimbau dan mendorong seluruh yayasan, organisasi masyarakat, 1embaga sosial, atau lembaga yang berbadan hukum lainnya serta tenaga kerja yang terlibat didalamnya untuk mengikuti FTogram JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. b.menghimbau dan mendorong kepesertaan aktif Program JKN bagi anggota/peserta binaan dari yayasan, organisasi masyarakat, 1embaga sosial, atau lembaga yang berbadan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(18)Tugas dan fungsi pimpinan badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lainnya dalam mendukung pencapaian UHC sesuai dengan wewenang dan kendalinya adalah sebagai berikut:
1. a.mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para pengurus dan pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program LJKN; dan
2. b.berkontribusi dalam Program JKN melalui pernanfaata:n dana corporate social responsibtltry bagi peningkatan jumlah peserta Program LJKN.
(19)Tugas dan fungsi camat dalam mendukung pencapaian UHC sesuai dengan wewenang dan kendalinya adalah sebagai berikut:
1. a.memastikan dan mendorong masyarakat di wilayah kecamatan terdaftar dalam Program JKN; dan
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Program JKN dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Kesehatan;
(20)Tugas dan fungsi kepala desa lurah dalam mendukung pencapaian UHC sesuai dengan wewenang dan kendalinya adalah sebagai berikut:
1. a.melakukan verifikasi dan validasi data terkait data PBI;
2. b.memastikan dan mendorong masyarakat di wilayah desa/kelurahan terdaftar dalam Program JKN; dan
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan Program JKN dengan melibatkan Daerah terkait dan BPJS Kesehatan. sosialisasi Perangkat

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. im Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Desember 2024 Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN Diundangkan di Sanggau pada tanggal 2 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH RABUPATEN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 35 Pembina NIP.19770315 200502 2 002 12

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 35 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 9A

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 9A

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019