DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Bab ini berisi definisi istilah-istilah yang relevan, serta menambahkan empat angka baru (angka 19 hingga 22) untuk menjelaskan UHC, Perangkat Daerah, DTKS, dan PPUPN. BAB II Tujuan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan: Bab ini menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, seperti memperluas cakupan peserta, meningkatkan persentase kepesertaan, serta memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan profesional. BAB IVA UHC: Bab ini disisipkan di antara BAB IV dan BAB V, berisi tentang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, badan usaha swasta, camat, serta kepala desa/lurah dalam mendukung pencapaian UHC. BAB V Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau perlu dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
b.bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1 ) , Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2 0 1 4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 2 1 ) ;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2 0 1 4 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 6 1 5 ) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2 0 1 7 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 7 1 ) ; 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Ka bu paten Sanggau Tahun 201 7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
6.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pin tu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 1 1 . Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. 1 2 . Perizinan Nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak tercantum di dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ( online single submission).
13.Perizinan Berusaha Ber basis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 3
14.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 1 5 . Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa Sistem Cloud yang selanjutnya disingkat SICANTIK CLOUD adalah suatu aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik yang dapat digunakan oleh instansi, baik pusat maupun daerah guna mempermudah pemerintah dalam melakukan perizinan.
16.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sebuah sistem elektronik berbasis web terintegrasi yang dihadirkan untuk membantu proses pelayanan serta penyelenggaraan bangunan gedung secara keseluruhan dengan online single submission. 1 7. Pelaku U saha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
18.Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19.Sertifikat Standar adalah pemyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 2 1 . Persetujuan Bangunan Gedung adalah penzman yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
22.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
23.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
24.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
25.Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
26.Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 4
27.Maklumat Layanan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Maklumat Layanan Penyelenggara PTSP adalah bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan.
28.Motto Pelayanan adalah komitmen dan semangat kerja aparatur agar terwujudnya kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban dari berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
29.Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disingkat SP4N LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

( 1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah mencakup urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.

(2)Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas:
1. a.urusan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
2. b.urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
(3)Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(4)Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati mendelegasikan seluruh wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala D PMPTSP.
(5)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rangka pelayanan:
1. a.Perizinan Berusaha;
2. b.Perizinan Nonberusaha; dan
3. c.Nonperizinan.
(6)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
1. a.layanan berbantuan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.penerimaan dan pemrosesan permohonan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;
3. c.menolak permohonan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan; 5
4. d.penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan; dan
5. e.pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 3

Perizinan Berusaha se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, mencakup:

a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
b.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 4

( 1 ) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi sektor:

a.kelautan dan perikanan;
b.pertanian;
c.lingkungan hidup dan kehutanan;
d.perindustrian;
e.perdagangan;
f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g.transportasi;
h.kesehatan, obat, dan makanan;
1. 1.pendidikan dan kebudayaan; J . pariwisata; dan
k.ketenagakerjaan.

(2)Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP persektor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

( 1 ) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku U saha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(2)Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , mencakup standar usaha dan/ atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian / lembaga.
(3)Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mencakup sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.energi dan sumber daya mineral;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi; dan
8. h.kesehatan, obat, dan makanan. 6
(4)Rincian sektor layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1 ) Pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

a.pelayanan melalui SIMBG;
b.pelayanan melalui SICANTIK CLOUD;
c.pelayanan melalui aplikasi mal pelayanan publik digital; dan
d.pelayanan secara nonelektronik.

(2)Jenis pelayanan Perizinan Nonberusaha yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

( 1) Selain penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha, DPMPTSP juga melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c.

(2)Jenis pelayanan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

a.meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
c.meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat; dan
d.memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 9

( 1 ) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku U saha wajib memenuhi: 7

a.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:
2. b.persetujuan lingkungan;
3. c.Persetujuan Bangunan Gedung; dan
4. d.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Nomor Induk Berusaha:
2. b.Sertifikat Standar; dan
3. c.izm.

Pasal 10

( 1) Perizinan Berusaha Ber basis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.

(2)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terdiri atas:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi.
(3)Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan KBLI atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku U saha. Pasal 1 1 ( 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masmg masing sektor se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi pengaturan:
1. a.kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
2. b.persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
3. c.pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. d.standar kegiatan usaha dan/ atau standar produk.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sampai dengan huruf d, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…