DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I menjelaskan definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam peraturan. Bab II menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan penganggaran untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Bab III mengklasifikasikan Bangunan Gedung Negara menjadi gedung negara dan Rumah Negara. Bab IV menetapkan standar harga satuan tertinggi untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan pagar. Bab V berisi ketentuan penutup yang menyatakan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, menyatakan bahwa standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pe n e tapan Pe raturan Peme rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang~Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9.Peraturan Menteri Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan I,embaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati sanggau.
2.Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah yang meliputi bangunan gedung kantor, rumah negara, dan bangunan gedung negara lainnya.
3.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri.
4.Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
5.Penyelenggara adalah para pihak yang terlibat serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara, yang terdiri dari pengguna anggaran dan penyedia jasa konstruksi.
6.Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekeljaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara. BAB 11 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan penganggaran bagi Penyelenggara dalam melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan perencanaan penganggaran dalam melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara oleh Penyelenggara dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ILL

KLASIFIRASI

Pasal 4

(1)Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
1. a.gedung negara; dan
2. b.Rumah Negara.
(2)Gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.bangunan gedung kantor; dan
2. b.bangunan gedung negara lainnya.
(3)Bangunan gedung negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.bangunan gedung pendidikan;
2. b.bangunan gedung pendidikan dan pelatihan;
3. c.bangunan gedung pelayanan kesehatan;
4. d.bangunan gedung parkir; dan
5. e.bangunan gedung pasar.

BAB IV

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

Pasal 5

(1)Standar Harga satuan Tertinggi meliputi:
1. a.harga satuan tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
2. b.harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara; dan
3. c.harga satuan tertinggi pembangunan pagar Bangunan Gedung Negara dan pagar Rumah Negara.
(2)Standar Harga satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah per meter persegi untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara.
(3)Standar Harga satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah per meter untuk pagar Bangunan Gedung Negara dan pagar Rumah Negara.

Pasal 6

(1)Standar Harga Satuarl Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi sederhana dan tidak sederhana.
(2)Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan Rumah Negara dengan klasifikasi sederhana terdiri atas tipe C, tipe D, dan tipe E; dan
2. b.Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan Rumah Negara dengan klasifikasi tidak sederhana per meter persegi terdiri atas:
  1. 1.tipeAdantipe B;
  2. 2.tipe C, tipe D, dan tipe E dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua); dan
  3. 3.Rumah Negara yang berupa rumah susun.
(3)Rumah Negara yang berupa rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 menggunakan Standar Harga Satuan Tertinggi PembangLman Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana.
(4)Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan pagar Bangunan Gedung Negara dan pagar Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan pagar depan, samping, atau belakang Bangunan Gedung Negara per meter; dan
2. b.Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan pagar depan, samping, atau belakang Rumah Negara per meter.
(5)Harga satuan per meter pagar Bangunan Gedung Negara dan pagar Rumah Negara dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut:
1. a.pagar depan kurang lebih 1,5 in (satu koma lima meter);
2. b.pagar samping kurang lebih 2 in (dua meter); dan
3. c.pagar belakang kurang lebih 2 in (dua meter), atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sudah termasuk biaya umum (oz/er7zeczd) pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 24 Desember 2024 Pj. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERRAN Diundangkan di Sanggau pada tanggal 24 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB BERITA DAERAII KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 39 Salinan sesuai de KEPALA NIP.19770315 200 5 IAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 39TAHUN2024 TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TERTI N GGI BAN GUNAN GED U N G NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2025 STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, DAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA SEDERHANA Rp7.090.000,00 Rp5.920.000,00 RUMAH NEGARA TIPE A TIPE a TIPE C,D,E Rp7.060.000,00 Rp6.980.000,OO Rp4.860.000,OO PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA DEPAN BELAKANG SAMPING T. 1,50 M T.2M T.2M Rp2.980.000,OO Rp2.630.000,OO Rp2.490.000,OO PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN BELAKANG SAMPING T. 1,50 M T.2M T.2M Rp2.730.000,OO Rpl.680.000,OO Rpl.570.000,00 H. BUPATI SANGGAU, ttd SUHERMAN NIP.19770315 200502 2 002 6

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…