DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I menjelaskan definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam peraturan. Bab II menetapkan ruang lingkup dan jangka waktu berlakunya kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM). Bab III mengatur bahwa pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Bab IV menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi Jakstrada SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Bab V berisi ketentuan penutup yang menyatakan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan syarat keterjangkauan;
c.bahwa dalam peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum setiap 5 (lima) tahun sekali;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. 6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
6. 7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
5.Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum yang berkualitas.
6.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
11.Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah.

BAB II

JAKSTRADA SPAM

Pasal 2

(1)Jakstrada SPAM Daerah disusun dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.rencana strategi Daerah;
3. c.kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan SPAM;
4. d.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
5. e.kondisi Daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
(2)Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM;
3. c.BAB III Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Penyelenggaraan SPAM;
4. d.BAB IV Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM;
5. e.BAB V Rencana Aksi Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM; dan
6. f.BAB VI Penutup.
(3)Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan untuk Penyelenggaraan SPAM bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI SANGGAU, ttd YOHANES ONTOT Diundangkan di Sanggau pada tanggal 3 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Dr. MARINA RONA, SH, MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19770315 200502 2 002

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JAKSTRADA SPAM

Pasal 2

PENDANAAN

Pasal 3

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JAKSTRADA SPAM

Pasal 2

PENDANAAN

Pasal 3

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015