DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I - Ketentuan Umum: Bab ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan, seperti Bupati, Bapenda, PBB-P2, Bumi, Bangunan, dan berbagai jenis surat pajak. Bab II - Pendelegasian Wewenang: Bab ini mengatur pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Bapenda, termasuk penandatanganan keputusan persetujuan/penolakan dan penetapan pajak terutang. Bab III - Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Menghitung Pajak: Bab ini menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak adalah NJOP, menetapkan tarif PBB-P2, NJOPTKP, dan tata cara perhitungan pajak terutang. Bab IV - Tata Cara Pemungutan PBB-P2: Bab ini menjabarkan seluruh rangkaian proses pemungutan, mulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian objek pajak, penetapan, penelitian, pembetulan, pembayaran, pelaporan, penagihan, pengurangan, pengajuan keberatan, hingga pengembalian kelebihan pembayaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 3. Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I.€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 4. 5. Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati sanggau.
2.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
3.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkcbunan, perhutanan, dan pertambangan.
5.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman §erta daratan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.
6.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
7.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor indentifikasi objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
8.Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok objek pa.j.ak 9. yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. Nilal lndikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu blok.
10.Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya, yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material Bangunan dan biaya komponen fasilitas Bangunan.
11.Nilal Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12.Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP yang tidak kena pajak.
13.Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyal suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14.Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
15.Tahun Pajak a.dalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nana dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17.Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18.Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20.Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidck terpisahkan dari bagian SPOP.
21.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajck yang telah dilakukan dengan menggunakan forrnulir atan telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketctapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidck ada kredit pajak.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
28.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertcntu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. -5.
30.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDL13, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32.Surat Tanda. Terima Setoran yang selanjutnya disingkat SITS adalah bukti pelunasan PBB-P2.
33.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34.Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
35.Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah §erangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB 11 PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menandatangani keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal:
1. a.pembetulan SPPT;
2. b.pengurangan pajak;
3. c.pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
4. d.pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
5. e.pengembalian kelebihan pajak; dan
6. f.pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan pemohonan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.
(2)Bupati memberikan wewenarig kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SPPT, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB.
(3)Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB ILL

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
(4)Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NLJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilal perolehan baru, NJOP pengganti.
(5)Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesual dengan perkembangan wilaychnya.

Pasal 4

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagal berikut:

a.besarnya NJOP sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen);
b.besarnya NJOP lebih besar dari Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan tarif P13B-P2 sebesar 0,26% (nol koma dua enam persen); dan
c.besamya NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 5

(1)Besar NJOPTKP ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(2)Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajck maka NJOFTKP dikenakan untuk 1 (satu) objek pajak.

Pasal 6

(1)Besaran pokok Pajak Yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tarif sebagalmana dimaksud dalal.n Pasal 4, setelah dikurangi NJOPTKP.
(2)Perhitungan besaran pokok pajak dituangkan dalam SPPT.
(3)Contoh perhitungan penetapan besaran Pajak Yang Terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 7

(1)Tata cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
(2)Tata cara Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak;
2. b.prosedur penetapan, penelitian, dan pembetulan penetapan;
3. c.prosedur pembayaran PBB-P2;
4. d.prosedur pelaporan PBB-P2;
5. e.prosedur penagihan PBB-P2;
6. f.prosedur pengurangan PBB-P2;
  1. 9.prosedur pengajuan keberatan dan banding; dan
7. h.prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bapenda paling sedikit melaksanakan fungsi:
1. a.peridataan;
2. b.pelayanan;
3. c.pengolahan data dan informasi; dan
4. d.pembukuan dan pelaporan.
(2)Ftrngsi pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi gcografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah, yang meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
(3)Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu melakukan interaksi dengan Wajib Pajal{ dalam semua tahapan Pemungutan PBB-P2.
(4)Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan Subjek Pa.jak.
(5)Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu untuk menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah kegiatan penglsian SPOP dan LSPOP oleh Wajib Pajck dengan dilampiri dokumen pendukung.
(2)Kegiatan pendaftaran wajib dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP dan LSPOP ke mall pelayanan publik loket Bapenda.
(3)SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bapenda dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau yang dikuasakan.
(4)Penyampaian SPOP dan LSPOP sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengambilan SPOP dan LSPOP.
(5)Bentuk dan isi SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Prosedur pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, balk subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
(2)Kegiatan pendataan dilakukan oleh Bapenda atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengetahui data objek dan Subjek Pajak termasuk apabila terjadi mutasi keseluruhan dan mutasi sebagian.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; dan
2. b.aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.
(4)Pendataan melalui identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
(5)Pendataan melalui veriflkasi data objek pajak sebagainana dimaksud pada ayat (3) humf b dilarfukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
(6)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesualan antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau petugas pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 11

(1)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terhadap objek pajak diberikan NOP
(2)Pendataan terhadap mutasi keseluruhan tidak menghilangkan NOP lama.
(3)Pendataan terhada.p mutasi sebagia.n atas tanah induk, masing-masing penerima mutasi scbagian mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama digunakan sebagai NOP induk.
(4)Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…