DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Menjelaskan definisi dan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan lain-lain. Bab II Pendelegasian Wewenang: Mengatur pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk urusan BPHTB, termasuk penandatanganan keputusan, penetapan nilai pasar, dan penerbitan surat ketetapan pajak. Bab III Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak: Menjelaskan objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, serta menetapkan subjek dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut. Bab IV Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Penghitungan Pajak: Menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar pengenaan pajak, tarif sebesar 5% (lima persen), dan cara penghitungannya. Bab V Saat BPHTB Terutang: Menentukan saat terutangnya BPHTB, yaitu pada tanggal terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan rincian untuk setiap jenis perolehan. Bab VI Wilayah Pemungutan, Penelitian SSPD BPHTB, dan Pembayaran: Mengatur wilayah pemungutan, tata cara pembayaran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, serta penagihan pajak yang terutang. Bab VII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi: Menjelaskan prosedur untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Bab VIII Keberatan dan Banding: Mengatur tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan pajak dan hak Wajib Pajak untuk mengajukan banding. Bab IX Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Menjelaskan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, termasuk syarat dan jangka waktunya. Bab X Pelaporan dan Pemeriksaan: Mengatur kewajiban pelaporan oleh PPAT/notaris, kepala Kantor Pertanahan, dan kepala kantor lelang, serta wewenang Bupati untuk melakukan pemeriksaan pajak. Bab XI Kadaluarsa Penagihan: Menetapkan jangka waktu kadaluarsa penagihan pajak dan kondisi yang menangguhkan kadaluarsa tersebut. Bab XII Pembayaran Denda: Mengatur tata cara penagihan dan pembayaran denda administratif. Bab XIII Ketentuan Penutup: Menyatakan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 3 Maret 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati sanggau.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten San8gau.
5.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
6.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7.Kantor pertanahan adalah Kantor pertanahan Kabupaten San88au.
8.Pejabat pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan mama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 1embaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan bangunan.
14.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor indentifikasi objek pajak yang diberikan setiap Wajib Pajak bumi dan bangunan setelah mendaftarkan objeknya (tanah dan bangunan) yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan untuk mengetahui letak objek pajak tersebut.
15.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teriadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NIJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang se].enis, atau nilai perolehan baru, NJOP pengganti.
16.Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
17.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPoprKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
18.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPKP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang kena pajak.
19.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20.Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertanbangan.
21.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan talnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bun8a.
28.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29.Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat SITS adalah bukti pelunasan PBB.
30.Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
31.Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempuma.
32.Identification Billing yang sctaniutnya disebut ID Btlling adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem e-bt.Zzjng atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. BAB 11 PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menandatangani keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal:
1. a.pembetulan BPHTB;
2. b.pengurangan BPHTB;
3. c.pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
4. d.pengurangan atau pembatalan ketetapan BPHTB;
5. e.pengembalian kelebihan BPHTB; dan
6. f.pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan permohonan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.
(2)Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda dalam menetapkan nilai pasar berdasarkan zona nilai pasar BPHTB.
(3)Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SPIT, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.
(4)Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB ILL

0BJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(2)Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum Iain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha; 1 1 . peleburan usaha;
  11. 12.pemekaran usaha; dan
  12. 13.hadiah;
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; dan
  2. 2.di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk Badan atau perwakilan lembaga intemasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan mama;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  1. 9.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
7. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN PALJAK, TARIF PAJAK, DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan pajak BPHTB yaitu NPOP.
(2)NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untukjual beli;
2. b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NIJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun teljadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalarn pengenaan PBB pada tahun teriadinya perolehan.
(4)Besamya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(5)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPoprKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(6)Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hanya diberikan 1 (satu) kali kepada setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 6

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 °/o (lima persen).

Pasal 7

(1)Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi NPOPI`KP BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) atau dengan rumus: BPHTB 5°/o x (NPOP -NPOFTKP).
(2)Cara penghitungan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
1. a.bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan: NPOP - NPOFTKP = NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang; dan
2. b.bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan: NJOP - NPOITKP = NPOPKP x 50/o = Pajak Yang Terutang.
(3)Cara penghitungan BPHTB karena waris dan hibah wasiat ditetapkan sebagai berikut: NPOP - NPOPTKP = NPOPKP x 5°/o x 50°/o = Pajak Yang Terutang. BABV SRAT BPHTB TERUTANG

Pasal 8

(1)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/ atau bangunan dengan ketentuan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya peljanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
3. c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
4. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk putusan hakim;
5. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusari pemberian hak untuk pemberian hak ban atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
6. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  1. 9.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(2)Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan peljanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN, PENELITIAN SSPD BPHTB, DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan atau bangunan berada.

Pasal 10

Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/notaris/PPAT sementara atau pejabat lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

(1)Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB serta membayar sendiri pajak terutang ke Bank Kalbar Cabang Sanggau atau pembayaran secara elektronik.
(2)SSPD BPHTB dibuat rangkap 5 (lima), terdiri dari:
1. a.Iembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran;
2. b.Iembar 2 (dua) untuk PPAT/notaris sebagai arsip;
3. c.Iembar 3 (tiga) untuk kepala Kantor Pertanahan;
4. d.Iembar 4 (empat) untuk Bapenda dalam proses penelitian; dan
5. e.Iembar 5 (lima) untuk bank yang ditunjuk.
(3)SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SSPD BPHTB yang sudah diberi nomor pelayanan atau ID B{.Zzz.rLg oleh Bapenda.
(4)Formulir sspD BPHTB disediakan oleh Bapenda.
(5)Format formulir SSPD BPHTB dan lembar pengantar berkas verifikasi SSPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…