DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBLJEK PAJAK; PBNDELEGASIAN WEWENANG; DASAR PENGENAAN, TARiF`, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG WALJIB PAJAK; TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; PENGURANGAN PAJAK; PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMISTRATIF` DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK; PEMERIKSAAN; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 a.yat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagainana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Bupati adalah Bupati sanggau.
3.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nana dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun] persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 1embaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Pajak Da.erah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imba.lan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar~besarnya kemakmuran rakyat.
7.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8.Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
9.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air Tanah.
10.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12.Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Ketetapan Pa].ak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan ta.mbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19.Pemeriksaan adalah serangkaia.n kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20.Nilal Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
21.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarka.n biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
22.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien denga_n bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besamya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya. BAB 11 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBLJEK PAJAK

Pasal 2

(1)Pendataan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau 13adan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
(2)Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah atau kuasanya.
(3)Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaata.n Air Tanah selaku Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Bapenda untuk menjadi wajib paiak.
(4)Format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Bapenda.
(2)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah atau kuasanya dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri lainnya;
2. b.fotokopi lunas pajak bumf dan bangunan;
3. c.surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
4. d.surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri penerima kua.sa.
(3)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan ke Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
(4)Berdasarkan formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
1. a.nomor pokok wajib pajak daerah; dan
2. b.surat pengukuhan wajib pajak daerah.
(5)Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Air Tanah tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
(6)Format formulir pendaftaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampira.n 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ILL

PBNDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk:
1. a.menetapkan SKPD;
2. b.menerbitkan STPD;
3. c.memutuskan pengurangan pajak;
4. d.memutuskan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
5. e.memutuskan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan
6. f.memutuskan pengembalian kelebihan pajak.
(2)Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
(1)Dasar pengenaan pajak Air Tanah di Daerah adalah NPA.
(2)Besaran NPA dihitung dengan cara mengalikan HAB dan BAT.
(3)NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Barat tentang nilai perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARiF`, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pa.sal 5

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen). Besaran Pajak Air Tanah dihitung dengan c`ara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut: besarnya Pajak Air Tanah = NPA x 15%. BABV MASA PAJAK DAN SiIAT TERUTANG WALJIB PAJAK

Pasal 7

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.

Pasal 8

Pajak Yang Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air Tanah.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

(1)Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD oJ7j7ic{c2Z czssesmertt.
(2)Penghitungan dan penetapan Pajak Air Tanah dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh).
(3)Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhimya masa pajak dcngan menggunakan SKPD atau SSPD.
(4)Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di kas daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
(5)Pajak Yang Terutang dapat dibayar melalui elektronik atau loket Bank Kalbar atau bank yang ditunjuk ke kas daerah.
(6)Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari keria berikutnya, 1 (satu) hari setelah hari libur.
(7)F`ormat isian SKPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a.Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan disertai dengan alasannya dan harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
c.permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari bidang teknis yang menangani pajak daerah;
d.persetujuan untuk pembayaran secara angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
e.penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
f.pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
1. 9.ketentuan untuk pembayaran secara angsuran adalah sebagai berikut:
2. 1.perhitungan untuk sanksi dikenakan hanya apabila terdapat jumlah sisa angsuran;
3. 2.jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
4. 3.pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
5. 4.bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
6. 5.besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
h.ketentuan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. 1.perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
2. 2.besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) perbulan; dan
3. 3.penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan perlnohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang Sama.

(1)Kepala Bapenda dapat menerbitkan sTPDjika:
1. a.pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. b.dari hasil penelitian SPI`PD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/ atau
3. c.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
(2)Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3)SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu) persen sebulan dan ditagih melalui STPD.
(4)Format isian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN PAJAK

Pasal 12

(1)Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
(2)Besamya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
(3)Pemberian pengurangan pajak paling tinggi sampai dengan 250/o (dua puluh lima persen).
(4)Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
1. a.permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda disertal dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan:
  1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
  2. 2.fotokopi SKPD; dan
  3. 3.surat kuasa berrneterai dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
2. b.berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
3. c.apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
4. d.apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Bapenda harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
5. e.keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perrnohonan diterima.
(5)Bentuk Keputusan Kepala Bapenda tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMISTRATIF` DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

( 1) Kepala Bapenda dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalarn hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
(3)Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (I), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengari Keputusan Kepala Bapenda.
(4)Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
1. a.wajib paiak mengajukan pcrmohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan melampirkan:
  1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
  2. 2.fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
  3. 3.apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
2. b.berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melalui kepala bidang teknis yang menangani pajak daerah melakukan pengkaj ian dan penelitian;
3. c.hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar untuk memberi keputusan;
4. d.keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Bapenda;
5. e.paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
6. f.apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  1. 9.Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
(5)Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda:
1. a.memberitahukan kepada Wajib Pajak disertal alasan penolakannya; atau
2. b.memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Yang Terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
(6)Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Bapenda mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi administatif.
(7)Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…