DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 Peraturan ini tidak berlaku jika Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun mengenai APBD Kabupaten Sarolangun TA 2025 telah terbit

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Rep;publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Sarolangun.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7.Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja Daerah atas beban APBD yang bersifat mengikat dan bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025.
(2)Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib pada Tahun Anggaran 2025.

BAB II

BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, diantaranya:

a.belanja gaji;
b.iuran kesehatan;
c.belanja premi jaminan kecelakaan dan kematian;
d.belanja listrik;
e.belanja telepon dan internet; dan
f.bahan bakar pembangkit listrik/genset;

Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain :

a.Belanja Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas;
1. 1.belanja obat-obatan;
2. 2.belanja pengisian tabung gas, tabung oksigen, bahan makanan pasien, dan belanja barang habis pakai lainnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat;
b.Belanja untuk kepentingan bencana yang dibebankan kepada APBD.

BAB III

PENGGUNAAN BELANJA

Pasal 5

(1)Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak melebihi belanja perbulannya sebesar angka APBD Tahun 2024 untuk membiayai keperluan setiap bulan.
(2)Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat penyediaan dana.

Pasal 6

(1)Apabila Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 belum diundangkan, maka belanja bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.
(2)Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. BUPATI SAROLANGUN, ttd BAHRI Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 2 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd DEDY HENDRY BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…